Dokumen Tak Lengkap Diduga Jadi Biang Masalah Skandal Impor Beras Bulog
Senin, 08 Juli 2024 - 19:58 WIB
loading...
Dokumen tak lengkap diduga menjadi biang masalah skandal impor beras Bulog. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Klaim Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai regulator yang berfokus pada pembangunan ekosistem pangan nasional dengan prinsip profesionalitas, akuntabel, dan kolaboratif dipertanyakan. Klaim tersebut tidak sejalan dengan dokumen hasil review sementara Tim Review Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri pada 17 Mei 2024 yang ditandatangani Plh Kepala SPI Arrahim K Kanam.
Dalam dokumen hasil review sementara disebutkan ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplet sehingga menyebabkan biaya demurrage atau denda yang terjadi di wilayah pabean/pelabuhan Sumut, DKI Jakarta, Banten dan Jatim.
“Terdapat keterlambatan dan atau kendala dokumen impor yang tidak proper dan complate sehingga menyebabkan kontainer yang telah tiba di pabean/pelabuhan tidak dapat dilakukn clearance,” ujar Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto, Senin (8/7/2024).
Baca juga: KPK Diminta Tangkap Aktor Intelektual Skandal Impor Beras Rp2,7 Triliun
Dalam dokumen itu disebutkan kebutuhan clearance di wilayah pabean atau pelabuhan belum dapat dilakukan lantaran dokumen impor belum diterima melebihi waktu yang telah ditentukan.
Dalam dokumen hasil review sementara disebutkan ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplet sehingga menyebabkan biaya demurrage atau denda yang terjadi di wilayah pabean/pelabuhan Sumut, DKI Jakarta, Banten dan Jatim.
“Terdapat keterlambatan dan atau kendala dokumen impor yang tidak proper dan complate sehingga menyebabkan kontainer yang telah tiba di pabean/pelabuhan tidak dapat dilakukn clearance,” ujar Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto, Senin (8/7/2024).
Baca juga: KPK Diminta Tangkap Aktor Intelektual Skandal Impor Beras Rp2,7 Triliun
Dalam dokumen itu disebutkan kebutuhan clearance di wilayah pabean atau pelabuhan belum dapat dilakukan lantaran dokumen impor belum diterima melebihi waktu yang telah ditentukan.
Lihat Juga :
