PJ Gubernur Akmal Malik Ungkap Potensi dan Tantangan IKN sebagai Ibu Kota Baru
Selasa, 21 Mei 2024 - 12:06 WIB
loading...
PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik interview di podcast Helmy Yahya. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai mempunyai potensi dan tantangan sebagai Ibu Kota baru Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik .
Menurutnya, Kaltim memiliki sumber daya alam yang melimpah, menjadikannya lokasi yang ideal untuk pembangunan ibu kota baru.
Ia menekankan, pentingnya memanfaatkan potensi alam ini untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang diperlukan.
"Masa depan Indonesia terletak di wilayah timur karena sumber daya alamnya yang melimpah," kata Akmal Malik dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Helmy Yahya di video YouTube berjudul Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si - Serius IKN Jadi Ibu Kota Baru Indonesia? dikutip, Selasa (21/5/2024).
Baca juga: Memoderasi Pemindahan IKN
Dengan luas wilayah sekitar 15 juta hektare, Kaltim diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan IKN, meskipun luas IKN sendiri hanya sekitar 235.000 hektare.
Dalam wawancara tersebut, Akmal Malik menyoroti pentingnya kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun sektor swasta, untuk mendukung pembangunan ibu kota baru ini.
Ia menyebutkan tantangan yang ada, termasuk ketahanan pangan, dan perlunya investasi di bidang pendidikan dan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, kunci keberhasilan pembangunan IKN terletak pada komunikasi dan konektivitas yang baik serta ketersediaan sumber daya.
PJ Gubernur Akmal Malik juga membahas tantangan ketahanan pangan di Kalimantan Timur, meskipun memiliki lahan dan sumber daya yang melimpah. Ia menekankan perlunya menumbuhkan budaya pertanian yang kuat di kalangan generasi muda dan berinvestasi di bidang pendidikan serta infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia percaya bahwa dengan investasi yang tepat, sektor pertanian di Kalimantan Timur dapat berkembang pesat dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Dalam wawancara tersebut, PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menunjukkan optimisme terhadap potensi IKN dalam mempercepat pembangunan di daerah. Ia mengajak semua pihak untuk bekerja sama menjadikan ibu kota baru ini sebagai instrumen keadilan sosial di Indonesia.
"Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan upaya kolaboratif," ujarnya.
Ia juga menyinggung pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan ini. Selain membahas pembangunan IKN, PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dan Helmy Yahya juga membahas persiapan Pilkada di Kalimantan Timur.
"Pentingnya keterlibatan masyarakat dan potensi efek pengganda IKN di tingkat lokal dan nasional. Bahwa persiapan logistik untuk Pilkada sudah berjalan dengan baik, dan masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi ini," tegasnya.
Akmal Malik juga menekankan, perlunya komitmen dan konsistensi dalam proses pembangunan IKN. Ia menyebutkan bahwa pembangunan ini harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
"Proses pelaksanaan kebijakan harus dilakukan di daerah yang merasakannya secara alamiah," ujarnya.
Ia percaya bahwa dengan komitmen dan konsistensi yang kuat, IKN dapat menjadi simbol keadilan sosial dan pemerataan pembangunan di Indonesia.
"Pembangunan IKN bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," tutupnya.
Menurutnya, Kaltim memiliki sumber daya alam yang melimpah, menjadikannya lokasi yang ideal untuk pembangunan ibu kota baru.
Ia menekankan, pentingnya memanfaatkan potensi alam ini untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang diperlukan.
"Masa depan Indonesia terletak di wilayah timur karena sumber daya alamnya yang melimpah," kata Akmal Malik dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Helmy Yahya di video YouTube berjudul Prof. Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si - Serius IKN Jadi Ibu Kota Baru Indonesia? dikutip, Selasa (21/5/2024).
Baca juga: Memoderasi Pemindahan IKN
Dengan luas wilayah sekitar 15 juta hektare, Kaltim diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan IKN, meskipun luas IKN sendiri hanya sekitar 235.000 hektare.
Dalam wawancara tersebut, Akmal Malik menyoroti pentingnya kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun sektor swasta, untuk mendukung pembangunan ibu kota baru ini.
Ia menyebutkan tantangan yang ada, termasuk ketahanan pangan, dan perlunya investasi di bidang pendidikan dan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, kunci keberhasilan pembangunan IKN terletak pada komunikasi dan konektivitas yang baik serta ketersediaan sumber daya.
PJ Gubernur Akmal Malik juga membahas tantangan ketahanan pangan di Kalimantan Timur, meskipun memiliki lahan dan sumber daya yang melimpah. Ia menekankan perlunya menumbuhkan budaya pertanian yang kuat di kalangan generasi muda dan berinvestasi di bidang pendidikan serta infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia percaya bahwa dengan investasi yang tepat, sektor pertanian di Kalimantan Timur dapat berkembang pesat dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Dalam wawancara tersebut, PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menunjukkan optimisme terhadap potensi IKN dalam mempercepat pembangunan di daerah. Ia mengajak semua pihak untuk bekerja sama menjadikan ibu kota baru ini sebagai instrumen keadilan sosial di Indonesia.
"Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan upaya kolaboratif," ujarnya.
Ia juga menyinggung pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan ini. Selain membahas pembangunan IKN, PJ Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dan Helmy Yahya juga membahas persiapan Pilkada di Kalimantan Timur.
"Pentingnya keterlibatan masyarakat dan potensi efek pengganda IKN di tingkat lokal dan nasional. Bahwa persiapan logistik untuk Pilkada sudah berjalan dengan baik, dan masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi ini," tegasnya.
Akmal Malik juga menekankan, perlunya komitmen dan konsistensi dalam proses pembangunan IKN. Ia menyebutkan bahwa pembangunan ini harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
"Proses pelaksanaan kebijakan harus dilakukan di daerah yang merasakannya secara alamiah," ujarnya.
Ia percaya bahwa dengan komitmen dan konsistensi yang kuat, IKN dapat menjadi simbol keadilan sosial dan pemerataan pembangunan di Indonesia.
"Pembangunan IKN bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
