KLHK Ingin Generasi Muda Diperkuat Tata Kelola Karbon dan Kedaulatan RI
Minggu, 30 Juni 2024 - 20:10 WIB
loading...
A
A
A
"Environmental citizenship menekankan peran tanggung jawab individu, komunitas, dan organisasi terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang muncul pada awal tahun 2000-an," ucapnya.
Kata Sigit, sebagai warga lingkungan, generasi muda dan masyarakat berperan sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab menjaga keberlanjutan lingkungan.
"Dan mengurangi dampak negatif yang melampaui batas kedaulatan Indonesia dan menekankan hak dan kewajiban lingkungan hidup di tingkat lokal, nasional, maupun global dengan fokus pada solusi dan mencegah masalah baru," jelasnya.
Dalam diskusi ini, Ahli Diplomasi dan juga Penasihat Senior Menteri LHK, Prof Makarim Wibisono, memberikan langkah-langkah yang tepat untuk pelaksanaan perdagangan karbon dan diplomasi. Bahwa tata kelola perdagangan karbon, berpedoman terhadap nilai-nailai Dasar Pancasila.
"Selanjutnya, bagaimana kerangka berpikir untuk melaksanakannya merupakan aktivitas kolektif antara pemerintah bersama rakyat. Oleh karena itu dalam diskusi ini generasi muda sebagai salah satu komponen rakyat memiliki peran penting," tuturnya.
Pengamat Kebijakan Publik yang juga Ketua Ketua Tim Penyelesaian Nonyudisial Kasus HAM Berat, Agus Pambagio mengungkapkan, untuk menuju tata kelola karbon yang lebih baik dan berkelanjutan, perlunya pertama meningkatkan literasi karbon oleh berbagai pihak.
Kata Sigit, sebagai warga lingkungan, generasi muda dan masyarakat berperan sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab menjaga keberlanjutan lingkungan.
"Dan mengurangi dampak negatif yang melampaui batas kedaulatan Indonesia dan menekankan hak dan kewajiban lingkungan hidup di tingkat lokal, nasional, maupun global dengan fokus pada solusi dan mencegah masalah baru," jelasnya.
Dalam diskusi ini, Ahli Diplomasi dan juga Penasihat Senior Menteri LHK, Prof Makarim Wibisono, memberikan langkah-langkah yang tepat untuk pelaksanaan perdagangan karbon dan diplomasi. Bahwa tata kelola perdagangan karbon, berpedoman terhadap nilai-nailai Dasar Pancasila.
"Selanjutnya, bagaimana kerangka berpikir untuk melaksanakannya merupakan aktivitas kolektif antara pemerintah bersama rakyat. Oleh karena itu dalam diskusi ini generasi muda sebagai salah satu komponen rakyat memiliki peran penting," tuturnya.
Pengamat Kebijakan Publik yang juga Ketua Ketua Tim Penyelesaian Nonyudisial Kasus HAM Berat, Agus Pambagio mengungkapkan, untuk menuju tata kelola karbon yang lebih baik dan berkelanjutan, perlunya pertama meningkatkan literasi karbon oleh berbagai pihak.
Lihat Juga :
