Elite PDIP: Nama Ridwan Kamil Masih Didambakan Maju Pilgub Jabar
Sabtu, 25 Mei 2024 - 16:52 WIB
loading...
Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono menyebut nama Ridwan Kamil (RK) masih diinginkan untuk menjadi calon gubernur di Bumi Pasundan. Foto/MPI/danandaya arya putra
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPD PDIP Jawa Barat (Jabar) Ono Surono menyebut nama Ridwan Kamil (RK) masih diinginkan untuk menjadi calon gubernur (Cagub) di Bumi Pasundan. Keinginan itu juga diutarakan Ketua DPD Partai Golkar Jabar Ace Hasan Syadzily.
"Di Golkar tentunya kan masih tarik menarik tuh, Pak RK apakah ke DKI ataukah ke Jawa Barat. Tapi menurut Kang Ace, Golkar Jawa Barat itu tetap menginginkan Pak RK di Jawa Barat. Dengan mungkin hasil surveinya yang masih tertinggi," kata Ono di Beach City Internasional Stadium Ancol Jakarta Utara, Sabtu (25/5/2024).
Dalam menghadapi pilkada ini, Ono sadar betul partainya belum pernah menang di Pilkada Jabar sejak era Reformasi hingga 2018. Hal itu membuat, PDIP lebih mengusung Calon Wakil Gubernur (Cawagub) di Pilkada Jabar.
Baca juga: PDIP Incar Kursi Cawagub di Pilkada Jawa Barat
"Jadi kami PDI Perjuangan akan mengincar di 02 (Cawagub). Di posisi wakil gubernurnya. Siapa itu? Ya tentunya partai mempunyai kader-kader yang banyak di Jawa Barat, yang tentunya saat ini DPP beserta tim yang telah ditugaskan, sudah mulai melakukan pemetaan, siapa kader internal PDIP di Jawa Barat yang nanti akan disandingkan dengan calon gubernurnya," katanya.
Ono menegaskan, tidak ada satupun partai di Bumi Pasundan yang bisa mengusung Cagub dan Cawagub Jawa Barat tanpa membangun kerja sama politik. Oleh sebab itu, pihaknya juga telah melakukan komunikasi dengan partai politik lain selain Golkar.
Baca juga: PDIP Buka Peluang Koalisi dengan Gerindra, PAN, hingga Golkar di Pilgub Jabar
"Masih cair ya, saya lihat Golkar masih cair, Gerindra masih cair, PAN masih cair, PKB masih cair dan semuanya masih cair. Sehingga PDI Perjuangan terus melakukan komunikasi, di Jawa Barat dengan seluruh partai," kata Ono.
Ono berharap kontestasi pilkada serentak tidak terjadi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM). Semisal, Pilkada Serentak 2024 tidak diwarnai penggunaan APBN atau APBD untuk calon tertentu sampai keberpihakan TNI dan Polri.
"Tentunya ada catatan bagi kami, pilpres dan pileg kemarin, kami semua sepakat ada beberapa hal yang menjadi catatan bagaimana netralitas TNI-Polri, bagaimana penggunaan APBN, APBD, dan program pemerintah, mudah-mudahan di pilkada tidak terjadi lagi dan ini menjadi komitmen kita bersama," pungkasnya.
"Di Golkar tentunya kan masih tarik menarik tuh, Pak RK apakah ke DKI ataukah ke Jawa Barat. Tapi menurut Kang Ace, Golkar Jawa Barat itu tetap menginginkan Pak RK di Jawa Barat. Dengan mungkin hasil surveinya yang masih tertinggi," kata Ono di Beach City Internasional Stadium Ancol Jakarta Utara, Sabtu (25/5/2024).
Dalam menghadapi pilkada ini, Ono sadar betul partainya belum pernah menang di Pilkada Jabar sejak era Reformasi hingga 2018. Hal itu membuat, PDIP lebih mengusung Calon Wakil Gubernur (Cawagub) di Pilkada Jabar.
Baca juga: PDIP Incar Kursi Cawagub di Pilkada Jawa Barat
"Jadi kami PDI Perjuangan akan mengincar di 02 (Cawagub). Di posisi wakil gubernurnya. Siapa itu? Ya tentunya partai mempunyai kader-kader yang banyak di Jawa Barat, yang tentunya saat ini DPP beserta tim yang telah ditugaskan, sudah mulai melakukan pemetaan, siapa kader internal PDIP di Jawa Barat yang nanti akan disandingkan dengan calon gubernurnya," katanya.
Ono menegaskan, tidak ada satupun partai di Bumi Pasundan yang bisa mengusung Cagub dan Cawagub Jawa Barat tanpa membangun kerja sama politik. Oleh sebab itu, pihaknya juga telah melakukan komunikasi dengan partai politik lain selain Golkar.
Baca juga: PDIP Buka Peluang Koalisi dengan Gerindra, PAN, hingga Golkar di Pilgub Jabar
"Masih cair ya, saya lihat Golkar masih cair, Gerindra masih cair, PAN masih cair, PKB masih cair dan semuanya masih cair. Sehingga PDI Perjuangan terus melakukan komunikasi, di Jawa Barat dengan seluruh partai," kata Ono.
Ono berharap kontestasi pilkada serentak tidak terjadi kecurangan secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM). Semisal, Pilkada Serentak 2024 tidak diwarnai penggunaan APBN atau APBD untuk calon tertentu sampai keberpihakan TNI dan Polri.
"Tentunya ada catatan bagi kami, pilpres dan pileg kemarin, kami semua sepakat ada beberapa hal yang menjadi catatan bagaimana netralitas TNI-Polri, bagaimana penggunaan APBN, APBD, dan program pemerintah, mudah-mudahan di pilkada tidak terjadi lagi dan ini menjadi komitmen kita bersama," pungkasnya.
(cip)
Lihat Juga :
