Yusril Tegaskan PBB Tidak Mungkin Netral pada Pilpres 2019
Selasa, 15 Januari 2019 - 16:11 WIB
Yusril Tegaskan PBB Tidak Mungkin Netral pada Pilpres 2019
A
A
A
JAMBI - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan partainya tidak mungkin bersikap netral pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
PBB pasti akan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Namun pasangan mana yang akan didukung, partainya akan memutuskannya pada akhir Januari mendatang.
Yusril menegaskan hal itu seusai memberikan arahan di hadapan 287 caleg PBB, 250 Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang PBB se Provinsi Jambi, Selasa (15/1/2019). Kehadiran Yusril ke daerah ini untuk konsolidasi dan pemantapan para caleg PBB untuk menghadapi Pemilu 2019.
Mengenai adanya deklarasi dari para caleg PBB dalam mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilpres, Yusril mengatakan deklarasi itu bukan mengatasnamakan partai, melainkan pribadi masing-masing caleg.
Kalaupun kegiatan itu terorganisasi, kata Yusril, pengorganisasian itu bukan dilakukan oleh partai maupun organ partai. Yusril memberi contoh di Sumatera Utara, deklarasi dilakukan oleh 23 dari 668 caleg PBB yang ada di daerah itu.
“DPP PBB selama ini mendiamkan saja deklarasi-deklarasi itu karena menghormati dinamika dan perbedaan di dalam partai. Yang penting jangan salah-menyalahkan apalagi sampai menjelekkan satu sama lain," tandasnya.
Yusril juga menegaskan PBB adalah partai berdaulat yang langkah politiknya tidak bisa dipaksakan dari luar struktur partai. Seluruh anggota partai dituntut untuk mentaati keputusan partai.
Ditanya apa yang dilakukannya sebagai penasihat hukum pasangan Jokowi-Ma’ruf, Yusril mengatakan hanya berkepentingan agar pemilu berjalan secara jurdil.
Sebagai partai Islam, PBB juga berkepentingan agar tidak ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Islam dan umat.
“PBB tidak sekadar berteori membela Islam. PBB selalu berada paling depan membela Islam, termasuk mencegah terjadinya presekusi dan kriminalisasi terhadap para ulama,” kata Yusril.
Yusril juga mengaku telah memberikan saran secara langsung kepada Jokowi agar tidak ada kebijakan yang merugikan kepentingan umat Islam. Apalagi memberikan angin kepada bangkitnya kembali paham komunisme.
"Pak Jokowi sangat komit membela kepentingan umat Islam di Indonesia, bahkan kepentingan umat Islam di dunia. Pak jokowi sepakat dengan hal itu,” pungkas Yusril.
PBB pasti akan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Namun pasangan mana yang akan didukung, partainya akan memutuskannya pada akhir Januari mendatang.
Yusril menegaskan hal itu seusai memberikan arahan di hadapan 287 caleg PBB, 250 Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang PBB se Provinsi Jambi, Selasa (15/1/2019). Kehadiran Yusril ke daerah ini untuk konsolidasi dan pemantapan para caleg PBB untuk menghadapi Pemilu 2019.
Mengenai adanya deklarasi dari para caleg PBB dalam mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilpres, Yusril mengatakan deklarasi itu bukan mengatasnamakan partai, melainkan pribadi masing-masing caleg.
Kalaupun kegiatan itu terorganisasi, kata Yusril, pengorganisasian itu bukan dilakukan oleh partai maupun organ partai. Yusril memberi contoh di Sumatera Utara, deklarasi dilakukan oleh 23 dari 668 caleg PBB yang ada di daerah itu.
“DPP PBB selama ini mendiamkan saja deklarasi-deklarasi itu karena menghormati dinamika dan perbedaan di dalam partai. Yang penting jangan salah-menyalahkan apalagi sampai menjelekkan satu sama lain," tandasnya.
Yusril juga menegaskan PBB adalah partai berdaulat yang langkah politiknya tidak bisa dipaksakan dari luar struktur partai. Seluruh anggota partai dituntut untuk mentaati keputusan partai.
Ditanya apa yang dilakukannya sebagai penasihat hukum pasangan Jokowi-Ma’ruf, Yusril mengatakan hanya berkepentingan agar pemilu berjalan secara jurdil.
Sebagai partai Islam, PBB juga berkepentingan agar tidak ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Islam dan umat.
“PBB tidak sekadar berteori membela Islam. PBB selalu berada paling depan membela Islam, termasuk mencegah terjadinya presekusi dan kriminalisasi terhadap para ulama,” kata Yusril.
Yusril juga mengaku telah memberikan saran secara langsung kepada Jokowi agar tidak ada kebijakan yang merugikan kepentingan umat Islam. Apalagi memberikan angin kepada bangkitnya kembali paham komunisme.
"Pak Jokowi sangat komit membela kepentingan umat Islam di Indonesia, bahkan kepentingan umat Islam di dunia. Pak jokowi sepakat dengan hal itu,” pungkas Yusril.
(dam)
