Stunting Cuma Turun 0,1 Persen, Legislator PKS Prihatin
Jum'at, 10 Mei 2024 - 22:57 WIB
loading...
Legislator dari PKS Kurniasih Mufidayati merespons pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang menyebut angka prevalensi stunting cuma 0,1 persen dari 21,6 persen pada 2022 menjadi 21,5 persen pada 2023. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati merespons pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang menyebut angka prevalensi stunting cuma 0,1 persen dari 21,6 persen pada 2022 menjadi 21,5 persen pada 2023. Kurniasih prihatin masih kecilnya penurunan angka prevalensi stunting.
Kendati demikian, dia menuturkan bahwa masih ada waktu semua pihak untuk bekerja keras menurunkan angka stunting sesuai target di 14 persen. Dia melanjutkan, asalkan semua pihak melakukan evaluasi program dan bekerja keras demi mencapai target.
Wakil Ketua Komisi IX DPR ini mengingatkan bahwa target utama prevalensi stunting yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2024 adalah 14 persen. Kurniasih berpendapat, idealnya guna mencapai target tersebut, setiap tahun angka prevalensi stunting bisa turun 3,5 persen setiap tahun.
Baca juga: Jokowi Minta Pemda Turunkan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
Dia pun menyoroti bertambahnya anggaran penurunan stunting yang dibebankan ke 17 kementerian/lembaga dan juga oleh pemerintah daerah ternyata tidak ekuivalen dengan capaian penurunan stunting 2022-2023. Padahal, pandemi Covid-19 juga sudah bisa dilewati dan fokus program penurunan stunting bisa dikebut.
"Penurunan stunting ternyata tidak dibarengi dengan keseriusan pencegahan stunting sejak dini. Penurunan yang hanya 0,1 persen itu disebabkan angka penurunan stunting 1,2 juta orang sementara yang bertambah juga 1,2 juta, hanya selisih ratusan ribu. Artinya angka penurunan tidak dibarengi dengan pencegahan sehingga angka kenaikannya juga tinggi," kata Kurniasih dalam keterangannya, Jumat (10/5/2024).
Sekadar informasi, pada 2022 telah dialokasikan dana sebesar Rp44,8 triliun, terdiri dari alokasi yang masuk ke 17 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah termasuk melalui DAK Fisik dan DAK nonfisik. Sementara alokasi anggaran stunting pada 2023 sebesar 46,56 triliun untuk kementerian/lembaga, DAK Fisik dan DAK nonfisik.
"Maka perlu dievaluasi karena program penurunan stunting ini melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah sehingga ini kerja besar kita bersama termasuk bersama kita di DPR," ujar Kurniasih, anggota DPR Dapil DKI Jakarta II ini.
Lebih lanjut dia menuturkan, saat ini Pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin efektif berjalan hingga Oktober 2024. Sedangkan target prevalensi stunting 14 persen belum tercapai. Dirinya berharap di sisa waktu ini ada keseriusan lebih untuk menggenjot penurunan angka stunting secara nasional.
"Kita percaya untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas harus dimulai dari bebasnya anak-anak dari stunting, harapannya program ini bisa dievaluasi dengan semangat yang sama di pemerintahan selanjutnya yakni menurunkan angka stunting anak-anak Indonesia serendah mungkin agar kita bisa berdaya saing dari sisi kualitas SDM," pungkasnya.
Diketahui, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut angka prevalensi stunting cuma 0,1 persen dari 21,6 persen pada 2022 menjadi 21,5 persen pada 2023. Salah satu kendala penurunan stunting yang masih kecil itu kata Menkes karena belum ditemukan model implementasi yang sesuai dari program-program yang telah dilaksanakan.
Kendati demikian, dia menuturkan bahwa masih ada waktu semua pihak untuk bekerja keras menurunkan angka stunting sesuai target di 14 persen. Dia melanjutkan, asalkan semua pihak melakukan evaluasi program dan bekerja keras demi mencapai target.
Wakil Ketua Komisi IX DPR ini mengingatkan bahwa target utama prevalensi stunting yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2024 adalah 14 persen. Kurniasih berpendapat, idealnya guna mencapai target tersebut, setiap tahun angka prevalensi stunting bisa turun 3,5 persen setiap tahun.
Baca juga: Jokowi Minta Pemda Turunkan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
Dia pun menyoroti bertambahnya anggaran penurunan stunting yang dibebankan ke 17 kementerian/lembaga dan juga oleh pemerintah daerah ternyata tidak ekuivalen dengan capaian penurunan stunting 2022-2023. Padahal, pandemi Covid-19 juga sudah bisa dilewati dan fokus program penurunan stunting bisa dikebut.
"Penurunan stunting ternyata tidak dibarengi dengan keseriusan pencegahan stunting sejak dini. Penurunan yang hanya 0,1 persen itu disebabkan angka penurunan stunting 1,2 juta orang sementara yang bertambah juga 1,2 juta, hanya selisih ratusan ribu. Artinya angka penurunan tidak dibarengi dengan pencegahan sehingga angka kenaikannya juga tinggi," kata Kurniasih dalam keterangannya, Jumat (10/5/2024).
Sekadar informasi, pada 2022 telah dialokasikan dana sebesar Rp44,8 triliun, terdiri dari alokasi yang masuk ke 17 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah termasuk melalui DAK Fisik dan DAK nonfisik. Sementara alokasi anggaran stunting pada 2023 sebesar 46,56 triliun untuk kementerian/lembaga, DAK Fisik dan DAK nonfisik.
"Maka perlu dievaluasi karena program penurunan stunting ini melibatkan banyak kementerian/lembaga serta pemerintah daerah sehingga ini kerja besar kita bersama termasuk bersama kita di DPR," ujar Kurniasih, anggota DPR Dapil DKI Jakarta II ini.
Lebih lanjut dia menuturkan, saat ini Pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin efektif berjalan hingga Oktober 2024. Sedangkan target prevalensi stunting 14 persen belum tercapai. Dirinya berharap di sisa waktu ini ada keseriusan lebih untuk menggenjot penurunan angka stunting secara nasional.
"Kita percaya untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas harus dimulai dari bebasnya anak-anak dari stunting, harapannya program ini bisa dievaluasi dengan semangat yang sama di pemerintahan selanjutnya yakni menurunkan angka stunting anak-anak Indonesia serendah mungkin agar kita bisa berdaya saing dari sisi kualitas SDM," pungkasnya.
Diketahui, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut angka prevalensi stunting cuma 0,1 persen dari 21,6 persen pada 2022 menjadi 21,5 persen pada 2023. Salah satu kendala penurunan stunting yang masih kecil itu kata Menkes karena belum ditemukan model implementasi yang sesuai dari program-program yang telah dilaksanakan.
(rca)
Lihat Juga :
