Dokter Hasto Beri Penguatan Penurunan Stunting di 8 Kabupaten Papua Tengah
Rabu, 03 April 2024 - 23:01 WIB
loading...
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dokter Hasto memberikan materi penguatan penurunan stunting di Hotel Horison Diana Timika, Rabu (3/4/2024). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dokter Hasto memberikan materi penguatan penurunan stunting di Hotel Horison Diana Timika, Rabu (3/4/2024). Materi diberikan kepada delapan kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah.
“Bahwa penurunan prevalensi stunting merupakan kerja bersama. Untuk itu, diperlukan komitmen dari kepala daerah dan seluruh stakeholder terkait, termasuk mitra swasta yang berada di wilayah Provinsi Papua Tengah,” ujar dokter Hasto di sela-sela memberikan materi di Musrenbang Provinsi Papua Tengah.
Perwakilan delapan kabupaten tersebut berkomitmen mengalokasikan anggaran tambahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Papua Tengah punya cadangan dana dari Otonomi Khusus (Otsus), sehingga penurunan stunting diharapkan dapat dicapai lebih cepat dari daerah lain.
Baca juga: Kepala BKKBN Ungkap Botol Tidak Steril Sebabkan Anak Diare
Dirinya memberikan contoh Puncak Jaya. Kabupaten ini punya medan yang sulit, namun dengan komitmen dan upaya menurunan stunting secara masif, percepatan penurunan stunting dipastikan bakal terwujud.
“Dengan model Kabupaten Puncak Jaya, maka wilayah itu akan memberikan energi positif bagi daerah lain di Provinsi Papua Tengah. Puncak Jaya saja bisa, kenapa daerah lain yang memiliki infrastruktur dan sumber daya memadai tidak bisa menurunkan stunting,” tuturnya.
Papua Tengah bisa menurunkan prevalensi stunting lewat sumber daya yang dimiliki. Ditambah dukungan swasta seperti PT Freeport Indonesia, maka sebenarnya tidak ada hambatan bagi wilayah itu dalam menurunkan prevalensi stunting.
Dia mengungkapkan ada tiga faktor yang bisa dilakukan dalam penurunan stunting. “Adalah merubah pola makan, mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan yang terakhir mengetahui tentang sanitasi yang baik. Tentu dengan merubah tiga pola ini, masyatakat di Papua Pegunungan akan bebas dari stunting,” pungkasnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Nerius Auparai berharap delapan bupati di wilayah Provinsi Papua Tengah bisa lebih menggerakkan sumber daya yang dimiliki daerah, seperti penggunaan dana otsus. "Ternyata di wilayah Provinsi Papua Tengah sudah banyak dilakukan dan hal ini merupakan tindakan positif bagi Bupati maupun Penjabat Bupati di delapan kabupaten," katanya.
Dirinya mengakui persentase penurunan prevalensi stunting belum signifikan. Namun ditambah dengan komitmen dan ditunjang anggaran otsus, diyakini angka itu akan turun dengan sendirinya.
Dia menuturkan, dengan arahan dan masukan dari Kepala BKKBN, delapan kabupaten tersebut akan turun prevalensi stuntingnya. Diketahui, program BKKBN bukan hanya pengendalian jumlah anak, namun juga mengatur jarak kelahiran. Dengan mengatur jarak kelahiran, anak akan sehat dan risiko ibu meninggal bisa ditekan, sehingga akan menurunkan munculnya stunting baru.
“Bahwa penurunan prevalensi stunting merupakan kerja bersama. Untuk itu, diperlukan komitmen dari kepala daerah dan seluruh stakeholder terkait, termasuk mitra swasta yang berada di wilayah Provinsi Papua Tengah,” ujar dokter Hasto di sela-sela memberikan materi di Musrenbang Provinsi Papua Tengah.
Perwakilan delapan kabupaten tersebut berkomitmen mengalokasikan anggaran tambahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Papua Tengah punya cadangan dana dari Otonomi Khusus (Otsus), sehingga penurunan stunting diharapkan dapat dicapai lebih cepat dari daerah lain.
Baca juga: Kepala BKKBN Ungkap Botol Tidak Steril Sebabkan Anak Diare
Dirinya memberikan contoh Puncak Jaya. Kabupaten ini punya medan yang sulit, namun dengan komitmen dan upaya menurunan stunting secara masif, percepatan penurunan stunting dipastikan bakal terwujud.
“Dengan model Kabupaten Puncak Jaya, maka wilayah itu akan memberikan energi positif bagi daerah lain di Provinsi Papua Tengah. Puncak Jaya saja bisa, kenapa daerah lain yang memiliki infrastruktur dan sumber daya memadai tidak bisa menurunkan stunting,” tuturnya.
Papua Tengah bisa menurunkan prevalensi stunting lewat sumber daya yang dimiliki. Ditambah dukungan swasta seperti PT Freeport Indonesia, maka sebenarnya tidak ada hambatan bagi wilayah itu dalam menurunkan prevalensi stunting.
Dia mengungkapkan ada tiga faktor yang bisa dilakukan dalam penurunan stunting. “Adalah merubah pola makan, mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan yang terakhir mengetahui tentang sanitasi yang baik. Tentu dengan merubah tiga pola ini, masyatakat di Papua Pegunungan akan bebas dari stunting,” pungkasnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Nerius Auparai berharap delapan bupati di wilayah Provinsi Papua Tengah bisa lebih menggerakkan sumber daya yang dimiliki daerah, seperti penggunaan dana otsus. "Ternyata di wilayah Provinsi Papua Tengah sudah banyak dilakukan dan hal ini merupakan tindakan positif bagi Bupati maupun Penjabat Bupati di delapan kabupaten," katanya.
Dirinya mengakui persentase penurunan prevalensi stunting belum signifikan. Namun ditambah dengan komitmen dan ditunjang anggaran otsus, diyakini angka itu akan turun dengan sendirinya.
Dia menuturkan, dengan arahan dan masukan dari Kepala BKKBN, delapan kabupaten tersebut akan turun prevalensi stuntingnya. Diketahui, program BKKBN bukan hanya pengendalian jumlah anak, namun juga mengatur jarak kelahiran. Dengan mengatur jarak kelahiran, anak akan sehat dan risiko ibu meninggal bisa ditekan, sehingga akan menurunkan munculnya stunting baru.
(rca)
Lihat Juga :
