Wujudkan Indonesia Emas 2045, Pembangunan Harus Dilanjutkan
loading...
Dialog Publik Divisi Humas Polri bertajuk Perkuat Persatuan Bangsa, Lanjutkan Agenda Pembangunan Nasional Menyongsong Indonesia Emas 2045, Rabu (29/5/2024).Foto/Istmewa
A
A
A
JAKARTA - Indonesia punya peluang menjadi negara maju atau mewujudkan Indonesia Emas 2045. Siapa pun pemimpinnya, pembangunan harus dilanjutkan.
Hal itu menjadi kesimpulan dalam Dialog Publik Divisi Humas Polri bertajuk “Perkuat Persatuan Bangsa, Lanjutkan Agenda Pembangunan Nasional Menyongsong Indonesia Emas 2045” yang digelar di Hotel Verranda, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2024).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, setelah Pemilu 2024 dilaksanakan, dihadapkan agenda-agenda pembangunan selanjutnya. Tentu ada harapan dan dinamika.
"Dialog ini akan memperkuat persatuan bangsa untuk menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Trunoyudo membacakan sambutan tertulis Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho.
Sementara itu, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro menyampaikan ada beberapa syarat yang harus dilalui Indonesia untuk menjadi negara maju.
Ia mengatakan, income perkapita harus setara 14 ribu - 15 ribu dolar Amerika Serikat, gini ratio di bawah 0,3%, dan tingkat kemiskinan 1%. "Kalau income perkapita 15 ribu dolar AS tapi ketimpangan tinggi, dan tingkat kemiskinan melebihi 2% itu bukan negara maju," ungkap Bambang.
Dia berpendapat, Indonesia punya peluang emas menjadi negara maju seperti dulu diraih Jepang dan Korea Selatan, karena ada bonus demografi. Persoalannya, bagaimana strategi pemerintah dalam memanfaatkan bonus tersebut.
Dirinya mendukung langkah pemerintah melakukan hilirisasi sumber daya alam, sehingga memberikan peluang berkembangnya industri manufaktur sebagaimana dulu dilakukan oleh Jepang dan Korsel.
Namun dia mengingatkan, jangan berpikir mewujudkan Indonesia Emas itu proyek 5 tahunan, karena masih 20 tahun lagi. Karena itu, ia menegaskan perlunya kesinambungan pembangunan siapa pun pemimpinnya.
"Jangan setiap pemimpin baru ingin merombak kebijakan mulai dari awal, ini seolah-olah pemerintah sebelumnya tidak melakukan apapun," imbuhnya.
Hal itu menjadi kesimpulan dalam Dialog Publik Divisi Humas Polri bertajuk “Perkuat Persatuan Bangsa, Lanjutkan Agenda Pembangunan Nasional Menyongsong Indonesia Emas 2045” yang digelar di Hotel Verranda, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2024).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, setelah Pemilu 2024 dilaksanakan, dihadapkan agenda-agenda pembangunan selanjutnya. Tentu ada harapan dan dinamika.
"Dialog ini akan memperkuat persatuan bangsa untuk menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Trunoyudo membacakan sambutan tertulis Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho.
Sementara itu, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro menyampaikan ada beberapa syarat yang harus dilalui Indonesia untuk menjadi negara maju.
Ia mengatakan, income perkapita harus setara 14 ribu - 15 ribu dolar Amerika Serikat, gini ratio di bawah 0,3%, dan tingkat kemiskinan 1%. "Kalau income perkapita 15 ribu dolar AS tapi ketimpangan tinggi, dan tingkat kemiskinan melebihi 2% itu bukan negara maju," ungkap Bambang.
Dia berpendapat, Indonesia punya peluang emas menjadi negara maju seperti dulu diraih Jepang dan Korea Selatan, karena ada bonus demografi. Persoalannya, bagaimana strategi pemerintah dalam memanfaatkan bonus tersebut.
Dirinya mendukung langkah pemerintah melakukan hilirisasi sumber daya alam, sehingga memberikan peluang berkembangnya industri manufaktur sebagaimana dulu dilakukan oleh Jepang dan Korsel.
Namun dia mengingatkan, jangan berpikir mewujudkan Indonesia Emas itu proyek 5 tahunan, karena masih 20 tahun lagi. Karena itu, ia menegaskan perlunya kesinambungan pembangunan siapa pun pemimpinnya.
"Jangan setiap pemimpin baru ingin merombak kebijakan mulai dari awal, ini seolah-olah pemerintah sebelumnya tidak melakukan apapun," imbuhnya.
