Akun dan Media Kritis Diretas, Guru Besar UI: Humas Pemerintah Tak Jalan
Sabtu, 22 Agustus 2020 - 12:14 WIB
loading...
Tampilan situs web Tempo.co ketika dalam perbaikan tak lama setelah diretas. Foto/tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Peretasan akun media sosial para tokoh, ulama, aktivis hingga situs web media konvensional marak terjadi bekalangan ini. Situasi tersebut membuat banyak kalangan khawatir tentang terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.
Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Ibnu Hamad mengatakan perlunya meluruskan cara berpikir masyarakat luas, terutama kalangan hacker itu sendiri. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi sebagaimana dinyatakan UUD 1945, salah satu mekanismenya adalah kritik.
![Akun dan Media Kritis Diretas, Guru Besar UI: Humas Pemerintah Tak Jalan]()
Tampilan situs Tempo.co saat masih dikendalikan peretas. Foto/tangkapan layar
"Para peretas itu salah mencerna arti kritik terutama yang dilakukan oleh media, termasuk yang dilakukan akademisi bahwa kritik itu adalah partner konstruktif pemeritahan demokratif," ujar Ibnu dalam diskusi daring, Sabtu (22/8/2020).
(Baca: Bayar Buzzer-Influencer Rp90 Miliar, PKS: Prioritas Anggaran Pemerintah Lemah)
Menurut Ibnu, dalam konteks ini ada kealpaan juga dari humas pemerintahan. Bila ada kritik atau pernyataan tokoh, aktivis hingga media soal kinerja pemerintah, yang seharusnya menjawab adalah humas pemerintah sendiri, bukan dengan serangan melalui media sosial.
"Saya menilai humas pemerintah gak jalan. Humas pemerintah menggunakan medsos itu sebagai alat saja. Padahal yang melaksanakan semestinya humas kalau pemerintah dikritik," jelasnya.
(Baca: Demokrat: Jangan Salahkan Pemerintah Dianggap Lebih Pentingkan Citra)
Ibnu juga menjelaskan bahwa kritik yang berasal dari media merupakan sebuah pengungkapan sebuah fakta atau memperlihatkan duduk perkara dari prespektif media. "Jadi mestinya kalo peretas ini menganggap pengungkapan fakta oleh pengkritik itu tidak pas tunjukan saja dimana gak pas nya begitu, apa salahnya," jelasnya.
"Kan dalam demokrasi berlaku fakta dijawab dengan fakta, data dibalas data. Dengan begitu justru duduk perkaranya direspons dengan duduk perkara sehingga menjanjikan kesehatan berfikir, kesehatan perilaku politik, kesehatan bersosial. Saya kira ini yang perlu diluruskan cara berfikir dari orang yang suka meretas ini," tuturnya.
Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Ibnu Hamad mengatakan perlunya meluruskan cara berpikir masyarakat luas, terutama kalangan hacker itu sendiri. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi sebagaimana dinyatakan UUD 1945, salah satu mekanismenya adalah kritik.
Tampilan situs Tempo.co saat masih dikendalikan peretas. Foto/tangkapan layar
"Para peretas itu salah mencerna arti kritik terutama yang dilakukan oleh media, termasuk yang dilakukan akademisi bahwa kritik itu adalah partner konstruktif pemeritahan demokratif," ujar Ibnu dalam diskusi daring, Sabtu (22/8/2020).
(Baca: Bayar Buzzer-Influencer Rp90 Miliar, PKS: Prioritas Anggaran Pemerintah Lemah)
Menurut Ibnu, dalam konteks ini ada kealpaan juga dari humas pemerintahan. Bila ada kritik atau pernyataan tokoh, aktivis hingga media soal kinerja pemerintah, yang seharusnya menjawab adalah humas pemerintah sendiri, bukan dengan serangan melalui media sosial.
"Saya menilai humas pemerintah gak jalan. Humas pemerintah menggunakan medsos itu sebagai alat saja. Padahal yang melaksanakan semestinya humas kalau pemerintah dikritik," jelasnya.
(Baca: Demokrat: Jangan Salahkan Pemerintah Dianggap Lebih Pentingkan Citra)
Ibnu juga menjelaskan bahwa kritik yang berasal dari media merupakan sebuah pengungkapan sebuah fakta atau memperlihatkan duduk perkara dari prespektif media. "Jadi mestinya kalo peretas ini menganggap pengungkapan fakta oleh pengkritik itu tidak pas tunjukan saja dimana gak pas nya begitu, apa salahnya," jelasnya.
"Kan dalam demokrasi berlaku fakta dijawab dengan fakta, data dibalas data. Dengan begitu justru duduk perkaranya direspons dengan duduk perkara sehingga menjanjikan kesehatan berfikir, kesehatan perilaku politik, kesehatan bersosial. Saya kira ini yang perlu diluruskan cara berfikir dari orang yang suka meretas ini," tuturnya.
(muh)
Lihat Juga :
