Kebijakan Pemerintah Batasi Publik Kirim Foto Menuai Kritik

JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang membatasi masyarakat untuk saling berbagi foto dan video di media sosial (medsos) serta aplikasi layanan pertukaran pesan menuai kritikan. Ketua Himpunan Pemerhati Hukum Siber Indonesia (HPHSI) Galang Prayogo pun mengaku heran dengan kebijakan pemerintah tersebut.

Sebab, kata dia, masyarakat memiliki hak mendapatkan dan membagikan foto serta video. "Agak aneh memang. Kalau dilihat kan, itu hak publik. Kenapa harus membatasi? Percaya saja kepada rakyat kalau foto dan video yang disebar itu bukan konten yang melanggar undang-undang," ujar Galang dihubungi wartawan, Kamis (23/5/2019).

Namun, dia menyadari bahwa pemerintah memiliki tujuan baik ketika membatasi masyarakat untuk saling berbagi foto dan video di media sosial (medsos) serta aplikasi layanan pertukaran pesan. Pemerintah sedang berupaya mencegah viralnya hal-hal negatif.

Akan tetapi, Galang mengatakan, tidak semua rakyat Indonesia melakukan aktivitas negatif di media sosial. Masih banyak hal positif dilakukan rakyat di media sosial.

"Kan tidak semua aktivitas di media sosial itu negatif. Jangan disamakan, dong. Banyak juga, kan, masyarakat yang membagikan konten positif. Lagi pula, rakyat sudah cerdas kok. Mereka dapat memilah informasi yang fakta dan hoaks," kata aktivis dunia siber ini.

Adapun kebijakan pemerintah itu dilakukan setelah pecahnya kerusuhan di depan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beberapa hari lalu.