Bertemu Para Pemred, Pansel Minta Masukan Sosok Capim KPK Harapan Publik

JAKARTA - Panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan pertemuan dengan para pemimpin redaksi (Pemred) di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Rabu (5/6/2024). Pansel menggelar pertemuan ini untuk meminta masukan dari para Pemred.

"Alhamdulilah pada hari ini untuk pertama kali Pansel mengadakan jumpa dengan representasi publik yaitu pemimpin-pemimpin redaksi. Saya kira ini forum yang sangat penting buat Pansel untuk mendapat masukan, menyerap aspirasi," ujar Wakil Ketua Pansel Capim KPK Arief Satria usai pertemuan.



Arief menilai pertemuan tersebut menjadi penting sebagai penyemangat Pansel untuk bekerja maksimal menghasilkan calon-calon pimpinan KPK dan Dewas sesuai dengan harapan publik.

"Oleh karena itu kami mengapresiasi, kami mengucapkan terima kasih buat para Pemred yang luar biasa tadi memberikan masukan-masukan yang sangat baik, sangat bagus," papar Arief.

"Dan ini menjadi bekal buat Pansel untuk bisa menyiapkan langkah-langkah yang sistematis, lebih terukur, dan lebih efektif," sambungnya.

Arief mengungkapkan bahwa beberapa hari ke depan juga akan diadakan pertemuan dengan para rektor, pimpinan perguruan tinggi, dan dilanjutkan lagi dengan civil society organization (CSO).

"Saya kira harapan itulah yang terus kita dapatkan, ingin dapatkan dari forum dan aspirasi. Sehingga kita bisa menangkap apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi ekspektasi dari publik terkait Pansel ini," ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Pemberitaan Media Indonesia Abdul Kohar mengatakan bahwa hadir dalam pertemuan tersebut sekitar 13 Pemred. Abdul mengaku diminta masukan dan berbagi informasi terkait Pansel di tengah skeptisisme yang tinggi terhadap Pansel KPK saat ini.

"Di tengah skeptisisme yang sangat tinggi di tengah masyarakat. Apa Pansel KPK ini, saya bilang tinggi di berbagai tempat yang muncul adalah sikap kritis dari berbagai kalangan mengenai Pansel kali ini. Intinya karena awalnya diawali dari revisi undang-undang yang banyak menuai kritik, lalu orang menjadi semakin skeptis, lalu ditunjukkan dengan berbagai kasus komisioner yang membuat publik semakin skeptis," paparnya.