Komisi I DPR Gelar Rapat Bareng Kemhan hingga Panglima TNI, Prabowo Tak Hadir
loading...
A
A
A
JAKARTA - Komisi I DPR menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) hingga Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, Kamis (6/6/2024). Ada sejumlah agenda yang turut dibahas dalam rapat tersebut.
"Hari ini kita akan terima hibah dari Brunei dan kita juga akan mengirimkan hibah berupa amunisi ke Kamboja, dan itu semua perlu persetujuan dari DPR. Sehingga itu satu agenda mengenai itu," kata Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Tak hanya soal itu, rapat juga akan membahas rencana Kemhan maupun TNI dalam rangka mendukung misi kemanusiaan ke Palestina. Nantinya prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan perdamaian akan dikirim untuk proses evakuasi warga Indonesia di Palestina.
Kendati demikian dalam rapat ini, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto tidak hadir, dan diwakili oleh wakilnya yakni M Herindra. Ketua Umum DPP Gerindra itu disebut telah memiliki agenda lain yang sudah terhadap lebih dahulu.
Meutya memastikan, Komisi I tak akan mempersolkan absennya Prabowo dalam rapat ini. "Ini kan lebih kepada persetujuan hibah saja. Jadi ini bukan sesuatu yang memang harus dilakukan oleh menteri hadir dan memang boleh diwakilkan," pungkasnya.
"Hari ini kita akan terima hibah dari Brunei dan kita juga akan mengirimkan hibah berupa amunisi ke Kamboja, dan itu semua perlu persetujuan dari DPR. Sehingga itu satu agenda mengenai itu," kata Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Tak hanya soal itu, rapat juga akan membahas rencana Kemhan maupun TNI dalam rangka mendukung misi kemanusiaan ke Palestina. Nantinya prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan perdamaian akan dikirim untuk proses evakuasi warga Indonesia di Palestina.
Kendati demikian dalam rapat ini, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto tidak hadir, dan diwakili oleh wakilnya yakni M Herindra. Ketua Umum DPP Gerindra itu disebut telah memiliki agenda lain yang sudah terhadap lebih dahulu.
Meutya memastikan, Komisi I tak akan mempersolkan absennya Prabowo dalam rapat ini. "Ini kan lebih kepada persetujuan hibah saja. Jadi ini bukan sesuatu yang memang harus dilakukan oleh menteri hadir dan memang boleh diwakilkan," pungkasnya.
(maf)