Wamen ATR/BPN Sebut NU dan Muhammadiyah Tulang Punggung Bangsa, Ini Alasannya
Kamis, 28 Maret 2024 - 07:24 WIB
loading...
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Raja Juli Antoni menyebut NU dan Muhammadiyah merupakan tulang punggung bangsa. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah melalui kegiatannya, telah memberikan kontribusi yang tak ternilai. Wajar jika keduanya disebut sebagai tulang punggung bangsa.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Raja Juli Antoni, pada saat penyerahan sertifikat tanah wakaf di Gresik, Jawa Timur, Rabu (27/3/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Wamen ATR/BPN menyerahkan 10 sertifikat tanah wakaf bagi NU dan Muhammadiyah yang diperuntukan sarana pendidikan, masjid, dan musala, hingga Islamic Center.
Raja Antoni meyakini, masih banyak tanah wakaf milik NU dan Muhammadiyah yang masih belum bersertifikat. Oleh karena itu, dia mengajak untuk mensertifikasi tanah-tanah wakaf tersebut supaya aman dan pemberdayaannya lebih maksimal.
Baca juga: Zulhas: Muhammadiyah dan NU Bersatu, Indonesia Maju
"Kalau tanah wakafnya sudah bersertifikat, insya Allah tanahnya juga aman, tidak khawatir akan ada sengketa di kemudian hari. Dengan begitu penggunaan tanahnya pun bisa lebih maksimal," kata Wakil Menteri ATR/BPN yang juga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia tersebut.
Raja Antoni memaparkan, kemajuan sertifikasi tanah wakaf sedang berlangsung selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah berhasil mensertifikasi sebanyak 151.749 bidang tanah. Sedangkan 39 tahun pemerintahan sebelumnya hanya berhasil 99.010 sertifikat.
Baca juga: Ketua MUI: NU dan Muhammadiyah Punya Komitmen Kebangsaan
"Inilah bukti keseriusan Presiden Jokowi, jadi kalau ada pihak yang menyebutkan Pak Jokowi Anti Islam. Saya kira sangat tidak tepat," ungkap Raja Antoni.
Selanjutnya Raja Antoni menyampaikan, Kementerian ATR/BPN sedang gencar melakukan sertifikasi tanah keagamaan melalui Gerakan Sertifikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah. Oleh karena itu Ia meminta masyarakat untuk memanfaatkan gerakan ini demi keberlangsungan tanah-tanah keagamaan.
"Akhirnya sebelum saya tutup, saya mengajak kepada bapak dan ibu sekalian untuk mensertifikasi tanah yang belum bersertifikat. Melalui program itu (gerakan sertifikasi), kita memastikan negara hadir di tengah-tengah masyarakat," tutupnya.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Raja Juli Antoni, pada saat penyerahan sertifikat tanah wakaf di Gresik, Jawa Timur, Rabu (27/3/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Wamen ATR/BPN menyerahkan 10 sertifikat tanah wakaf bagi NU dan Muhammadiyah yang diperuntukan sarana pendidikan, masjid, dan musala, hingga Islamic Center.
Raja Antoni meyakini, masih banyak tanah wakaf milik NU dan Muhammadiyah yang masih belum bersertifikat. Oleh karena itu, dia mengajak untuk mensertifikasi tanah-tanah wakaf tersebut supaya aman dan pemberdayaannya lebih maksimal.
Baca juga: Zulhas: Muhammadiyah dan NU Bersatu, Indonesia Maju
"Kalau tanah wakafnya sudah bersertifikat, insya Allah tanahnya juga aman, tidak khawatir akan ada sengketa di kemudian hari. Dengan begitu penggunaan tanahnya pun bisa lebih maksimal," kata Wakil Menteri ATR/BPN yang juga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia tersebut.
Raja Antoni memaparkan, kemajuan sertifikasi tanah wakaf sedang berlangsung selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah berhasil mensertifikasi sebanyak 151.749 bidang tanah. Sedangkan 39 tahun pemerintahan sebelumnya hanya berhasil 99.010 sertifikat.
Baca juga: Ketua MUI: NU dan Muhammadiyah Punya Komitmen Kebangsaan
"Inilah bukti keseriusan Presiden Jokowi, jadi kalau ada pihak yang menyebutkan Pak Jokowi Anti Islam. Saya kira sangat tidak tepat," ungkap Raja Antoni.
Selanjutnya Raja Antoni menyampaikan, Kementerian ATR/BPN sedang gencar melakukan sertifikasi tanah keagamaan melalui Gerakan Sertifikasi Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah. Oleh karena itu Ia meminta masyarakat untuk memanfaatkan gerakan ini demi keberlangsungan tanah-tanah keagamaan.
"Akhirnya sebelum saya tutup, saya mengajak kepada bapak dan ibu sekalian untuk mensertifikasi tanah yang belum bersertifikat. Melalui program itu (gerakan sertifikasi), kita memastikan negara hadir di tengah-tengah masyarakat," tutupnya.
(cip)
Lihat Juga :
