Partai Gelora Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
Minggu, 28 April 2024 - 11:27 WIB
loading...
Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik. Foto/Dok Gelora
A
A
A
JAKARTA - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menolak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung dalam koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Adapun Gelora merupakan sempalan PKS.
Di Pilpres 2024, Gelora merupakan parpol pendukung Prabowo-Gibran. Sedangkan PKS adalah salah satu parpol pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik merespons wacana PKS yang membuka pintu kerja sama mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Mahfuz mengatakan, apabila PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan massa ideologis.
Baca juga: PKS Enggak Masalah Satu Barisan dengan Partai Gelora di Koalisi Prabowo-Gibran
“Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya dikutip Minggu (28/4/2024).
Dia menilai PKS melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran selama masa kampanye Pilpres 2024, terutama kepada Gibran Rakabuming Raka. "Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," tuturnya.
Mahfuz juga mengingatkan masyarakat dengan narasi yang menurutnya muncul dari kalangan PKS. Narasi itu adalah menganalogikan bahwa Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun, karena dahulu Anies diusung menjadi calon Gubernur DKI Jakarta pada 2017 oleh Partai Gerindra.
Mahfuz mengatakan, PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat. Dia memberikan salah satu contohnya adalah adalah cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin pada 2019, yang menurutnya muncul dari PKS.
"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," ujarnya.
Dirinya menegaskan bahwa selama ini Jokowi dan Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi. "Narasi-narasi yang berisiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo," pungkasnya.
Di Pilpres 2024, Gelora merupakan parpol pendukung Prabowo-Gibran. Sedangkan PKS adalah salah satu parpol pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik merespons wacana PKS yang membuka pintu kerja sama mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Mahfuz mengatakan, apabila PKS menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju, maka akan menjadi sinyal pembelahan antara PKS dengan massa ideologis.
Baca juga: PKS Enggak Masalah Satu Barisan dengan Partai Gelora di Koalisi Prabowo-Gibran
“Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," kata Mahfuz Sidik dalam keterangannya dikutip Minggu (28/4/2024).
Dia menilai PKS melakukan serangan negatif secara masif kepada Prabowo-Gibran selama masa kampanye Pilpres 2024, terutama kepada Gibran Rakabuming Raka. "Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," tuturnya.
Mahfuz juga mengingatkan masyarakat dengan narasi yang menurutnya muncul dari kalangan PKS. Narasi itu adalah menganalogikan bahwa Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun, karena dahulu Anies diusung menjadi calon Gubernur DKI Jakarta pada 2017 oleh Partai Gerindra.
Mahfuz mengatakan, PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat. Dia memberikan salah satu contohnya adalah adalah cap pengkhianat kepada Prabowo karena bergabung dalam Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin pada 2019, yang menurutnya muncul dari PKS.
"Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS," ujarnya.
Dirinya menegaskan bahwa selama ini Jokowi dan Prabowo telah mengingatkan untuk tidak menarasikan membelah politik dan ideologi. "Narasi-narasi yang berisiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
