Soal Isu Wanita Harus Punya Satu Anak Perempuan, BKKBN: Bukan Mewajibkan
Senin, 08 Juli 2024 - 15:23 WIB
loading...
A
A
A
Hal ini, karena rata-rata pendidikan di DI Yogyakarta tinggi, kemudian rata-rata nikah perempuan di DI Yogyakarta sudah di atas 22 tahun. Dia juga mengingatkan agar perempuan juga tidak terlalu tua saat melahirkan. “Perempuan itu usia suburnya setelah umur 35 sudah decline, turun. Telur perempuan kalau sudah 38 tahun itu sudah tinggal 10%, ya hati-hati,” tambahnya.
Di sisi lain, bonus demografi di Indonesia menutup lebih cepat. Negara sebenarnya mendapatkan kesempatan kaya dan pendapatan perkapita masyarakat bisa naik cepat pada periode bonus demografi. Pada 2035 Indonesia harus berhati-hati karena lansia sudah jauh lebih banyak dibandingkan jumlah anak-anaknya. Sementara di 2035 umumnya lansia berpendidikan dan memiliki ekonomi rendah.
Dia menyebut beratnya menaikkan pendapatan perkapita karena yang bekerja sedikit. “Kalau seandainya sekarang angka stuntingnya sudah tinggi, kemudian kualitasnya nggak bagus, terus jumlahnya sedikit, waduh berat sekali menyangga beban,” tutupnya.
pada kesempatan yang sama menjelaskan tugas BKKBN di antaranya peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. “Yang ada irisannya dengan kerja BKKBN saya kira kualitas SDM melalui keluarga,” ungkapnya.
Dokter Hasto mengungkapkan, BKKBN dalam pertemuan ini akan mendiskusikan bersama Kemenkes, BPJS, dan BPPOM tentang Keluarga Berencana, pelayanan terkait dengan stunting, dan juga integrasi dengan BPJS dan BPPOM.
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendukung kebijakan BKKBN terkait kebijakan PTS. Di mana kebijakan tersebut mempertahankan TFR di angka 2,1. “Kita mendukung sekali, setiap kita ada meeting G-20, banyak kepala negara yang sekarang concern, karena penduduknya menua, tidak produktif, dan populasinya menurun. Sehingga negaranya tidak bisa tumbuh. GDP-nya tuh nggak bisa tumbuh di atas 4% per tahun," urainya.
"Kalau kita masih mau mengngejar supaya jadi negara maju, pertumbuhan GDP-nya cukup tinggi, jumlah usia produktif tinggi. Itu perhitungan beliau (BKKBN) total fertility ratenya minimal harus 2,1. Kalau turun di bawah itu tapi kita belum menjadi negara maju akan lebih sulit untuk mencapai ke sana,” katanya.
Di sisi lain, bonus demografi di Indonesia menutup lebih cepat. Negara sebenarnya mendapatkan kesempatan kaya dan pendapatan perkapita masyarakat bisa naik cepat pada periode bonus demografi. Pada 2035 Indonesia harus berhati-hati karena lansia sudah jauh lebih banyak dibandingkan jumlah anak-anaknya. Sementara di 2035 umumnya lansia berpendidikan dan memiliki ekonomi rendah.
Dia menyebut beratnya menaikkan pendapatan perkapita karena yang bekerja sedikit. “Kalau seandainya sekarang angka stuntingnya sudah tinggi, kemudian kualitasnya nggak bagus, terus jumlahnya sedikit, waduh berat sekali menyangga beban,” tutupnya.
pada kesempatan yang sama menjelaskan tugas BKKBN di antaranya peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. “Yang ada irisannya dengan kerja BKKBN saya kira kualitas SDM melalui keluarga,” ungkapnya.
Dokter Hasto mengungkapkan, BKKBN dalam pertemuan ini akan mendiskusikan bersama Kemenkes, BPJS, dan BPPOM tentang Keluarga Berencana, pelayanan terkait dengan stunting, dan juga integrasi dengan BPJS dan BPPOM.
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendukung kebijakan BKKBN terkait kebijakan PTS. Di mana kebijakan tersebut mempertahankan TFR di angka 2,1. “Kita mendukung sekali, setiap kita ada meeting G-20, banyak kepala negara yang sekarang concern, karena penduduknya menua, tidak produktif, dan populasinya menurun. Sehingga negaranya tidak bisa tumbuh. GDP-nya tuh nggak bisa tumbuh di atas 4% per tahun," urainya.
"Kalau kita masih mau mengngejar supaya jadi negara maju, pertumbuhan GDP-nya cukup tinggi, jumlah usia produktif tinggi. Itu perhitungan beliau (BKKBN) total fertility ratenya minimal harus 2,1. Kalau turun di bawah itu tapi kita belum menjadi negara maju akan lebih sulit untuk mencapai ke sana,” katanya.
Lihat Juga :
