Panglima: Perluasan Wewenang di RUU TNI Bukan untuk Perwira yang Tak Miliki Jabatan
Kamis, 06 Juni 2024 - 15:09 WIB
loading...
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menepis perluasan wewenang di RUU TNI untuk menempatkan perwira yang tidak menduduki jabatan di institusi. Foto/SINDOnews/felldy asyla utama
A
A
A
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto angkat bicara soal draf rancangan undang-undang tentang TNI yang kini tengah menjadi sorotan. Salah satunya soal adanya aturan yang memberikan perluasan wewenang prajurit TNI menduduki jabatan sipil.
Panglima menjelaskan, saat ini sudah banyak kementerian yang mengajak institusi TNI untuk melakukan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang berisikan tentang permohonan dukungan TNI.
"Dari Menkes, Mentan, KKP, BUMN. Di situ kan bisa dilihat bahwa kementerian itu membutuhkan di situ ada kesatuan TNI," kata Agus usai menghadiri rapat bersama Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Baca juga: Cerita Panglima TNI Mengintai selama 7 Hari di Hutan saat Lumpuhkan Tokoh Fretilin
Sehingga, MoU tersebut dimaksudkan agar adanya peran TNI untuk menduduki sejumlah kursi jabatan di kementerian dalam rangka melancarkan tugas-tugas kementerian tersebut.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menampik pandangan yang menyebut jika perluasan wewenang ini untuk menempatkan sejumlah perwira yang tidak menduduki jabatan di institusi TNI, untuk bisa mengisinya di kementerian.
Baca juga: Soal RUU TNI, Pengamat Sarankan Perpanjangan Masa Dinas Panglima dan Kepala Staf Angkatan Lebih Konsisten
"Tidak, tidak. Jadi untuk salah satunya untuk mempercepat pembangunan wilayah, membutuhkan TNI di situ untuk apa namanya kebijakan pemerintah bisa dilaksanakan ," ujarnya.
"Sekarang Kominfo membuat perusahaan BTS di Papua, tentunya membutuhkan pasukan kita untuk mengamankan di situ," tutur Panglima.
Jenderal Agus menegaskan perluasan wewenang ini tidak sertamerta datangnya dari TNI. Menurut Agus, semua tergantung Kementerian. "Atas permintaan kementerian tersebut," katanya.
Panglima menjelaskan, saat ini sudah banyak kementerian yang mengajak institusi TNI untuk melakukan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang berisikan tentang permohonan dukungan TNI.
"Dari Menkes, Mentan, KKP, BUMN. Di situ kan bisa dilihat bahwa kementerian itu membutuhkan di situ ada kesatuan TNI," kata Agus usai menghadiri rapat bersama Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Baca juga: Cerita Panglima TNI Mengintai selama 7 Hari di Hutan saat Lumpuhkan Tokoh Fretilin
Sehingga, MoU tersebut dimaksudkan agar adanya peran TNI untuk menduduki sejumlah kursi jabatan di kementerian dalam rangka melancarkan tugas-tugas kementerian tersebut.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menampik pandangan yang menyebut jika perluasan wewenang ini untuk menempatkan sejumlah perwira yang tidak menduduki jabatan di institusi TNI, untuk bisa mengisinya di kementerian.
Baca juga: Soal RUU TNI, Pengamat Sarankan Perpanjangan Masa Dinas Panglima dan Kepala Staf Angkatan Lebih Konsisten
"Tidak, tidak. Jadi untuk salah satunya untuk mempercepat pembangunan wilayah, membutuhkan TNI di situ untuk apa namanya kebijakan pemerintah bisa dilaksanakan ," ujarnya.
"Sekarang Kominfo membuat perusahaan BTS di Papua, tentunya membutuhkan pasukan kita untuk mengamankan di situ," tutur Panglima.
Jenderal Agus menegaskan perluasan wewenang ini tidak sertamerta datangnya dari TNI. Menurut Agus, semua tergantung Kementerian. "Atas permintaan kementerian tersebut," katanya.
(cip)
Lihat Juga :
