alexametrics

Pemerintah Indonesia Diminta Lebih Aktif Sikapi Kasus Uighur

loading...
Pemerintah Indonesia Diminta Lebih Aktif Sikapi Kasus Uighur
Aksi unjuk rasa masyarakat Indonesia menolak penindasan warga musilm Uighur di depan kantor Kedubes China di Jakarta, 21 Desember 2018. Foto/SINDOnews/Raka Dwi Novianto
A+ A-
JAKARTA - Laporan tentang dugaan tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap etnis minoritas muslim Uighur China mengundang reaksi dunia internasional, tidak terkecuali masyarakat Indonesia.

Berbagai pihak menyerukan agar Indonesia lebih peduli dan lebih aktif dalam upaya menekan otoritas China untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap warga Uighur.

Dalam laporan investigasinya, Amnesti International dan Human Right Watch menyebutkan, Pemerintah China telah menahan sekitar satu juta jiwa orang yang diduga berasal dari etnis Uighur.





Mereka dipaksa mengikuti program “Kamp Indoktrinasi Politik" yang di dalamnya diduga terdapat upaya pelunturan keyakinan yang dianut warga Uighur, sebagai muslim.



Ketua Biro Pelayanan Luar Negeri dan Diplomasi Publik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni menegaskan, tindakan diskriminasi dan kekerasan apa pun alasannya tidak bisa dibenarkan karena bentuk pelanggaran HAM.



“Atas dasar kemanusiaan, dugaan tindakah pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di China harus dihentikan,” tutur Farouk dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis (27/12/2018).
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak