WWF 2024, Tiap Negara Diusulkan Bikin Omnibus Law tentang Air
Selasa, 21 Mei 2024 - 21:28 WIB
loading...
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana mengusulkan tiap negara dalam World Water Forum (WWF) ke-10 membuat regulasi khusus atau Omnibus Law tentang air. Putu yang juga merupakan anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Berkelanjutan ini menjadi salah satu panelis dalam WWF ke-10 di Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali pada Senin, 20 Mei 2024.
Putu berpendapat bahwa isu air ini adalah isu yang sangat penting. Dia melanjutkan, perlu diketahui bahwa water scarcity atau kelangkaan air dan krisis air atau water challanges crisis terjadi di berbagai tempat, sehingga water security and equity ini harus segera diwujudkan.
“Karena apa? Karena air itu sangat penting bagi kita semua. Sebagai water warrior Kita harus kawal dan jaga air ini, untuk masa depan anak cucu kita,” kata Putu.
Baca juga: Putu Rudana Apresiasi Loic Fauchon Sebut Peserta WWF 2024 Pejuang Air
Maka itu, Putu menegaskan diperlukan komitmen dari pemerintah atau stakeholder, minister, termasuk komitmen dari parlemen serta civil society. Namun, lanjut dia, parlemen harus berada di barisan terdepan membahas isu tentang air karena memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Putu berpendapat bahwa isu air ini adalah isu yang sangat penting. Dia melanjutkan, perlu diketahui bahwa water scarcity atau kelangkaan air dan krisis air atau water challanges crisis terjadi di berbagai tempat, sehingga water security and equity ini harus segera diwujudkan.
“Karena apa? Karena air itu sangat penting bagi kita semua. Sebagai water warrior Kita harus kawal dan jaga air ini, untuk masa depan anak cucu kita,” kata Putu.
Baca juga: Putu Rudana Apresiasi Loic Fauchon Sebut Peserta WWF 2024 Pejuang Air
Maka itu, Putu menegaskan diperlukan komitmen dari pemerintah atau stakeholder, minister, termasuk komitmen dari parlemen serta civil society. Namun, lanjut dia, parlemen harus berada di barisan terdepan membahas isu tentang air karena memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Lihat Juga :
