Diresmikan Jokowi, Bendungan Sepaku Semoi Suplai Kebutuhan Air di IKN

Jokowi mengatakan pemerintah mencanangkan program menanam sejuta pohon. Tetapi belum ada produsen yang mampu memproduksi bibit pohon dalam jumlah sangat besar.

Apalagi, pemerintah terus mendorong upaya rehabilitasi dan restorasi hutan, serta reklamasi lahan-lahan bekas tambang yang tersebar di berbagai daerah. "Itu semua bisa dilakukan kalau kita punya persemaian," bebernya.

Di Persemaian Mentawir selain dikembangkan tanaman cepat tumbuh juga pohon buah-buahan dan tanaman endemik seperti meranti, kapur, ulin, bengkirai dan sejenisnya. "Juga tanaman yang sudah tidak ada lagi, tapi di Persemaian Mentawir ada bibitnya, seperti sungkai," ucapnya.

Selain persemaian, Jokowi memastikan di kawasan Mentawir dikembangkan Pusat Plasma Nutfah Nasional yang di dalamnya dilengkapi bio bank (tempat penyimpanan plasma satwa) dan seed bank (plasma tumbuhan). "Jadi kalau saat ini sudah sulit bahkan tidak ada lagi tumbuhan juga satwa kita temukan, maka di Pusat Plasma Nutfah ini ada dan kita kembangkan," urainya.

Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menjelaskan Persemaian Mentawir untuk pemenuhan penyediaan bibit-bibit berkualitas mencukupi program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dengan dampak fungsi ekologis, ekonomi dan sosial. "Persemaian ini menjadi pendukung inti bagi upaya mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai smart forest city," ujarnya.

Kompleks Pusat Persemaian Mentawir mencakup total area 120 hektare dengan 30 hektare digunakan sebagai pusat produksi bibit dan sekitar 90 hektare dipersiapkan untuk Pusat Plasma Nutfah Nasional. "Persemaian Mentawir dimulai 2022 dan selesai 2023 dengan kapasitas produksi 16 juta per tahun," sebutnya.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyambut baik diresmikannya Pusat Persemaian Skala Besar Mentawir, terutama untuk mendukung upaya rehabilitasi hutan dan restorasi lahan eks tambang.

"Ini luar biasa. Sesuai keinginan Bapak Presiden untuk rehabilitasi lahan-lahan eks tambang dan bibitnya diambil dari persemaian ini," kata Akmal.

Terutama tambang-tambang ilegal yang ikut berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, lahan dan hutan. "Kalau tambang legal, mereka punya kewajiban reklamasi. Jadi kita fokus ke tambang-tambang ilegal maupun milik masyarakat. Ini perlu orkestrasi," tegasnya.

Selama kunjungan tiga hari sejak 3-5 Juni 2024 di IKN, Presiden Jokowi melakukan peninjauan sejumlah pembangunan gedung, salah satunya meninjau pembangunan RS Mayapada dan Kantor Presiden atau Sumbu Kebangsaan.