Dewan Pers Sebut Upaya Gembosi Kemerdekaan Pers Berlangsung sejak 17 Tahun Silam
Jum'at, 14 Juni 2024 - 16:53 WIB
loading...
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana. FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A
A
A
JAKARTA - Upaya penggembosan kemerdekaan pers dinilai telah berlangsung sejak belasan tahun lalu. Salah satu upaya teranyar, yakni dengan melakukan revisi Undang-Undang ( RUU) Penyiaran .
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana menilai, upaya untuk merenggut kemerdekaan pers sudah terlihat sejak 17 tahun lalu. Ia menilai, RUU Penyiaran merupakan salah satu bentuk upaya melemahkan pers.
"Kami memahami sudah ada 17 tahun yang kami lihat benang merahnya bahwa ada upaya untuk merenggut Kemerdekaan pers," kata Yadi dalam diskusi bertajuk Menakar Urgensi RUU Penyiaran yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024).
Baca juga: Dua Pasal di Draf Revisi UU Penyiaran Dinilai Akan Belenggu Kemerdekaan Pers
Salah satu upaya pelemahan pers, kata Yadi, sudah terlihat pada 2007 silam. Kala itu, sambungnya, ada upaya untuk mengontrol pers melalui RUU Pemilu. Pada tahun 2007, kalau tidak salah masuk RUU pemilu dan pilpres waktu itu yang di situ dikatakan ada kontrol terhadap pers. "Bahkan ada sanksi ditegaskan juga di situ," ucap Yadi.
Yadi berkata upaya itu terus berlanjut pada 2012. Kala itu, kata Yadi, upaya mengontrol pers juga akan diatur melalui PKPU.
"Jadi berbahaya sekali. Tetapi dengan lobi dan kami bicara dengan KPU akhirnya PKPU Nomor 1 Tahun 2012 dibatalkan," ucap Yadi.
Pelemahan pers, kata Yadi, terus berlanjut pada 2014. Kala itu, Wantannas membuat kajian tentang pers. Kajian itu, disampaikan Presiden Joko Widodo, Sekretaris Negara (Setneg), Kominfo hingga Dewan Pers.
"Dari kajian Wantannas tersebut di situ memang ada beberapa usulan terutama dengan penambahan kewenangan dari Dewan Pers dan KPI kemudian juga ada kekhawatiran dari situasi saat ini yang mengatakan bahwa media sudah kebablasan," kata Yadi.
"Tetapi di situ Dewan Pers melalui Prof Bagir Manan sebagai tim pengkaji Wantannas tersebut mengatakan bahwa memang pers kita itu bukan dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi bukan kemudian untuk dibungkam, bukan utk diseret-seret ke ranah pembungkaman terhadap prodak pers. Akhirnya kita sepakat dengan poin pertimbangan UU Pers 40/99. Apa kesepakatannya? Memang kemerdekaan pers bagian dari kedaulatan rakyat," terang Yadi.
Dari kesepakatan itu, kata Yadi, UU Pers bukanlah hadiah negara untuk pers melainkan untuk masyarakat. Tujuannya, kata Yadi, dalam rangka untuk kebebasan berekspresi.
"Dan terbukti setelah 25 tahun sampai sekarang, pers bisa menjaga demokrasi secara baik dan membuat kita bisa mengontrol dan banyak juga skandal yang dibongkar oleh pers, pers punya peran baik dalam menjaga perfoma demokrasi kita, dan indeks demokrasi kita kan bagus sekali di dunia," kata Yadi.
"Artinya ini memperlihatkan bahwa memang Undang-Undang Pers punya pengaruh yang luar biasa terhadap bagian demokrasi," katanya.
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana menilai, upaya untuk merenggut kemerdekaan pers sudah terlihat sejak 17 tahun lalu. Ia menilai, RUU Penyiaran merupakan salah satu bentuk upaya melemahkan pers.
"Kami memahami sudah ada 17 tahun yang kami lihat benang merahnya bahwa ada upaya untuk merenggut Kemerdekaan pers," kata Yadi dalam diskusi bertajuk Menakar Urgensi RUU Penyiaran yang digelar Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024).
Baca juga: Dua Pasal di Draf Revisi UU Penyiaran Dinilai Akan Belenggu Kemerdekaan Pers
Salah satu upaya pelemahan pers, kata Yadi, sudah terlihat pada 2007 silam. Kala itu, sambungnya, ada upaya untuk mengontrol pers melalui RUU Pemilu. Pada tahun 2007, kalau tidak salah masuk RUU pemilu dan pilpres waktu itu yang di situ dikatakan ada kontrol terhadap pers. "Bahkan ada sanksi ditegaskan juga di situ," ucap Yadi.
Yadi berkata upaya itu terus berlanjut pada 2012. Kala itu, kata Yadi, upaya mengontrol pers juga akan diatur melalui PKPU.
"Jadi berbahaya sekali. Tetapi dengan lobi dan kami bicara dengan KPU akhirnya PKPU Nomor 1 Tahun 2012 dibatalkan," ucap Yadi.
Pelemahan pers, kata Yadi, terus berlanjut pada 2014. Kala itu, Wantannas membuat kajian tentang pers. Kajian itu, disampaikan Presiden Joko Widodo, Sekretaris Negara (Setneg), Kominfo hingga Dewan Pers.
"Dari kajian Wantannas tersebut di situ memang ada beberapa usulan terutama dengan penambahan kewenangan dari Dewan Pers dan KPI kemudian juga ada kekhawatiran dari situasi saat ini yang mengatakan bahwa media sudah kebablasan," kata Yadi.
"Tetapi di situ Dewan Pers melalui Prof Bagir Manan sebagai tim pengkaji Wantannas tersebut mengatakan bahwa memang pers kita itu bukan dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi bukan kemudian untuk dibungkam, bukan utk diseret-seret ke ranah pembungkaman terhadap prodak pers. Akhirnya kita sepakat dengan poin pertimbangan UU Pers 40/99. Apa kesepakatannya? Memang kemerdekaan pers bagian dari kedaulatan rakyat," terang Yadi.
Dari kesepakatan itu, kata Yadi, UU Pers bukanlah hadiah negara untuk pers melainkan untuk masyarakat. Tujuannya, kata Yadi, dalam rangka untuk kebebasan berekspresi.
"Dan terbukti setelah 25 tahun sampai sekarang, pers bisa menjaga demokrasi secara baik dan membuat kita bisa mengontrol dan banyak juga skandal yang dibongkar oleh pers, pers punya peran baik dalam menjaga perfoma demokrasi kita, dan indeks demokrasi kita kan bagus sekali di dunia," kata Yadi.
"Artinya ini memperlihatkan bahwa memang Undang-Undang Pers punya pengaruh yang luar biasa terhadap bagian demokrasi," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
