KPK Diminta Usut Biaya Demurrage Rp350 Miliar Beras Bulog
Senin, 17 Juni 2024 - 22:06 WIB
loading...
A
A
A
Persoalannya, denda yang harus dibayarkan Bulog tersebut bisa berdampak pada harga eceran beras, demi menutupi kelebihan pengeluaran.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengarahkan untuk menanyakannya ke Perum Bulog. "Silakan dikonfirmasi dengan Direksi Bulog biar pas karena kewenangannya ada di Bulog," kata Arief saat dihubungi, Rabu (12/6/2024).
Direktur Supply Chain Bulog Suyamto menyangkal kabar tersebut. Ia mengklaim semua proses pengimporan, pembongkaran dan pendistribusian beras impor sepanjang 2024 berjalan lancar.
Baca juga: KPK Tindak Lanjuti Setiap Informasi Baru terkait Keberadaan Harun Masiku
"Saat ini sudah tidak ada antrean kapal di Priok," ujarnya.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengarahkan untuk menanyakannya ke Perum Bulog. "Silakan dikonfirmasi dengan Direksi Bulog biar pas karena kewenangannya ada di Bulog," kata Arief saat dihubungi, Rabu (12/6/2024).
Direktur Supply Chain Bulog Suyamto menyangkal kabar tersebut. Ia mengklaim semua proses pengimporan, pembongkaran dan pendistribusian beras impor sepanjang 2024 berjalan lancar.
Baca juga: KPK Tindak Lanjuti Setiap Informasi Baru terkait Keberadaan Harun Masiku
"Saat ini sudah tidak ada antrean kapal di Priok," ujarnya.
(kri)
Lihat Juga :
