Jabar Juara Judi Online
Selasa, 25 Juni 2024 - 14:15 WIB
loading...
A
A
A
Hadi kemudian mengungkapkan lima kabupaten/kota yang paling terpapar judi online. Pertama, Kota Administrasi Jakarta Barat Rp792 miliar, Kota Bogor Rp612 miliar, Kabupaten Bogor Rp567 miliar, Jakarta Timur Rp480 miliar, Jakarta Utara Rp430 miliar.
Di tingkat kecamatan, wilayah yang paling terpapar adalah Kecamatan Bogor Selatan pelakunya 3.720 orang dan uang yang beredar Rp349 miliar. Kemudian, Kecamatan Tambora 7.916 orang dan uang yang beredar Rp196 miliar. Selanjutnya, Kecamatan Cengkareng pelakunya 14.782 orang dengan uang yang beredar Rp176 miliar, Tanjung Priok 954 orang dengan uang yang beredar Rp139 miliar.
"Sekaligus saya lanjutkan saja sampai nomor tujuh, kecamatan karena kecamatan ini juga ini sangat penting diketahui, Kecamatan Kemayoran itu Rp118 miliar di sana dan pelakunya 6.080, Kecamatan Kalideres Rp113 miliar dan pemainnya 9.825, dan Kecamatan penjaringan Rp108 miliar pemainnya 7.127," katanya.
Baca juga: Endorse Judi Online, 5 Selebgram Banten Diringkus Polisi
"Oleh sebab itu nanti para camat para kepala desa, kita undang di Kementerian Polhukam. Karena apa? karena untuk kementerian-kementerian yang lain ada TNI-Polri dan lainnya itu sudah kita serahkan nama-namanya kepada kepala lembaga," katanya.
Di tingkat kecamatan, wilayah yang paling terpapar adalah Kecamatan Bogor Selatan pelakunya 3.720 orang dan uang yang beredar Rp349 miliar. Kemudian, Kecamatan Tambora 7.916 orang dan uang yang beredar Rp196 miliar. Selanjutnya, Kecamatan Cengkareng pelakunya 14.782 orang dengan uang yang beredar Rp176 miliar, Tanjung Priok 954 orang dengan uang yang beredar Rp139 miliar.
"Sekaligus saya lanjutkan saja sampai nomor tujuh, kecamatan karena kecamatan ini juga ini sangat penting diketahui, Kecamatan Kemayoran itu Rp118 miliar di sana dan pelakunya 6.080, Kecamatan Kalideres Rp113 miliar dan pemainnya 9.825, dan Kecamatan penjaringan Rp108 miliar pemainnya 7.127," katanya.
Baca juga: Endorse Judi Online, 5 Selebgram Banten Diringkus Polisi
"Oleh sebab itu nanti para camat para kepala desa, kita undang di Kementerian Polhukam. Karena apa? karena untuk kementerian-kementerian yang lain ada TNI-Polri dan lainnya itu sudah kita serahkan nama-namanya kepada kepala lembaga," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
