Disjarahal Dorong Pendekatan Kesejarahan untuk Penyelesaian Konflik Laut Natuna-Papua
loading...
Kadisjarahal Laksamana Pertama TNI Hariyo Poernomo, menyatakan, Dinas sejarah TNI AL saat ini sedang melaksanakan sejumlah kajian sejarah yang terkait dengan permasalahan bangsa. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut (Disjarahal) mengungkap Indonesia memiliki kesejarahan yang kuat atas wilayah Natuna dan Papua. Hal tersebut bisa menjadi solusi dalam penyelesaian konflik Laut Natuna Utara dan Papua.
Hal itu terungkap Seminar Nasional Sejarah bertajuk “Perspektif Historis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara dan Papua” yang digelar dalam rangka HUT ke-4 Disjarahal di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (9/7/2024).
Seminar ini diselenggarakan guna merespons polemik yang terjadi di Laut Natuna Utara dan Papua menggunakan pendekatan kesejarahan. Secara historis kedua kawasan beserta penduduk yang mendiaminya telah menjadi bagian dari dinamika perjalanan sejarah sosial budaya dan sosial politik Nusantara.
Oleh karena itu tidak berlebihan bahwa kajian kesejarahan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan di kedua wilayah NKRI tersebut.
![Disjarahal Dorong Pendekatan Kesejarahan untuk Penyelesaian Konflik Laut Natuna-Papua]()
“Dari sejarah Natuna, kita dapat melihat sejauh mana effective occupation lndonesia atas wilayah tersebut, termasuk perbandingan dengan klaim Nine Dash Line oleh China. Indonesia memiliki kesejarahan yang kuat atas wilayah Natuna dan dapat digunakan memperkuat upaya diplomasi kita atas wilayah tersebut,” kata Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam Keynote Speech yang disampaikan oleh Plt Sekjen Kemhan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto.
Selanjutnya Presiden Terpilih ini juga menyampaikan Papua telah memperlihatkan sejarah integrasi sosial budaya dan sosial ekonomi dengan Nusantara sejak masa Sriwijaya dan Majapahit. Ikatan kesejarahan yang kuat ini dapat digunakan untuk mengintegrasikan kepapuaan dalam keindonesiaan sebagai bagian dari solusi menyelesaikan permasalahan di Papua.
Senada, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang dibacakan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldhedarma menyampaikan, seminar nasional ini untuk berdiskusi dan bertukar pikiran serta mencari solusi bersama dari permasalahan yang terjadi di Laut Natuna Utara maupun Papua, melalui tinjauan sejarah.
“Kedua permasalahan tersebut merupakan tantangan besar terhadap integritas wilayah Indonesia. Di Laut Natuna Utara, hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia terancam, yang berakibat pada hilangnya kendali terhadap pengelolaan sumber daya dalamnya,” katanya.
Sementara itu, permasalahan yang terjadi di Papua lebih kompleks dan berakar pada faktor internal serta pengaruh eksternal yang apabila tidak ditanggulangi dengan baik akan berujung pada disintegrasi bangsa.
“Mempertahankan integritas nasional bukanlah hal yang mudah. Kedua permasalahan tersebut telah merongrong kewibawaan kita sebagai negara yang berdaulat. Karena itu, melalui kegiatan seminar ini, TNI Angkatan Laut menggugah sumbangsih dari seluruh komponen bangsa untuk turut berperan aktif dalam upaya kolektif menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah Indonesia,” ucapnya.
Kepala Dinas Sejarah Angkatan Laut (Kadisjarahal) Laksamana Pertama TNI Hariyo Poernomo, menyatakan, Dinas sejarah TNI Angkatan Laut saat ini sedang melaksanakan sejumlah kajian sejarah yang terkait dengan permasalahan bangsa dan negara khususnya di bidang pertahanan maritim. “Penyelenggaraan seminar ini merupakan bagian dari kegiatan tersebut,” ujarnya.
Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut antara lain, Anastasia Wiwik Swastiwi, Djoko Marihandono, Yayan Ganda Hayat Mulyana, Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, Rosmaida Sinaga, Adriana Elisabeth, Michael Manufandu, Valentinus Sudarjanto Sumito, dan Sara Wayne sebagai moderator.
Seminar Nasional Sejarah yang dimoderatori oleh Sara Wayne, S.Sos, M.M ini diikuti oleh para pejabat kementerian/lembaga, TNI dan Polri, sejarawan, akademisi, dan mahasiswa.
Hal itu terungkap Seminar Nasional Sejarah bertajuk “Perspektif Historis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara dan Papua” yang digelar dalam rangka HUT ke-4 Disjarahal di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (9/7/2024).
Seminar ini diselenggarakan guna merespons polemik yang terjadi di Laut Natuna Utara dan Papua menggunakan pendekatan kesejarahan. Secara historis kedua kawasan beserta penduduk yang mendiaminya telah menjadi bagian dari dinamika perjalanan sejarah sosial budaya dan sosial politik Nusantara.
Oleh karena itu tidak berlebihan bahwa kajian kesejarahan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan di kedua wilayah NKRI tersebut.
“Dari sejarah Natuna, kita dapat melihat sejauh mana effective occupation lndonesia atas wilayah tersebut, termasuk perbandingan dengan klaim Nine Dash Line oleh China. Indonesia memiliki kesejarahan yang kuat atas wilayah Natuna dan dapat digunakan memperkuat upaya diplomasi kita atas wilayah tersebut,” kata Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam Keynote Speech yang disampaikan oleh Plt Sekjen Kemhan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto.
Selanjutnya Presiden Terpilih ini juga menyampaikan Papua telah memperlihatkan sejarah integrasi sosial budaya dan sosial ekonomi dengan Nusantara sejak masa Sriwijaya dan Majapahit. Ikatan kesejarahan yang kuat ini dapat digunakan untuk mengintegrasikan kepapuaan dalam keindonesiaan sebagai bagian dari solusi menyelesaikan permasalahan di Papua.
Senada, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang dibacakan oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldhedarma menyampaikan, seminar nasional ini untuk berdiskusi dan bertukar pikiran serta mencari solusi bersama dari permasalahan yang terjadi di Laut Natuna Utara maupun Papua, melalui tinjauan sejarah.
“Kedua permasalahan tersebut merupakan tantangan besar terhadap integritas wilayah Indonesia. Di Laut Natuna Utara, hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia terancam, yang berakibat pada hilangnya kendali terhadap pengelolaan sumber daya dalamnya,” katanya.
Sementara itu, permasalahan yang terjadi di Papua lebih kompleks dan berakar pada faktor internal serta pengaruh eksternal yang apabila tidak ditanggulangi dengan baik akan berujung pada disintegrasi bangsa.
“Mempertahankan integritas nasional bukanlah hal yang mudah. Kedua permasalahan tersebut telah merongrong kewibawaan kita sebagai negara yang berdaulat. Karena itu, melalui kegiatan seminar ini, TNI Angkatan Laut menggugah sumbangsih dari seluruh komponen bangsa untuk turut berperan aktif dalam upaya kolektif menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah Indonesia,” ucapnya.
Kepala Dinas Sejarah Angkatan Laut (Kadisjarahal) Laksamana Pertama TNI Hariyo Poernomo, menyatakan, Dinas sejarah TNI Angkatan Laut saat ini sedang melaksanakan sejumlah kajian sejarah yang terkait dengan permasalahan bangsa dan negara khususnya di bidang pertahanan maritim. “Penyelenggaraan seminar ini merupakan bagian dari kegiatan tersebut,” ujarnya.
Hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut antara lain, Anastasia Wiwik Swastiwi, Djoko Marihandono, Yayan Ganda Hayat Mulyana, Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, Rosmaida Sinaga, Adriana Elisabeth, Michael Manufandu, Valentinus Sudarjanto Sumito, dan Sara Wayne sebagai moderator.
Seminar Nasional Sejarah yang dimoderatori oleh Sara Wayne, S.Sos, M.M ini diikuti oleh para pejabat kementerian/lembaga, TNI dan Polri, sejarawan, akademisi, dan mahasiswa.
Lihat Juga :
(cip)
