KPU Undang Pemantau Pemilu dari 33 Negara
KPU Undang Pemantau Pemilu dari 33 Negara
A
A
A
JAKARTA - Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan pihaknya telah mengundang pemantau pemilu dari luar negeri. Dengan rincian lmbaga pemantau pemilu dari 33 negara, serta perwakilan kedutaan 33 negara sahabat dan 11 lembaga pemantau internasional.
Mereka akan mulai berkumpul pada 15-18 April 2019. Para pemantau asing ini akan diberikan penjelasan tentang sistem dan masalah-masalah penting dalam Pemilu Indonesia. Selanjutnya mereka diperkenankan untuk melakukan pemantauan ke berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 17 hingga 18 April 2019.
"Kalau acara seremonialnya, tanggal 15-18. Ada seminar berisi penjelasan sistem dan masalah-masalah penting dalam pemilu Indonesia. Ada pemantauan ke TPS-TPS, dan ada catatan dan masukan dari lembaga-lembaga itu tentang hasil pemantauan TPS," ucapnya.
Selain lembaga dari LN, Pramono juga memastikan pemantau lokal juga akan diikut sertakan untuk melakukan pemantauan di 809.500 TPS yang ada di seluruh Indonesia. "Yang diundang dalam acara itu bukan hanya yang asing-asing saja. Tapi juga LSM/pemantau domestik serta wakil-wakil perguruan tinggi di Indonesia," tegansya.
Pramono mengatakan kehadiran pemantau pemilu dari luar negeri sudah ada sejak pemilu 1999, bahkan sejak pemilu 2004 pemantau tersebut diundang dan difasilitasi KPU.
Upaya menghadirkan pemantau asing sebelumnya ramai di media sosial twitter, dimana netizen meminta hadirnya pemantau internasional turut serta memantau Pemilu 2019.
Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Ferdinand Hutahaean juga mengatakan bahwa pihaknya mengundang secara terbuka beberapa pengamat dan pengawas internasional untuk memantau berjalannya Pilpres 2019 yang dinilai memiliki banyak kecurangan dan ketidakadilan.
Ferdinand sendiri mengaku sudah mengundang beberapa tokoh internasional lewat akun media sosialnya, termasuk Jimmy Carter yang diklaim aktif di isu demokrasi dan pemilu, hingga Barrack Obama.
"Terserah mereka mau melihat atau tidak tetapi menarik perhatian dunia internasional untuk datang menyaksikan kondisi pemilu kita kali ini yang memang terlihat sudah tidak fair, sudah tergiring curang, dan kita ingin dunia internasional datang dan mengawasinya. Karena ke Bawaslu pun kita sangat pesimis sekarang," ucapnya.
Mereka akan mulai berkumpul pada 15-18 April 2019. Para pemantau asing ini akan diberikan penjelasan tentang sistem dan masalah-masalah penting dalam Pemilu Indonesia. Selanjutnya mereka diperkenankan untuk melakukan pemantauan ke berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 17 hingga 18 April 2019.
"Kalau acara seremonialnya, tanggal 15-18. Ada seminar berisi penjelasan sistem dan masalah-masalah penting dalam pemilu Indonesia. Ada pemantauan ke TPS-TPS, dan ada catatan dan masukan dari lembaga-lembaga itu tentang hasil pemantauan TPS," ucapnya.
Selain lembaga dari LN, Pramono juga memastikan pemantau lokal juga akan diikut sertakan untuk melakukan pemantauan di 809.500 TPS yang ada di seluruh Indonesia. "Yang diundang dalam acara itu bukan hanya yang asing-asing saja. Tapi juga LSM/pemantau domestik serta wakil-wakil perguruan tinggi di Indonesia," tegansya.
Pramono mengatakan kehadiran pemantau pemilu dari luar negeri sudah ada sejak pemilu 1999, bahkan sejak pemilu 2004 pemantau tersebut diundang dan difasilitasi KPU.
Upaya menghadirkan pemantau asing sebelumnya ramai di media sosial twitter, dimana netizen meminta hadirnya pemantau internasional turut serta memantau Pemilu 2019.
Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Ferdinand Hutahaean juga mengatakan bahwa pihaknya mengundang secara terbuka beberapa pengamat dan pengawas internasional untuk memantau berjalannya Pilpres 2019 yang dinilai memiliki banyak kecurangan dan ketidakadilan.
Ferdinand sendiri mengaku sudah mengundang beberapa tokoh internasional lewat akun media sosialnya, termasuk Jimmy Carter yang diklaim aktif di isu demokrasi dan pemilu, hingga Barrack Obama.
"Terserah mereka mau melihat atau tidak tetapi menarik perhatian dunia internasional untuk datang menyaksikan kondisi pemilu kita kali ini yang memang terlihat sudah tidak fair, sudah tergiring curang, dan kita ingin dunia internasional datang dan mengawasinya. Karena ke Bawaslu pun kita sangat pesimis sekarang," ucapnya.
(pur)
Explore More