Mahfud MD Sebut Wacana Kabinet Diisi 40 Menteri Tidak Baik
Selasa, 07 Mei 2024 - 06:19 WIB
loading...
Mahfud MD angkat bicara perihal wacana Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto akan membentuk kabinet berisi 40 menteri. Isu tersebut merupakan hal yang tidak baik. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Cawapres nomor urut 3 pada Pilpres 2024, Mahfud MD angkat bicara perihal wacana Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto akan membentuk kabinet berisi 40 menteri. Isu tersebut merupakan hal yang tidak baik.
"Sekarang ini kita berpolitik agak kurang bagus. Kalau ada kegiatan politik, lalu bagi-bagi jabatan, jumlah jabatan tidak penting ditambah dan macem-macem lah," ujar Mahfud di Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Dia menilai jika setiap pemilu menteri terus bertambah hal itu merupakan hal buruk. Dengan waktu pemilu yang hanya 5 tahun membuat jumlah menteri di Indonesia terlalu banyak.
Baca juga: Ganjar Pranowo Resmi Bubarkan TPN Ganjar-Mahfud
"Nanti setiap ada pemilu jabatan-jabatan setingkat menteri bertambah, itu lima kali pemilu, sudah, negara ini sudah banyak sekali menterinya," kata mantan Menko Polhukam itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman buka suara soal isu Prabowo akan membentuk kabinet berisi 40 menteri. Dia menilai wajar jumlah kementerian tersebut.
"Buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target kita besar. Wajar, kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," ujar Habiburokhman, Senin (6/5/2024).
Sebagai anggota DPR, dia mengaku banyak menerima masukan soal adanya kementerian-kementerian yang dipaksa untuk menyatu. Padahal, ada kementerian yang dalam tugas-tugasnya ditemukan tidak sinkron antara direktorat satu dengan lainnya.
Dia mencontohkan apa yang terjadi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). "AHU (Administrasi Hukum Umum) dengan pemasyarakatan, sebenarnya itu kan agak-agak kurang nyambung. Permasyarakatan ngurusin orang penjara, AHU ngurusin badan hukum. Lalu ada juga HAM, Dirjen HAM, itu kan agak berbeda. Di banyak negara itu diurus oleh pejabat khusus," katanya.
Menurut dia, wajar jika pemerintahan mendatang melakukan sebuah penyempurnaan tugas dan fungsi setiap kementerian dan lembaga yang ada. "Konsekuensinya, dia bisa ada pengembangan jumlah kementerian dan lembaga," tuturnya.
"Sekarang ini kita berpolitik agak kurang bagus. Kalau ada kegiatan politik, lalu bagi-bagi jabatan, jumlah jabatan tidak penting ditambah dan macem-macem lah," ujar Mahfud di Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Dia menilai jika setiap pemilu menteri terus bertambah hal itu merupakan hal buruk. Dengan waktu pemilu yang hanya 5 tahun membuat jumlah menteri di Indonesia terlalu banyak.
Baca juga: Ganjar Pranowo Resmi Bubarkan TPN Ganjar-Mahfud
"Nanti setiap ada pemilu jabatan-jabatan setingkat menteri bertambah, itu lima kali pemilu, sudah, negara ini sudah banyak sekali menterinya," kata mantan Menko Polhukam itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman buka suara soal isu Prabowo akan membentuk kabinet berisi 40 menteri. Dia menilai wajar jumlah kementerian tersebut.
"Buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target kita besar. Wajar, kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," ujar Habiburokhman, Senin (6/5/2024).
Sebagai anggota DPR, dia mengaku banyak menerima masukan soal adanya kementerian-kementerian yang dipaksa untuk menyatu. Padahal, ada kementerian yang dalam tugas-tugasnya ditemukan tidak sinkron antara direktorat satu dengan lainnya.
Dia mencontohkan apa yang terjadi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). "AHU (Administrasi Hukum Umum) dengan pemasyarakatan, sebenarnya itu kan agak-agak kurang nyambung. Permasyarakatan ngurusin orang penjara, AHU ngurusin badan hukum. Lalu ada juga HAM, Dirjen HAM, itu kan agak berbeda. Di banyak negara itu diurus oleh pejabat khusus," katanya.
Menurut dia, wajar jika pemerintahan mendatang melakukan sebuah penyempurnaan tugas dan fungsi setiap kementerian dan lembaga yang ada. "Konsekuensinya, dia bisa ada pengembangan jumlah kementerian dan lembaga," tuturnya.
(jon)
Lihat Juga :
