Surat Suara Tercoblos, BPN Minta Jokowi Copot Dubes Malaysia

JAKARTA - Direktur Hubungan Luar Negeri Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Irawan Ronodipuro meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencopot Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana. Permintaan Irawan itu buntut dari beredarnya video tentang surat suara untuk Pemilu 2019 yang telah tercoblos di Malaysia.

"Kami meminta presiden menarik Dubes RI untuk Malaysia, karena itu memalukan, bagaimana seorang duta besar bertindak sebagai tim sukses dalam pemilu, karena ini sudah melanggar kode etik serta tugas dan fungsi pokoknya dan ini telah memalukan negara. Dan ini masuk dalam kategori perbuatan tercela," ujar Irawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/4/2019).

(Baca juga: Surat Suara Tercoblos, Kubu Prabowo: Ini Indikasi Kecurangan Sistematis)

Adapun video itu pertama kali diunggah oleh mantan Kasum TNI JS Prabowo melalui akun Twitter @marerteman. Dari video yang beredar itu, diketahui surat suara untuk Pilpres 2019 telah tercoblos pada gambar Jokowi-Ma'ruf Amin dan lembar surat suara untuk Caleg Partai Nasdem juga sudah tercoblos.

Menurut Irawan, temuan video tersebut adalah bukti bahwa potensi kecurangan pada Pemilu 2019 ini mulai terlihat. "Terkait adanya temuan dan bukti video yang memperlihatkan bahwa surat suara pemilu yang telah tercoblos untuk pasangan capres 01 dan untuk caleg dari parpol tertentu itu telah memperlihatkan bahwa kecurangan pemilu telah terlihat," kata Irawan.

Sementara itu, Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan juga mengimbau kepada seluruh relawan dan warga negara Indonesia di luar negeri untuk tetap terus mengawal proses pemilu yang berlangsung. Sehingga, potensi kecurangan dapat diminimalisir dan tercipta pemilu yang jujur dan adil.

"Kejadian di Malaysia sekaligus memberikan pesan kuat dan menjadi energi bagi relawan Prabowo-Sandi di seluruh dunia untuk mengawal proses pemilu dalam rangka menyelamatkan nama baik negara. Kita harus menjaga nama baik negara itu yang terpenting," ujar Ferry.

Ferry yang juga merupakan Alumnus Hubungan Internasional FISIP UNPAD itu juga menekankan agar Presiden Jokowi dapat bersikap profesional dan netral dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Sebab, kepala negara harus bertanggung jawab dan menjamin pesta demokrasi dapat terlaksana dengan baik dan lancar tanpa adanya kecurangan.

Karena itu demi menjamin pemilu terlaksana jujur dan adil di Malaysia, maka dia juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera menarik pulang Duta Besar Republik Indonesia di Malaysia yakni Rusdi Kirana hingga pemilu selesai. Sehingga, netralitas para pejabat negara Republik Indonesia yang berada di Malaysia dapat tercipta.

"Seharusnya presiden sudah mengambil tindakan untuk mencopot posisi dubes RI di Malaysia atau minimal menarik pulang hingga pemilu selesai, sehingga proses pemilu bisa berjalan jujur dan adil," pungkasnya.