Pakar IT Sebut Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pemilu 2024
Senin, 08 April 2024 - 02:13 WIB
loading...
Pakar IT dan Dosen Universitas Pasundan Leony Lidya menyebut bahwa kontroversi pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) adalah by design. Menurutnya, Sirekap telah menjadi saksi bisu kejahatan Pemilu 2024. Foto/Tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Pakar IT dan Dosen Universitas Pasundan Leony Lidya menyebut bahwa kontroversi pada Sistem Informasi Rekapitulasi ( Sirekap ) adalah by design. Menurutnya, Sirekap telah menjadi saksi bisu kejahatan Pemilu 2024.
"Kontroversi pada Sirekap adalah by design. Sirekap dengan runtutan kronologi tersebut saya anggap sudah menjadi saksi bisu kejahatan Pemilu 2024," kata Leony dalam diskusi Membuka Kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024 secara daring, Minggu (7/4/2024).
Ahli dari Paslon Ganjar-Mahfud di Sidang PHPU Pilpres 2024 itu pun membeberkan kronologi rasionalisasi kontroversi Sirekap yang dianggap by design. Menurutnya, pada saat mengunggah C Hasil itu teknologi pengenalan numeriknya sudah teruji. kemudian tidak muncul adanya validasi data.
"Ini sangat tidak logis, saya menganalogi bahwa itu ibarat kita setor di mesin ATM, setor uang, kemudian mesin membaca uangnya lalu menampilkan berapa banyak lembar. Kemudian ada salah, kita nggak bisa edit tapi langsung disimpan itu. Itu yang namanya harusnya kalau validasi kan bertanya dulu sudah benar atau belum," jelas Leony.
Baca Juga: PDIP Bongkar 5 Kotak Pandora Diduga Sumber Kecurangan Pilpres 2024
Bahkan, kata dia, yang lebih fatal dia menganalogikan bahwa ini desain pesawat tanpa daun pintu dan seat belt. "Tetapi saya meyakini bahwa dalam desain itu ada daun pintunya, ada seat beltnya, tapi hilang pada saat pesawat take off," ujarnya.
Leony juga mempertanyakan keaslian Sirekap oleh pembuatnya. Dirinya bertanya-tanya apakah Sirekap sudah dijalankan sesuai desain awal. Meski begitu, dirinya tidak meragukan kompetensi ITB.
"Fitur edit data pilpres bagi KPPS ditiadakan, ini juga aneh. Karena unggah foto itu juga terjadi untuk unggah data pileg tetapi kenapa hanya pilpres yang ditiadakan. Apalagi ini klaim KPU ada 154.541 TPS yang dianggap bermasalah," katanya.
Menurutnya, data yang ditampilkan KPU data yang kotor. Sebab, katanya, data yang salah unggah malah diperbaiki oleh pihak yang dianggap bukan kapasitasnya untuk memperbaiki.
"Analoginya kembali kalau kita untuk menilai ini seberapa tidak logisnya kalau ini dilakukan, bahwa ketika nasabah bertransaksi atau setor uang di ATM atau di mana lalu data transaksi tersebut diubah oleh orang lain, ini bahaya sekali. Dan sekarang saya menyadari ketika Mas Anas bilang datanya kotor, ya ini tadi sebabnya data yang salah unggah yang bermasalah diselesaikan perbaikannya oleh pihak yang lain."
"Kontroversi pada Sirekap adalah by design. Sirekap dengan runtutan kronologi tersebut saya anggap sudah menjadi saksi bisu kejahatan Pemilu 2024," kata Leony dalam diskusi Membuka Kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024 secara daring, Minggu (7/4/2024).
Ahli dari Paslon Ganjar-Mahfud di Sidang PHPU Pilpres 2024 itu pun membeberkan kronologi rasionalisasi kontroversi Sirekap yang dianggap by design. Menurutnya, pada saat mengunggah C Hasil itu teknologi pengenalan numeriknya sudah teruji. kemudian tidak muncul adanya validasi data.
"Ini sangat tidak logis, saya menganalogi bahwa itu ibarat kita setor di mesin ATM, setor uang, kemudian mesin membaca uangnya lalu menampilkan berapa banyak lembar. Kemudian ada salah, kita nggak bisa edit tapi langsung disimpan itu. Itu yang namanya harusnya kalau validasi kan bertanya dulu sudah benar atau belum," jelas Leony.
Baca Juga: PDIP Bongkar 5 Kotak Pandora Diduga Sumber Kecurangan Pilpres 2024
Bahkan, kata dia, yang lebih fatal dia menganalogikan bahwa ini desain pesawat tanpa daun pintu dan seat belt. "Tetapi saya meyakini bahwa dalam desain itu ada daun pintunya, ada seat beltnya, tapi hilang pada saat pesawat take off," ujarnya.
Leony juga mempertanyakan keaslian Sirekap oleh pembuatnya. Dirinya bertanya-tanya apakah Sirekap sudah dijalankan sesuai desain awal. Meski begitu, dirinya tidak meragukan kompetensi ITB.
"Fitur edit data pilpres bagi KPPS ditiadakan, ini juga aneh. Karena unggah foto itu juga terjadi untuk unggah data pileg tetapi kenapa hanya pilpres yang ditiadakan. Apalagi ini klaim KPU ada 154.541 TPS yang dianggap bermasalah," katanya.
Menurutnya, data yang ditampilkan KPU data yang kotor. Sebab, katanya, data yang salah unggah malah diperbaiki oleh pihak yang dianggap bukan kapasitasnya untuk memperbaiki.
"Analoginya kembali kalau kita untuk menilai ini seberapa tidak logisnya kalau ini dilakukan, bahwa ketika nasabah bertransaksi atau setor uang di ATM atau di mana lalu data transaksi tersebut diubah oleh orang lain, ini bahaya sekali. Dan sekarang saya menyadari ketika Mas Anas bilang datanya kotor, ya ini tadi sebabnya data yang salah unggah yang bermasalah diselesaikan perbaikannya oleh pihak yang lain."
(zik)
Lihat Juga :
