Ketua KPI Komitmen Jaga Frekuensi Publik dan Jadi Penyambung Kebijakan Nasional
Senin, 24 Juni 2024 - 19:00 WIB
loading...
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah memastikan akan terus menjaga frekuensi publik di tengah keterbatasan anggaran. Foto/SINDOnews/binti mufarida
A
A
A
TANGERANG - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Ubaidillah memastikan akan terus menjaga frekuensi publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain itu, KPI akan terus menjadi penyambung kebijakan-kebijakan nasional di daerah.
Hal itu ditegaskan Ubaidillah saat Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Hasiarnas) ke-91 dan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Tahun 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang, Banten, Senin (24/6/2024)
“Kita hadir menaruh harapan dan semangat di tengah segala kekurangannya baik secara kelembagaan, dukungan infrastruktur pengawasan, anggaran hingga sekretariatan tetapi masih konsisten menjaga frekuensi publik, menjadi penyambung kebijakan-kebijakan nasional di daerah, mulai dari proses digitalisasi penyiaran, penanggulangan Covid-19 di lembaga penyiaran termasuk menjaga proporsionalitas dan netralitas siaran Pemilu di daerah,” ungkapnya.
Baca juga: Wapres di Rakornas KPI: Jadi Garda Terdepan agar Masyarakat Dapat Informasi Layak
Ubaidillah mengatakan hal ini untuk menjaga dan memastikan tujuan luhur dari penyiaran agar terlaksana dan terimplementasi yakni, memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran.
Apalagi, kata Ubaidillah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak besar pada postur informasi melalui teknologi digital. “Kita semua bisa merasakan dan bertambahnya jumlah televisi yang ada pada akhirnya berkonsentrasi pada kian beragamnya program informasi. Melalui perkembangan teknologi juga lah kita menyaksikan tumbuhnya platform digital yang menyediakan dan menyalurkan informasi.”
Baca juga: RUU Penyiaran Mengendapkan Asa, KPI Titipkan Pembahasannya ke DPR
“Kemajuan-kemajuan teknologi rupanya tidak hanya menambah secara kuantitas ragam medium informasi akan tetapi juga menggeser perubahan paradigma, kebudayaan cara pandang dan pola akses terhadap informasi,” ujarnya.
Ubaidillah pun mengungkapkan temuan dari Universitas Oxford yang menjelaskan bahwa masyarakat tidak lagi gemar dan menyukai berita-berita yang disalurkan oleh media arus utama.
“Masyarakat merasakan bosan bahkan lelah dengan pemberitaan yang memuat peperangan bahkan politik, mereka lebih suka melihat menonton video dengan durasi pendek di platform digital media baru.”
“Ini merupakan bukti bahwa perubahan lanskap informasi nyata terjadi dan sayangnya Indonesia belum mempunyai konstruksi hukum yang padu, regulasi yang adaptif dan koheren mengatur perkembangan dan perubahan ini,” katanya.
Hal itu ditegaskan Ubaidillah saat Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Hasiarnas) ke-91 dan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Tahun 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang, Banten, Senin (24/6/2024)
“Kita hadir menaruh harapan dan semangat di tengah segala kekurangannya baik secara kelembagaan, dukungan infrastruktur pengawasan, anggaran hingga sekretariatan tetapi masih konsisten menjaga frekuensi publik, menjadi penyambung kebijakan-kebijakan nasional di daerah, mulai dari proses digitalisasi penyiaran, penanggulangan Covid-19 di lembaga penyiaran termasuk menjaga proporsionalitas dan netralitas siaran Pemilu di daerah,” ungkapnya.
Baca juga: Wapres di Rakornas KPI: Jadi Garda Terdepan agar Masyarakat Dapat Informasi Layak
Ubaidillah mengatakan hal ini untuk menjaga dan memastikan tujuan luhur dari penyiaran agar terlaksana dan terimplementasi yakni, memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran.
Apalagi, kata Ubaidillah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak besar pada postur informasi melalui teknologi digital. “Kita semua bisa merasakan dan bertambahnya jumlah televisi yang ada pada akhirnya berkonsentrasi pada kian beragamnya program informasi. Melalui perkembangan teknologi juga lah kita menyaksikan tumbuhnya platform digital yang menyediakan dan menyalurkan informasi.”
Baca juga: RUU Penyiaran Mengendapkan Asa, KPI Titipkan Pembahasannya ke DPR
“Kemajuan-kemajuan teknologi rupanya tidak hanya menambah secara kuantitas ragam medium informasi akan tetapi juga menggeser perubahan paradigma, kebudayaan cara pandang dan pola akses terhadap informasi,” ujarnya.
Ubaidillah pun mengungkapkan temuan dari Universitas Oxford yang menjelaskan bahwa masyarakat tidak lagi gemar dan menyukai berita-berita yang disalurkan oleh media arus utama.
“Masyarakat merasakan bosan bahkan lelah dengan pemberitaan yang memuat peperangan bahkan politik, mereka lebih suka melihat menonton video dengan durasi pendek di platform digital media baru.”
“Ini merupakan bukti bahwa perubahan lanskap informasi nyata terjadi dan sayangnya Indonesia belum mempunyai konstruksi hukum yang padu, regulasi yang adaptif dan koheren mengatur perkembangan dan perubahan ini,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
