Fraksi PKB Matangkan Materi Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Selasa, 12 Maret 2024 - 20:07 WIB
loading...
Fraksi PKB Matangkan...
Anggota Fraksi PKB di DPR Luluk Nur Hamidah mengungkapkan fraksinya mulai bergerak untuk mematangkan materi hak angket DPR untuk menelisik dugaan kecurangan Pemilu 2024.
A A A
JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai bergerak untuk mematangkan materi hak angket DPR untuk menelisik dugaan kecurangan Pemilu 2024. Bahkan, pendalaman materi angket DPR itu telah melibatkan para pakar yang ahli di bidangnya.

"Internal PKB sudah dimulai pendalaman materi dengan mengundang pakar," kata anggota Fraksi PKB di DPR Luluk Nur Hamidah saat dihubungi, Selasa (12/3/2024).

Luluk menambahkan, Fraksi PKB mulai menggalang dukungan anggota internal untuk menggulirkan angket DPR. "Mulai penggalangan dukungan tanda tangan dari anggota fraksi," kata Luluk, Ketua DPP PKB ini.

Baca juga: Luluk Nur Hamidah PKB Ingin Segera Bertemu Fraksi Lain Penggerak Hak Angket



Sekadar informasi, Luluk sebelummya menggulirkan penggunaan hak angket DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang ke-IV pada Selasa (5/3/2024). Hal itu didasar lantaran ia tidak ingin ada satu pun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi menghancurkan kedaulatan rakyat.

Jika proses penuh intimidasi dan dugaan kecurangan pelanggaran etika hingga politisasi bansos, Luluk menilai pelaksanaan pemilu tidak bisa dianggap serta merta selesai. Sebagai pelaku sejarah gerakan reformasi, ia mengaku belum pernah melihat ada proses pemilu yang menyakitkan seperti Pemilu 2024.

Baginya, etika dan moral politik Pemilu 2024 berada di titik nol. Karena itu, ia merasa DPR perlu melakukan gerakan konkret. Apalagi, para akademisi, budayawan, mahasiswa bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan.

Kendati demikian, ia mengingatkan, lembaga parlemen memiliki tanggung jawab moral politik atas kejadian ini. Ia pun meminta parlemen mendengarkan suara yang sudah diteriakkan terkait Pemilu 2024. Untuk itu, ia menilai DPR perlu melakukan langkah konstitusional.

"Oleh karena itu pimpinan dan seluruh anggota DPR saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat kejujuran keadilan etika yang tinggi, karena di sini fungsi kita yang sedang ditunggu oleh rakyat," tandasnya.
(rca)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kang Cucun Anggap Sekolah...
Kang Cucun Anggap Sekolah Rakyat Bukti Negara Hadir
Gus Yaqut Tersangka...
Gus Yaqut Tersangka Kasus Kuota Haji, Luluk Nur Hamidah PKB Dukung Proses Hukum
Family Gathering, Ida...
Family Gathering, Ida Fauziyah: Anak Muda Wajib Ambil Peran Kemajuan Bangsa
Gus Muhaimin: Panji...
Gus Muhaimin: Panji Bangsa Didirikan untuk Memberikan Kontribusi Nyata bagi PKB
Syaiful Huda: RUU Pekerja...
Syaiful Huda: RUU Pekerja GIG A22 Beri Arah Baru Perlindungan Pekerja
Perlindungan Lemah,...
Perlindungan Lemah, Legislator PKB Syaiful Huda Inisiasi RUU Pekerja GIG
Fraksi PKB DKI Desak...
Fraksi PKB DKI Desak Target RDF Dimaksimalkan sesuai Rencana Pembangunannya
Presiden Ini Menang...
Presiden Ini Menang Pilpres 7 Kali Berturut-turut, Rival Menuduhnya Curang
Petani Mulai Tanam Tebu,...
Petani Mulai Tanam Tebu, DPR Dorong Ada Perbaikan Ekosistem Gula
Rekomendasi
Iran akan Bangun Saluran...
Iran akan Bangun Saluran Komunikasi Langsung Hormuz dengan AS
Persaingan Ketat! 86...
Persaingan Ketat! 86 Peserta Audisi Liga Bintang Juara GTV di Depok Berebut Tiket ke Jakarta
Oman dan Iran Bentuk...
Oman dan Iran Bentuk Kelompok Kerja Bersama untuk Bahas Pengelolaan Selat Hormuz
Berita Terkini
Ungkap Penyebab Gaji...
Ungkap Penyebab Gaji Guru Tidak Naik, Prabowo: Uangnya Nggak Ada
Pelaporan Tiyo Ardianto...
Pelaporan Tiyo Ardianto ke Polisi Upaya Mengalihkan Perhatian Publik
Ichsanuddin Noorsy:...
Ichsanuddin Noorsy: UGM Berada di Titik Nadir dalam Kasus Ijazah Jokowi
Asfinawati: Ujaran Kebencian...
Asfinawati: Ujaran Kebencian dalam HAM Menyangkut Ras hingga Agama Bukan Orang per Orang
UBK Keluarkan 9 Poin...
UBK Keluarkan 9 Poin Pernyataan usai Ketua BEM FH Abdimaludin Terima Uang Rp20 Juta
Haul Akbar Ploso, Gus...
Haul Akbar Ploso, Gus Muhaimin: Jangan Hanya Menonton, Santri Harus Jadi Solusi Bangsa
Infografis
Pemilu Nasional dan...
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Apa Saja Dampaknya?
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved