Sekjen KLHK Sebut Masyarakat Aktor Penting Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
Senin, 17 Juni 2024 - 10:18 WIB
loading...
Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono, saat jadi keynote speech di IPB Bogor. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) , Bambang Hendroyono menegaskan, masyarakat merupakan aktor penting pengelolaan hutan yang produktif dan berkelanjutan.
Pernyataan ini dikemukakaan saat memberikan sambutan dan keynote speech pada Webinar Nasional Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University (HAE IPB) Seri 3 di Bogor, Jawa Barat, Sabtu 15 Juni 2024.
"Masyarakat saat ini memiliki posisi yang sangat penting dalam pengelolaan hutan, baik sebagai pemangku kepentingan, sumber pengetahuan lokal, pengguna sumber daya, pengawas, partisipan dalam pengambilan keputusan, maupun pengelola hutan," kata Bambang dalam keterangannya, Senin (17/6/2024).
Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir dan setelah terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, praktik pengelolaan hutan mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang menitikberatkan pada dua hal, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat melalui program perhutanan sosial.
Baca juga: Di Hutan-hutan Angker Ini Harimau Jawa Pernah Terlihat
Kebijakan ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
Pernyataan ini dikemukakaan saat memberikan sambutan dan keynote speech pada Webinar Nasional Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University (HAE IPB) Seri 3 di Bogor, Jawa Barat, Sabtu 15 Juni 2024.
"Masyarakat saat ini memiliki posisi yang sangat penting dalam pengelolaan hutan, baik sebagai pemangku kepentingan, sumber pengetahuan lokal, pengguna sumber daya, pengawas, partisipan dalam pengambilan keputusan, maupun pengelola hutan," kata Bambang dalam keterangannya, Senin (17/6/2024).
Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir dan setelah terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, praktik pengelolaan hutan mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang menitikberatkan pada dua hal, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat melalui program perhutanan sosial.
Baca juga: Di Hutan-hutan Angker Ini Harimau Jawa Pernah Terlihat
Kebijakan ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
Lihat Juga :
