Dalami Laporan Hakim Tangani Kasus Gazalba Saleh, KY Segera Panggil KPK

JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) memastikan telah menerima aduan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pelanggaran etik Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyidangkan terdakwa Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh . KY pun akan memanggil KPK untuk mendalami sejumlah keterangan.

"Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kita juga sudah memanggil pada pelapor untuk kita periksa," kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Joko Sasmito, Kamis (4/7/2024).

Joko menyebutkan, KY telah melayangkan surat panggilan ini. KPK menurutnya, juga memberikan lampu hijau untuk hadir. Hanya saja, Joko tak merinci kapan pemeriksaan akan dilakukan.

"(Panggilan ke KPK) Sudah. Pokoknya, mereka (KPK) memastikan akan datang," tuturnya.

KY juga bakal meminta keterangan saksi dan pihak terkait dalam peristiwa ini. Sementara, majelis hakim terlapor dalam kasus ini akan dimintai keterangan paling akhir.

"Memang hakim itu (terlapor) setelah pemeriksaan saksi termasuk pelapor sudah selesai dan dianalisis dugaan pelanggaran etiknya itu kuat, bisa kita tindaklanjuti baru kita panggil (terlapor)," tuturnya.

Menurutnya, laporan ini direncanakan selesai dalam 60 hari. Meski demikian, ia meyakini bahwa KY akan bekerja cepat.

"Timeline-nya sih kita usahakan secepatnya. Artinya kan kalau bisa batas waktu 60 hari itu kita bisa selesaikan. Kalau misalnya tidak bisa selesai, kan harus ada laporan yang dimasukkan ke saya," tandasnya

Sebagaimana diketahui, Ketua KPK Nawawi Pomolango memastikan KPK telah mengadukan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara hakim nonaktif Gazalba Saleh. Hal itu diungkapkan Nawawi pada Selasa (25/6/2024).

Laporan itu dilayangkan pasca Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdiri dari Fahzal Hendri, Rianto Adam Pontoh dan Sukartono mengabulkan eksepsi yang dilayangkan Gazalba Saleh. Dalam putusan sela itu, hakim memerintahkan untuk membebaskan Gazalba dari tahanan.

Mengetahui putusan itu, KPK kemudian melakukan perlawanan hukum ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Putusan PT DKI Jakarta belakangan membatalkan putusan sela yang diterbitkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PT DKI Jakarta lantas memerintahkan PN Jakarta Pusat untuk kembali mengadili perkara tersebut.