alexametrics

Terbukti Korupsi SKL BLBI, Syafruddin Divonis 13 Tahun Penjara

loading...
Terbukti Korupsi SKL BLBI, Syafruddin Divonis 13 Tahun Penjara
Terdakwa kasus dugaan korupsi SLK BLBI yang juga mantan kepala BPPN Syafruddin Arsjad Temenggung saat mendengarkan pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto/SINDOnews/Sabir Laluhu
A+ A-
JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis pidana penjara selama 13 tahun terhadap mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsjad Temenggung.

Majelis hakim yang terdiri atas Yanto selaku ketua majelis dengan anggota Diah Siti Basariah, Sunarso, Anwar, dan Suhartono menilai ‎Syafruddin Arsjad Temenggung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tipikor dalam dua bagian utama untuk kepentingan ‎Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pertama, penghapusan utang BDNI sebesar Rp4,8 triliun kepada petani tambak yang dijaminkan PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) milik Sjamsul Nursalim ke BPPN. Utang tersebut merupakan kredit macet yang diubah statusnya sehingga Sjamsul Nursalim yang merupakan obligor tidak kooperatif menjadi koperatif. Kedua, Syafruddin menerbitkan surat pemenuhan kewajiban pemegang saham (SPKPS) atau Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada obligor Sjamsul Nursalim pada 2004.

Padahal Sjamsul belum menyelesaikan seluruh kewajiban dan hanya membayarkan Rp220 miliar sebagaimana diserahkan ke negara dan dijual melalui PT Perusahaan Pengelola Negara. Akibatnya berdasarkan hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertanggal 25 Agustus 2017, negara mengalami kerugian sebesar Rp4,58 triliun. Angka tersebut adalah keuntungan yang diperoleh Sjamsul Nursalim.



Berdasarkan fakta-fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat berupa dokumen, petunjuk, hingga keterangan terdakwa, majelis hakim memastikan, perbuatan Syafruddin dilakukan secara melawan hukum dan bersama-sama dengan tiga pihak. Pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Gotong-Royong 2001-2004 merangkap Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) saat itu Dorodjatun Kuntjoro Jakti. Kedua, Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI. Ketiga, Itjih S Nursalim selaku pemegang saham BDNI. ‎
‎‎
Hakim Yanto menggariskan, majelis hakim secara bulat sepakat menyimpulkan bahwa perbuatan Syafruddin yang dilakukan secara bersama-sama tersebut terbukti melanggar sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan pertama.

"Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syafruddin Arsjad Temenggung dengan pidana penjara selama 13 tahun dan pidana denda Rp700 juta dengan ketentuan bila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan‎," tegas hakim Yanto saat membacakan amar putusan atas nama Syafruddin, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/9).

Putusan terhadap Syafruddin ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK. Sebelumnya, JPU menuntut Syafruddin dengan pidana selama 15 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Anggota majelis hakim Anwar menuturkan, dalam menjatuhkan putusan majelis hakim mempertimbangkan hal-hal meringankan dan memberatkan. Yang meringankan, Syafruddin‎ berlaku sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum‎. Pertimbangan memberatkan bagi Syafruddin ada tiga. Pertama, perbuatannya bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi. Kedua, korupsi merupakan kejahatan luar biasa. "Terdakwa tidak mengakui perbuatannya," ujar hakim Anwar.

Anggota Majelis Hakim Diah Siti Basariah membeberkan, ‎Syafruddin yang pernah menjabat sebagai Sekretaris KKSK sebelum menjadi kepala BPPN mengetahui dan menyadari bahwa ketua atau kepala BPPN tidak diperbolehkan melakukan penghapusbukuan piutang yang tergolong misrepresentasi. Majelis hakim meyakini perbuatan Syafruddin telah melanggar dan bertentangan dengan sejumlah undang-undang (UU) dan peraturan lain.

Di antaranya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor: X/MPR/2001 yang ditetapkan pada 9 November 2001, UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya Pasal 37 ayat (1) dan (2) huruf c, UU Nomor 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 34/1998 tentang Tugas dan Kewenangan BPPN, dan Keputusan Menteri Negera Koordinator Bidan Ekuin selaku Ketua Komite KKSK Nomor: KEP.01.A/M.EKUIN/01/2000 tertanggal 20 Januari 2000 tentang Kebijakan Restrukturisasi dan Penyelesaian Pinjaman bagi Debitur di BPPN.
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak