Meneropong Demokrasi Indonesia Periode Mendatang, Prof Didik: Semakin Mundur
Minggu, 21 April 2024 - 20:51 WIB
loading...
Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini menyatakan perlembagaan demokrasi di Indonesia masih banyak membutuhkan evaluasi. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Perlembagaan demokrasi di Indonesia masih banyak membutuhkan evaluasi. Selama ini masyarakat terlalu fokus dengan personifikasi kepemimpinan dan didukung perilaku politisi yang mengenyampingkan demokrasi sehat.
“Kalau demokrasi itu seperti sekarang strukturnya, kemudian pelaku-pelakunya, behaviornya, maka pada periode mendatang bisa terjerumus kembali ke dalam kemunduran,” ujar Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini dalam pengantar diskusi yang diselenggarakan Universitas Paramadina dan LP3ES berjudul "Masa Depan Demokrasi Indonesia di Masa Kepemimpinan Baru" secara virtual, Minggu (21/4/2024).
Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Terjun Bebas, Demokrasi Mundur
Alasan mengapa demokrasi Indonesia dianggap mengalami kemunduran, salah satunya lobi-lobi politik yang belakangan telah terjadi untuk pemerintahan mendatang.
“Dan semuanya akan ikut pemerintah. Berarti perilaku para politisi dan partai-partai itu tidak mempunyai satu kecerahan di dalam pikirannya untuk membangun demokrasi sehat,” ungkapnya.
“Jadi opisisi itu dianggap tidak penting. Check and balance dianggap tidak penting,” tambahnya.
Tidak hanya faktor perilaku politisi dan parpol, kemunduran demokrasi Indonesia juga dipengaruhi faktor masyarakat yang terlalu percaya kepada seorang manusia yang memimpin.
“Jadi selama 10 tahun itu percaya kepada orang namun tertipu semua. Karena itu, ke depan kita harus membangun sistem bukan behavior dari satu orang,” kata Didik.
“Karena demokrasi dimainkan semau gue, peraturan, karena itu sekarang dikenal bukan rule of law, tapi rule by law. Jadi hukum ditekuk-tekuk, dilipat-lipat, seolah-olah tidak melanggar, karena mendapat persetujuan dari mayoritas publik. Jadi publik yang menjadi pendorong kemunduran demokrasi," ujarnya.
Didik menilai orang-orang hingga kelompok yang ingin membangun demokrasi lebih sehat dan rasional justru sulit bahkan tidak mendapatkan suara dan tempat.
“Jadi inilah yang mendorong kemunduran demokrasi. Sementara kelompok intelektual yang ingin membangun demokrasi dengan rasional, elegan, bagus, modern, itu tidak mendapat suara dan tempat,” katanya.
“Kalau demokrasi itu seperti sekarang strukturnya, kemudian pelaku-pelakunya, behaviornya, maka pada periode mendatang bisa terjerumus kembali ke dalam kemunduran,” ujar Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini dalam pengantar diskusi yang diselenggarakan Universitas Paramadina dan LP3ES berjudul "Masa Depan Demokrasi Indonesia di Masa Kepemimpinan Baru" secara virtual, Minggu (21/4/2024).
Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Terjun Bebas, Demokrasi Mundur
Alasan mengapa demokrasi Indonesia dianggap mengalami kemunduran, salah satunya lobi-lobi politik yang belakangan telah terjadi untuk pemerintahan mendatang.
“Dan semuanya akan ikut pemerintah. Berarti perilaku para politisi dan partai-partai itu tidak mempunyai satu kecerahan di dalam pikirannya untuk membangun demokrasi sehat,” ungkapnya.
“Jadi opisisi itu dianggap tidak penting. Check and balance dianggap tidak penting,” tambahnya.
Tidak hanya faktor perilaku politisi dan parpol, kemunduran demokrasi Indonesia juga dipengaruhi faktor masyarakat yang terlalu percaya kepada seorang manusia yang memimpin.
“Jadi selama 10 tahun itu percaya kepada orang namun tertipu semua. Karena itu, ke depan kita harus membangun sistem bukan behavior dari satu orang,” kata Didik.
“Karena demokrasi dimainkan semau gue, peraturan, karena itu sekarang dikenal bukan rule of law, tapi rule by law. Jadi hukum ditekuk-tekuk, dilipat-lipat, seolah-olah tidak melanggar, karena mendapat persetujuan dari mayoritas publik. Jadi publik yang menjadi pendorong kemunduran demokrasi," ujarnya.
Didik menilai orang-orang hingga kelompok yang ingin membangun demokrasi lebih sehat dan rasional justru sulit bahkan tidak mendapatkan suara dan tempat.
“Jadi inilah yang mendorong kemunduran demokrasi. Sementara kelompok intelektual yang ingin membangun demokrasi dengan rasional, elegan, bagus, modern, itu tidak mendapat suara dan tempat,” katanya.
(jon)
Lihat Juga :
