Di Wisuda Universitas Moestopo, Ketua DKPP: Kampus Agent of Change Tegaknya Demokrasi
loading...
Ketua DKPP Heddy Lugito menyebut kampus merupakan pada acara wisuda mahasiswa Universitas Prof. Dr. Moestopo. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kampus memiliki peran penting sebagai agen perubahan atau agent of change dalam masyarakat. Selain sebagai pusat inspirasi yang mendorong perubahan positif juga membantu menciptakan masa depan bangsa yang lebih baik.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito pada acara wisuda mahasiswa Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) yang digelar hari ini, Selasa (23/4/2024).
"Dalam berbagai perkara yang ditangani, DKPP masih memandang rendahnya tingkat kesadaran tentang pentingnya menjaga dan melaksanakan kode etik penyelenggara pemilu. Rendahnya tingkat kesadaran tidak hanya terjadi pada tingkat masyarakat, tetapi juga pada penyelenggara pemilu itu sendiri," katanya.
Heddy memaparkan potret penyelenggaraan Pemilu 2024, postur dan kiprah penyelenggara pemilu, dinamika yang terjadi, serta berbagai pelanggaran yang masih mewarnai pemilu di negeri ini sebagai bahan renungan dan pembelajaran untuk semua.
"Hal ini dapat menjadi pendidikan yang berharga bagi masyarakat, khususnya dunia kampus sebagai agent of change bagi tegaknya demokrasi, terkhusus demokrasi pemilu yang bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga permusyawaratan atau perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucapnya.
Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi pelanggaran pemilu dan mengembangkan demokrasi adalah dengan meningkatkan literasi masyarakat dengan membangun universitas yang inklusif yakni, sebuah tempat belajar yang memberikan kesempatan pada setiap orang untuk belajar, tumbuh, dan berkontribusi, terlepas dari latar belakangnya. Hal ini sangat berguna agar setiap mahasiswa merasa diterima dan memiliki kesempatan yang sama untuk sukses.
Baca Juga: Generasi Muda Diharapkan Bisa Jadi Agent of Change
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, mengatakan, pendidikan yang inklusif merupakan bagian dari hak dan kewajiban setiap warga negara. Setidaknya terdapat 3 Pasal di dalam UUD 1945 yang menegaskan kedudukan pendidikan bagi setiap warga negara.
Hadi menjelaskan jika para pendiri bangsa sudah dengan sangat bijak telah menentukan salah satu tujuan nasional kita yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata mencerdaskan memiliki makna kemampuan untuk mengembangkan potensi dengan cepat belajar dapat menyelesaikan persoalan dan tantangan yang dihadapi. "Kecerdasan tersebut tidak hanya dimiliki oleh orang tertentu, tetapi menjadi kemampuan bersama sebagai satu bangsa," tegasnya.
Karena itu, agar pendidikan inklusif betul-betul dapat berjalan secara optimal, kolaborasi tentunya menjadi kata kunci. Kolaborasi ini harus dilakukan semua pihak, terutama antara pemerintah dengan masyarakat yang berkontribusi menyelenggarakan pendidikan tinggi.
"Pemerintah tentu sudah sepatutnya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) atas peran yang telah dijalankan dalam memberikan akses pendidikan bagi semua kelompok dan golongan masyarakat Indonesia. Terima kasih pula telah melahirkan lulusan-lulusan yang saya yakin telah siap mengabdi dan berbakti untuk negeri tercinta ini," katanya.
Rektor Universitas Moestopo Budiharjo mengatakan bila pesan dari Menko Polhukam tersebut selaras dengan semangat Universitas Moestopo yang sejak didirikan memang terus mengutamakan toleransi dan inklusivitas.
Hal ini juga sesuai dengan tema acara wisuda dan Dies Natalis ke-63 kali ini yakni 'Kolaborasi untuk Pendidikan Inklusif.' Semangat toleransi dan inklusivitas ini pun sudah diakui oleh dunia internasional saat Universitas Moestopo meraih penghargaan Inklusivitas Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities (ASIC) 2021 dari badan akreditasi pendidikan internasional yang berpusat di Inggris.
"Selain itu, Universitas Moestopo merupakan salah satu Perguruan Tinggi di Indonesia yang melaksanakan proses pembelajaran dengan mengembangkan nilai-nilai Integritas, Profesionalisme dan Entrepreneurship (IPE)," katanya.
Baginya ketiga nilai tersebut sangat diperlukan dalam memasuki dunia profesi yang penuh dengan tantangan sekaligus peluang dalam meraih kesuksesan. “Maka, mari kita pegang teguh nilai-nilai Integritas, Profesionalisme dan Entrepreneurship (IPE) dalam menjalankan profesi dan penugasan sesuai dengan pilihan hidup kita masing-masing," tegasnya.
Budiharjo menilai sambutan dari Menko Polhukam ini bisa dipandang sebagai penegasan komitmen untuk menjalin hubungan yang erat antara dunia pendidikan dan pemerintah. Apalagi saat ini tengah dilakukan salah satu pembangunan terbesar sejak Indonesia merdeka yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Paiman Raharjo, menjelaskan bila pembangunan IKN bukanlah sekadar pembangunan sebuah ibu kota, tapi juga peradaban bangsa.
Karena itu, pembangunan IKN tidak hanya akan berfokus pada pembangunan bangunan-bangunan di ibu kota baru tersebut, tapi juga meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, kesejahteraan masyarakat desa, serta penanggulangan kemiskinan di wilayah sekitar IKN. "Pembangunan akan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan," tegas Prof. Paiman.
Adapun pada acara kali ini, Universitas Moestopo melakukan wisuda untuk 1.077 mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Program Pascasarjana. Fakultas-fakultas tersebut sebagian besar sudah mendapatkan akreditasi A Unggul.
Terbaru, Universitas Moestopo yang juga dijuluki Kampus Merah Putih membuka fakultas teknik dengan tujuan menghasilkan Sarjana Teknik Industri dan Sarjana Teknik Pertambangan yang kompetitif dan memiliki integritas.
"Hari ini, pintu gerbang kehidupan baru bagi para wisudawan baru saja terbuka, awal baru dari sebuah perjalanan kehidupan di tengah-tengah perkembangan pesat dalam teknologi dan kemajuan zaman yang membutuhkan komitmen untuk belajar sepanjang hayat," pungkas Budiharjo.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito pada acara wisuda mahasiswa Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) yang digelar hari ini, Selasa (23/4/2024).
"Dalam berbagai perkara yang ditangani, DKPP masih memandang rendahnya tingkat kesadaran tentang pentingnya menjaga dan melaksanakan kode etik penyelenggara pemilu. Rendahnya tingkat kesadaran tidak hanya terjadi pada tingkat masyarakat, tetapi juga pada penyelenggara pemilu itu sendiri," katanya.
Heddy memaparkan potret penyelenggaraan Pemilu 2024, postur dan kiprah penyelenggara pemilu, dinamika yang terjadi, serta berbagai pelanggaran yang masih mewarnai pemilu di negeri ini sebagai bahan renungan dan pembelajaran untuk semua.
"Hal ini dapat menjadi pendidikan yang berharga bagi masyarakat, khususnya dunia kampus sebagai agent of change bagi tegaknya demokrasi, terkhusus demokrasi pemilu yang bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga permusyawaratan atau perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucapnya.
Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi pelanggaran pemilu dan mengembangkan demokrasi adalah dengan meningkatkan literasi masyarakat dengan membangun universitas yang inklusif yakni, sebuah tempat belajar yang memberikan kesempatan pada setiap orang untuk belajar, tumbuh, dan berkontribusi, terlepas dari latar belakangnya. Hal ini sangat berguna agar setiap mahasiswa merasa diterima dan memiliki kesempatan yang sama untuk sukses.
Baca Juga: Generasi Muda Diharapkan Bisa Jadi Agent of Change
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, mengatakan, pendidikan yang inklusif merupakan bagian dari hak dan kewajiban setiap warga negara. Setidaknya terdapat 3 Pasal di dalam UUD 1945 yang menegaskan kedudukan pendidikan bagi setiap warga negara.
Hadi menjelaskan jika para pendiri bangsa sudah dengan sangat bijak telah menentukan salah satu tujuan nasional kita yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata mencerdaskan memiliki makna kemampuan untuk mengembangkan potensi dengan cepat belajar dapat menyelesaikan persoalan dan tantangan yang dihadapi. "Kecerdasan tersebut tidak hanya dimiliki oleh orang tertentu, tetapi menjadi kemampuan bersama sebagai satu bangsa," tegasnya.
Karena itu, agar pendidikan inklusif betul-betul dapat berjalan secara optimal, kolaborasi tentunya menjadi kata kunci. Kolaborasi ini harus dilakukan semua pihak, terutama antara pemerintah dengan masyarakat yang berkontribusi menyelenggarakan pendidikan tinggi.
"Pemerintah tentu sudah sepatutnya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) atas peran yang telah dijalankan dalam memberikan akses pendidikan bagi semua kelompok dan golongan masyarakat Indonesia. Terima kasih pula telah melahirkan lulusan-lulusan yang saya yakin telah siap mengabdi dan berbakti untuk negeri tercinta ini," katanya.
Rektor Universitas Moestopo Budiharjo mengatakan bila pesan dari Menko Polhukam tersebut selaras dengan semangat Universitas Moestopo yang sejak didirikan memang terus mengutamakan toleransi dan inklusivitas.
Hal ini juga sesuai dengan tema acara wisuda dan Dies Natalis ke-63 kali ini yakni 'Kolaborasi untuk Pendidikan Inklusif.' Semangat toleransi dan inklusivitas ini pun sudah diakui oleh dunia internasional saat Universitas Moestopo meraih penghargaan Inklusivitas Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities (ASIC) 2021 dari badan akreditasi pendidikan internasional yang berpusat di Inggris.
"Selain itu, Universitas Moestopo merupakan salah satu Perguruan Tinggi di Indonesia yang melaksanakan proses pembelajaran dengan mengembangkan nilai-nilai Integritas, Profesionalisme dan Entrepreneurship (IPE)," katanya.
Baginya ketiga nilai tersebut sangat diperlukan dalam memasuki dunia profesi yang penuh dengan tantangan sekaligus peluang dalam meraih kesuksesan. “Maka, mari kita pegang teguh nilai-nilai Integritas, Profesionalisme dan Entrepreneurship (IPE) dalam menjalankan profesi dan penugasan sesuai dengan pilihan hidup kita masing-masing," tegasnya.
Budiharjo menilai sambutan dari Menko Polhukam ini bisa dipandang sebagai penegasan komitmen untuk menjalin hubungan yang erat antara dunia pendidikan dan pemerintah. Apalagi saat ini tengah dilakukan salah satu pembangunan terbesar sejak Indonesia merdeka yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Paiman Raharjo, menjelaskan bila pembangunan IKN bukanlah sekadar pembangunan sebuah ibu kota, tapi juga peradaban bangsa.
Karena itu, pembangunan IKN tidak hanya akan berfokus pada pembangunan bangunan-bangunan di ibu kota baru tersebut, tapi juga meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, kesejahteraan masyarakat desa, serta penanggulangan kemiskinan di wilayah sekitar IKN. "Pembangunan akan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan," tegas Prof. Paiman.
Adapun pada acara kali ini, Universitas Moestopo melakukan wisuda untuk 1.077 mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Program Pascasarjana. Fakultas-fakultas tersebut sebagian besar sudah mendapatkan akreditasi A Unggul.
Terbaru, Universitas Moestopo yang juga dijuluki Kampus Merah Putih membuka fakultas teknik dengan tujuan menghasilkan Sarjana Teknik Industri dan Sarjana Teknik Pertambangan yang kompetitif dan memiliki integritas.
"Hari ini, pintu gerbang kehidupan baru bagi para wisudawan baru saja terbuka, awal baru dari sebuah perjalanan kehidupan di tengah-tengah perkembangan pesat dalam teknologi dan kemajuan zaman yang membutuhkan komitmen untuk belajar sepanjang hayat," pungkas Budiharjo.
(cip)
Explore More