Pernyataan Airlangga Terkait Jatah Kursi Menteri Golkar Dinilai Wajar

JAKARTA - Pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait jatah 5 kursi menteri untuk partai berlambang pohon beringin itu dinilai wajar. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai pernyataan Airlangga tersebut sangat wajar apabila dilihat dari perspektif politik.

Ujang berpendapat, pembagian kekuasaan atau power sharing biasa dilakukan sebelum dan setelah kemenangan dalam kontestasi politik. Ujang yakin bahwa sudah ada kesepakatan politik antara Airlangga dengan Prabowo apabila pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024.

“Saya meyakini sudah ada kesepakatan, mungkin Airlangga katakan itu dalam rangka menagih apa yang telah disepakati diawal. Saya mendengar informasi dari internal Golkar sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 bahwa Golkar minimal mendapatkan lima kursi menteri, sehingga wajar ketika Airlangga ucapkan itu,” ujar Ujang di Jakarta, Selasa (19/3/2024).



Dia pun menilai sangat wajar ketika Partai Golkar minimal mendapatkan lima kursi di kabinet Prabowo-Gibran nantinya. Karena, Golkar menjadi partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendapatkan suara terbanyak di Pemilu 2024.

"Kekuatan Golkar menjadi prioritas bagi Prabowo. Kenapa itu penting karena ketika pemerintahan berjalan kedepan lalu Golkar merasa aman dan nyaman di koalisi Prabowo-Gibran, maka Golkar akan habis-habisan dukung Prabowo," imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika Golkar dikasih sedikit jumlah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, maka Golkar akan bermain setengah mendukung sehingga berefek tidak baik bagi Prabowo-Gibran. Ujang berpendapat, Prabowo akan berhitung cermat untuk memberikan kursi menteri bagi Partai Golkar.

Sebab, ketika salah ambil keputusan, maka bisa menyebabkan Golkar kecewa sehingga mempengaruhi internal koalisi. “Prabowo akan berpikir bagaimana caranya agar Golkar nyaman dan dapat terakomodir. Koalisi Indonesia Maju kan ada Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN, maka siapa partai yang menang pemilu maka mendapatkan jumlah kursi menteri yang proporsional,” ucapnya.

Dia juga mengingatkan bahwa power sharing dan kesepakatan politik merupakan hal yang wajar khususnya dalam konteks pemenang kontestasi politik pasti akan bicara terkait siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Maka itu, Ujang berpendapat bahwa sangat wajar ketika Airlangga menyampaikan pernyataan bahwa minimal Golkar mendapatkan lima kursi menteri.

“Pernyataan itu tidak wajar kalau Golkar suaranya kecil namun kenyataannya suara Golkar mengalami kenaikan signifikan,” pungkasnya.