Tim Jokowi Ingin Kasus OTT Rommy Dipisahkan dari Ajang Pilpres
Jum'at, 15 Maret 2019 - 15:20 WIB
Tim Jokowi Ingin Kasus OTT Rommy Dipisahkan dari Ajang Pilpres
A
A
A
JAKARTA - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomor urut 01, Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Erick Thohir meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah atas operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Ketua Umum DPP PPP, Romahurmuziy atau Rommy.
Erick memastikan, kasus yang menimpa Rommy tak berpengaruh terhadap elektabilitas paslon Jokowi-Ma'ruf. Maka itu, Erick meminta agar masalah yang menimpa Rommy dipisahkan dengan Pilpres.
"Harus dipisahkan antara pribadi dengan pilpres. Kalo misalnya, mohon maaf, ada apa-apa dengan yang lainnya pun kan masak dihubungkan dengan pilpres," ujar Erick di kediaman Cawapres Kiai Ma'ruf di Menteng, Jakarta, Jumat (15/3/2019).
(Baca juga: KPK Sita 3 Tas Besar Berisi Barang Bukti OTT Rommy)
Erick tak menampik bahwa kasus yang menjerat Rommy akan dikaitkan dengan Pilpres. Sebab, sebelum kasus ini, Presiden Jokowi yang menjadi calon petahana kerap 'disalahkan' meski tak terkait dengan tugas dan kebijakan yang dikeluarkannya.
"Kan enggak bisa semuanya itu gara-gara pilpres semua bicara pilpres. Ekonomi harus tetap berjalan, kehidupan masyarakat harus tetap berjalan, penegakan hukum harus tetap berjalan. Pemilu tuh 5 tahun sekali, Indonesia ya musti jalan terus," pungkasnya.
Erick memastikan, kasus yang menimpa Rommy tak berpengaruh terhadap elektabilitas paslon Jokowi-Ma'ruf. Maka itu, Erick meminta agar masalah yang menimpa Rommy dipisahkan dengan Pilpres.
"Harus dipisahkan antara pribadi dengan pilpres. Kalo misalnya, mohon maaf, ada apa-apa dengan yang lainnya pun kan masak dihubungkan dengan pilpres," ujar Erick di kediaman Cawapres Kiai Ma'ruf di Menteng, Jakarta, Jumat (15/3/2019).
(Baca juga: KPK Sita 3 Tas Besar Berisi Barang Bukti OTT Rommy)
Erick tak menampik bahwa kasus yang menjerat Rommy akan dikaitkan dengan Pilpres. Sebab, sebelum kasus ini, Presiden Jokowi yang menjadi calon petahana kerap 'disalahkan' meski tak terkait dengan tugas dan kebijakan yang dikeluarkannya.
"Kan enggak bisa semuanya itu gara-gara pilpres semua bicara pilpres. Ekonomi harus tetap berjalan, kehidupan masyarakat harus tetap berjalan, penegakan hukum harus tetap berjalan. Pemilu tuh 5 tahun sekali, Indonesia ya musti jalan terus," pungkasnya.
(maf)
