Jelang Pilkada, DPR: Jangan Ada Tipuan Data Terkait Zona Hijau
Selasa, 18 Agustus 2020 - 20:58 WIB
loading...
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar jangan ada tipuan data untuk menjadi zona hijau yang justru membahayakan masyarakat saat Pilkada 2020. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar jangan ada tipuan data untuk menjadi zona hijau yang justru membahayakan masyarakat saat Pilkada 2020 . Mufida menegaskan kepastian kesehatan masyarakat setempat harus diutamakan. Sehingga, saat pilkada ini potensi penularan dan kasus positif bisa ditekan semaksimal mungkin.
“Saat ini kita sedang dalam bencana non alam kesehatan. Wabah belum berakhir. Jangan korbankan rakyat hanya karena ingin adanya claim zona hijau. Berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat setempat,” tegas Mufida, Selasa (18/8/2020). (Baca juga: Pilkada 2020 Akan Hasilkan Pemimpin Terbaik Lawan COVID-19)
Untuk itu, Mufida meminta agar tidak ada pengurangan jumlah tes. Karena, kalau dikurangi maka tidak sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk melakukan 30.000 tes per hari. Menurut dia, masifnya tes ini penting karena terkait dengan penanganan Covid-19. “Semakin banyak jumlah test yang dilakukan akan semakin cepat diketahui klaster penularan sehingga bisa segera juga dilakukan langkah-langkah mitigasi selanjutnya,” kata Mufida. (Baca juga: Pilkada Serentak 2020, Kemendagri: Pilih yang Mampu Landaikan Covid-19)
Politikus PKS ini mengingatkan pandemi Covid-19 masih berlangsung dan hampir semua negara-negara di dunia mengalaminya. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hingga kini belum mencabut status Covid-19 sebagai pandemi global. Menurut dia, sudah semestinya para calon incumbent menunjukkan kualitas dan kepeduliannya terhadap rakyat. ”Justru seharusnya para calon kepala daerah menunjukkan perlindungannya terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat,” tandasnya. kiswondari
“Saat ini kita sedang dalam bencana non alam kesehatan. Wabah belum berakhir. Jangan korbankan rakyat hanya karena ingin adanya claim zona hijau. Berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat setempat,” tegas Mufida, Selasa (18/8/2020). (Baca juga: Pilkada 2020 Akan Hasilkan Pemimpin Terbaik Lawan COVID-19)
Untuk itu, Mufida meminta agar tidak ada pengurangan jumlah tes. Karena, kalau dikurangi maka tidak sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk melakukan 30.000 tes per hari. Menurut dia, masifnya tes ini penting karena terkait dengan penanganan Covid-19. “Semakin banyak jumlah test yang dilakukan akan semakin cepat diketahui klaster penularan sehingga bisa segera juga dilakukan langkah-langkah mitigasi selanjutnya,” kata Mufida. (Baca juga: Pilkada Serentak 2020, Kemendagri: Pilih yang Mampu Landaikan Covid-19)
Politikus PKS ini mengingatkan pandemi Covid-19 masih berlangsung dan hampir semua negara-negara di dunia mengalaminya. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hingga kini belum mencabut status Covid-19 sebagai pandemi global. Menurut dia, sudah semestinya para calon incumbent menunjukkan kualitas dan kepeduliannya terhadap rakyat. ”Justru seharusnya para calon kepala daerah menunjukkan perlindungannya terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat,” tandasnya. kiswondari
(cip)
Lihat Juga :
