AS Veto Keanggotaan Palestina di PBB, Fadli Zon Ingatkan Konsekuensinya
loading...
A
A
A
Politikus Gerindra ini mengakui bahwa keberpihakan AS kepada Israel sudah menjadi rahasia sangat umum lantaran lobi Zionis Yahudi yang sangat kental terhadap politik dalam negeri AS. Dia menilai AS tak layak menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel karena bagaimanapun AS akan selalu memihak Israel.
“Namun saya mengingatkan keberpihakan mutlak AS kepada Israel dalam jangka panjang akan sangat merugikan rakyat AS secara keseluruhan. AS akan semakin terisolasi dan AS akan dinilai sebagai negara pendukung kejahatan perang dan pelanggar HAM. Selain itu, sikap AS tersebut akan semakin memperuncing konflik geopolitik yang melibatkan Rusia dan China,” tuturnya.
Terkait sikap berat sebelah AS itu, legislator Komisi I DPR itu menyerukan masyarakat global termasuk Indonesia agar terus menekan AS supaya bersikap netral dan lebih objektif dalam menyikapi masalah konflik Palestina-Israel. Pada sisi lain, kata politikus yang juga Wakil Presiden the League of Parliamentarians for Al Quds, organisasi global pro Palestina yang berbasis di Istanbul itu memperingatkan bahwa veto AS akan semakin menyulut berbagai tindakan unilateral terutama yang dilakukan oleh pihak pejuang-pejuang perlawanan Palestina.
“Kita tak bisa mengabaikan bahwa aksi Hamas pada 7 Oktober lalu antara lain dipicu karena tidak hadirnya keadilan global dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Alih-alih membawa keamanan dan perdamaian global, mekanisme veto justru memicu kekacauan dan peperangan atau aksi kekerasan lebih mendalam,” ungkapnya.
Hal lainnya lagi, kata politikus berdarah Minang tersebut, veto AS terakhir membuktikan bahwa mayoritas masyarakat global menghendaki pengakuan Palestina sebagai negara yang utuh dan diakui secara penuh oleh PBB. “Pengakuan eksistensi Palestina sebagai sebuah negara hampir menjadi konsensus dunia. Bahkan beberapa negara Anggota Tetap DK PBB yang seringkali memihak Israel seperti Inggris dan Perancis sudah mulai melunak dan menyadari pentingnya pengakuan negara Palestina,” pungkasnya.
“Namun saya mengingatkan keberpihakan mutlak AS kepada Israel dalam jangka panjang akan sangat merugikan rakyat AS secara keseluruhan. AS akan semakin terisolasi dan AS akan dinilai sebagai negara pendukung kejahatan perang dan pelanggar HAM. Selain itu, sikap AS tersebut akan semakin memperuncing konflik geopolitik yang melibatkan Rusia dan China,” tuturnya.
Terkait sikap berat sebelah AS itu, legislator Komisi I DPR itu menyerukan masyarakat global termasuk Indonesia agar terus menekan AS supaya bersikap netral dan lebih objektif dalam menyikapi masalah konflik Palestina-Israel. Pada sisi lain, kata politikus yang juga Wakil Presiden the League of Parliamentarians for Al Quds, organisasi global pro Palestina yang berbasis di Istanbul itu memperingatkan bahwa veto AS akan semakin menyulut berbagai tindakan unilateral terutama yang dilakukan oleh pihak pejuang-pejuang perlawanan Palestina.
“Kita tak bisa mengabaikan bahwa aksi Hamas pada 7 Oktober lalu antara lain dipicu karena tidak hadirnya keadilan global dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Alih-alih membawa keamanan dan perdamaian global, mekanisme veto justru memicu kekacauan dan peperangan atau aksi kekerasan lebih mendalam,” ungkapnya.
Hal lainnya lagi, kata politikus berdarah Minang tersebut, veto AS terakhir membuktikan bahwa mayoritas masyarakat global menghendaki pengakuan Palestina sebagai negara yang utuh dan diakui secara penuh oleh PBB. “Pengakuan eksistensi Palestina sebagai sebuah negara hampir menjadi konsensus dunia. Bahkan beberapa negara Anggota Tetap DK PBB yang seringkali memihak Israel seperti Inggris dan Perancis sudah mulai melunak dan menyadari pentingnya pengakuan negara Palestina,” pungkasnya.
Lihat Juga :
(rca)
