Pagar Nusa Bicara Dalang di Balik Kerusuhan Jakarta 21-22 Mei

JAKARTA - Ikatan Pencak Silat Nahdatul Ulama (IPS NU) Pagar Nusa ikut berkomentar mengenai aksi demonstrasi di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diwarnai kerusuhan di sejumlah titik di Jakarta pada 21 dan 22 Mei lalu.

Ketua Umum IPSNU Pagar Nusa, Muchammad Nabil Haroen menganggap, aksi tersebut bentuk kekecewaan dari beberapa kelompok terhadap penyelenggara pemilu.

"Jadi wajar ada aksi unjuk rasa sebagai hak konstitusional warga negara. Namun yang kemudian itu menjadi tidak bagus karena disampaikan dengan cara-cara yang anarkis yang tentunya berbeda dengan kelompok-kelompok yang berunjuk rasa dengan damai," kata Nabil usai memperingati Hari Pancasila di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Senin 27 Mei 2019.

Pria yang biasa disapa Gus Nabil itu mengatakan, untuk menelusuri siapa dalang di balik aksi kerusuhan itu bisa dilihat dari track record selama ini.

"Ya tentu kita bisa melihat track record atau rekam jejak ya pihak-pihak yang bermain acara 22 (22 Mei). Saya pikir mudah terbaca," ungkap Gus Nabil.

Dia pun mengingatkan, diduga mereka-mereka ini orang yang pernah sakit hati. Gus Nabil meminta aparat bergerak untuk mengungkapkan siapa dalang sebenarnya.

"Orang yang sakit hati memendam duka yang lama. Saya minta aparat untuk menyelidiki. Karena buktinya cukup gamblang. Bagaimana ada penggerak demonstran dan dibayar. Saya pikir tidak perlu penyelidikan yang jelimet," tutur Gus Nabil.

Dia berharap, tidak ada lagi aksi-aksi sedemikian rupa. "Ya kita hentikan. Jangan sampai mengambil langkah-langkah inkonstitusional," jelasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, keberadaan Gus Nabil yang merupakan caleg PDIP menggambarkan partainya tempat bagi siapa pun.

"Karena PDI Perjuangan itu rumah besar kaum kebangsaan. Kebetulan Gus Nabil itu ketua Pagar Nusa yang memilih bergabung ke PDIP. Dengan masuknya (Gus Nabil-red), membuktikan ini NU masuk di rumah bangsa, bukan milik satu partai tertentu," tuturnya.