Timnas AMIN Instruksikan Saksi Tolak Hasil Pilpres 2024
Kamis, 07 Maret 2024 - 17:53 WIB
loading...
Sudirman Said. Foto/Dok MPI/Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) mengeluarkan instruksi kepada saksi-saksinya di seluruh daerah untuk menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024. Timnas AMIN juga tengah menyiapkan sejumlah hal teknis untuk melayangkan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kita beri instruksi kepada semua saksi di semua level untuk menyatakan menolak hasil kan. Itu memang sikap kita akan menolak," kata Co-Captain Timnas AMIN Sudirman Said, dikutip Kamis (7/3/2024).
Namun, Sudirman tak menjelaskan secara rinci alasan keluarnya instruksi penolakan hasil rekapitulasi suara kepada para saksinya tersebut.
Baca Juga: JK: Pemilu 2024 adalah yang Terburuk
Di sisi lain, kata dia, Timnas AMIN melalui tim hukumnya saat ini tengah menyiapkan sejumlah hal teknis untuk melayangkan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sudirman juga menyampaikan, sejumlah bahan yang tengah disiapkan ini bisa juga menjadi bahan materi untuk diselediki dalam hak angket kecurangan Pemilu 2024 jika benar bergulir di DPR.
"Jadi, saya kira dokumen yang digunakan menuju MK akan bisa digunakan untuk menyelenggarakan hak angket," ujarnya.
"Kita beri instruksi kepada semua saksi di semua level untuk menyatakan menolak hasil kan. Itu memang sikap kita akan menolak," kata Co-Captain Timnas AMIN Sudirman Said, dikutip Kamis (7/3/2024).
Namun, Sudirman tak menjelaskan secara rinci alasan keluarnya instruksi penolakan hasil rekapitulasi suara kepada para saksinya tersebut.
Baca Juga: JK: Pemilu 2024 adalah yang Terburuk
Di sisi lain, kata dia, Timnas AMIN melalui tim hukumnya saat ini tengah menyiapkan sejumlah hal teknis untuk melayangkan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sudirman juga menyampaikan, sejumlah bahan yang tengah disiapkan ini bisa juga menjadi bahan materi untuk diselediki dalam hak angket kecurangan Pemilu 2024 jika benar bergulir di DPR.
"Jadi, saya kira dokumen yang digunakan menuju MK akan bisa digunakan untuk menyelenggarakan hak angket," ujarnya.
(zik)
Lihat Juga :
