Dikritik Kubu Prabowo, Tim Jokowi Jelaskan Soal Penanganan Bencana
Dikritik Kubu Prabowo, Tim Jokowi Jelaskan Soal Penanganan Bencana
A
A
A
JAKARTA - Kubu calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) Joko Widodo-Ma'ruf Amin membantah pernyataan tim pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyebut Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) tidak tanggap dalam menangani bencana.
"Kami memiliki kecepatan dalam merespons bencana. Lihat Pak Jokowi selalu hadir bersama para korban bencana di saat masyarakat terdampak membutuhkan bantuan. Sementara, kubu sebelah terkesan politisasi bencana, kami sudah berbuat yang terbaik untuk penanganan bencana, sementara kubu sebelah baru rencana," tutur Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily melalui keterangan tertulisnya, Selasa (1/1/2019).
Ace mengatakan, kubu Prabowo-Sandi tidak membaca dengan cermat Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam UU itu telah disebutkan lembaga-lembaga apa saja yang menanggulangi bencana.
"Pak Dahnil dan Tim Prabowo-Sandi tidak membaca UU ya. Kita sudah memiliki UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan tentang adanya suatu badan khusus yang menangani bencana, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berada langsung di bawah Presiden," kata Ace.
Ace juga menjelaskan selama ini BNPB berkoordinasi dengan Basarnas, Kementerian Sosial, TNI, Polri, BMKG, begitu juga dengan pemerintah daerah dalam hal ini BPBD dan para Relawan kebencanaan.
"Selama ini BNPB telah mampu bekerja dengan sigap, cepat, tanggap dan responsif terhadap penanganan bencana seperti yang terjadi di NTB, Palu dan terakhir tsunami Selat Sunda di Banten dan Lampung," jelasnya.
Ace mengungkapkan pemerintah juga telah mengucurkan anggaran kepada BNPB senilai Rp619 miliar dan dana dana siap pakai sebesar Rp6,5 triliun. Dana tersebut adalah anggaran khusus BNPB.
"Komitmen itu juga ditunjukkan dengan Anggaran BNPB yang memiliki anggaran khusus sebesar Rp619 miliar tahun 2019 dan dana siap pakai (on call) sebesar Rp6,5 triliun yang dipergunakan jika terjadi bencana," tuturnya.
Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut capres nomor urut 02 Prabowo Subianto akan membentuk kementerian khusus yang menangani bencana di Indonesia. Hal ini dianggap penting karena Indonesia merupakan negara yang rawan terjadi bencana.
"Lebih teknis Pak Prabowo ingin mendorong kementerian khusus terkait kebencanaan. Ada contohnya beberapa negara yang terkait dengan ini, Rusia, beberapa negara lain itu terkait dengan kebencanaan, Itu diharapkan," kata Dahnil kepada wartawan, Jakarta, Senin (31/12/2018).
"Kami memiliki kecepatan dalam merespons bencana. Lihat Pak Jokowi selalu hadir bersama para korban bencana di saat masyarakat terdampak membutuhkan bantuan. Sementara, kubu sebelah terkesan politisasi bencana, kami sudah berbuat yang terbaik untuk penanganan bencana, sementara kubu sebelah baru rencana," tutur Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily melalui keterangan tertulisnya, Selasa (1/1/2019).
Ace mengatakan, kubu Prabowo-Sandi tidak membaca dengan cermat Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam UU itu telah disebutkan lembaga-lembaga apa saja yang menanggulangi bencana.
"Pak Dahnil dan Tim Prabowo-Sandi tidak membaca UU ya. Kita sudah memiliki UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan tentang adanya suatu badan khusus yang menangani bencana, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berada langsung di bawah Presiden," kata Ace.
Ace juga menjelaskan selama ini BNPB berkoordinasi dengan Basarnas, Kementerian Sosial, TNI, Polri, BMKG, begitu juga dengan pemerintah daerah dalam hal ini BPBD dan para Relawan kebencanaan.
"Selama ini BNPB telah mampu bekerja dengan sigap, cepat, tanggap dan responsif terhadap penanganan bencana seperti yang terjadi di NTB, Palu dan terakhir tsunami Selat Sunda di Banten dan Lampung," jelasnya.
Ace mengungkapkan pemerintah juga telah mengucurkan anggaran kepada BNPB senilai Rp619 miliar dan dana dana siap pakai sebesar Rp6,5 triliun. Dana tersebut adalah anggaran khusus BNPB.
"Komitmen itu juga ditunjukkan dengan Anggaran BNPB yang memiliki anggaran khusus sebesar Rp619 miliar tahun 2019 dan dana siap pakai (on call) sebesar Rp6,5 triliun yang dipergunakan jika terjadi bencana," tuturnya.
Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut capres nomor urut 02 Prabowo Subianto akan membentuk kementerian khusus yang menangani bencana di Indonesia. Hal ini dianggap penting karena Indonesia merupakan negara yang rawan terjadi bencana.
"Lebih teknis Pak Prabowo ingin mendorong kementerian khusus terkait kebencanaan. Ada contohnya beberapa negara yang terkait dengan ini, Rusia, beberapa negara lain itu terkait dengan kebencanaan, Itu diharapkan," kata Dahnil kepada wartawan, Jakarta, Senin (31/12/2018).
(dam)
Explore More