Anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty Tolak Rencana Pungutan Iuran Dana Pariwisata
Kamis, 25 April 2024 - 21:33 WIB
loading...
A
A
A
Makin tertinggalnya pariwisata Indonesia sudah terlihat dari kalahnya Indonesia dengan negara tetangga lain seperti Malaysia dan Thailand dalam menarik lebih banyak wisatawan ke dalam negeri. Menurut data, wisman ke Indonesia tahun 2023 hanya 11,68 juta orang, jauh tertinggal dibandingkan Malaysia 20,14 juta (kalau dihitung dengan ekskursionis menjadi total 28,9 juta), dan Thailand 28 juta. “Jadi saya benar-benar kuatir, adanya pengutan-pengutan semacam ini justru akan mematikan pariwisata kita.”
Apalagi, sambung Evita, jika penarikan iuran seperti ini dijadikan tugas dari maskapai penerbangan atau perusahaan moda transportasi lainnya seperti kapal maupun bus. Pembentukan Dana Pariwisata Berkelanjutan atau Dana Abadi Pariwisata ini sendiri belum diketahui dengan jelas apa tujuannya. Jika tujuannya untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup, maka domainnya harusnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Di masa lalu, menurut Evita, pemungutan iuran seperti ini ditujukan untuk mendukung promosi dan pemasaran pariwisata. Namun itupun akhirnya bubar karena banyak faktor termasuk lemahnya pertanggung jawabannya dan efektivitasnya.
"Jadi kalau mau ngotot dana ini harus ada, maka saran saya, tolong di-clear-kan dulu ini tujuannya yang jelas seperti apa. Kemudian sumbernya jangan pungutan-pungutan model nebeng-nebeng di industri, tapi langsung saja di APBN atau APBD. Itu lebih jelas pertanggung jawabannya," sambung Evita
Apalagi, sambung Evita, jika penarikan iuran seperti ini dijadikan tugas dari maskapai penerbangan atau perusahaan moda transportasi lainnya seperti kapal maupun bus. Pembentukan Dana Pariwisata Berkelanjutan atau Dana Abadi Pariwisata ini sendiri belum diketahui dengan jelas apa tujuannya. Jika tujuannya untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup, maka domainnya harusnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Di masa lalu, menurut Evita, pemungutan iuran seperti ini ditujukan untuk mendukung promosi dan pemasaran pariwisata. Namun itupun akhirnya bubar karena banyak faktor termasuk lemahnya pertanggung jawabannya dan efektivitasnya.
"Jadi kalau mau ngotot dana ini harus ada, maka saran saya, tolong di-clear-kan dulu ini tujuannya yang jelas seperti apa. Kemudian sumbernya jangan pungutan-pungutan model nebeng-nebeng di industri, tapi langsung saja di APBN atau APBD. Itu lebih jelas pertanggung jawabannya," sambung Evita
(cip)
Lihat Juga :
