Kepala BKKBN Tekankan Pentingnya Pahami Makna Audit Kasus Stunting

JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menekankan pentingnya memahami makna sebenarnya audit kasus stunting (AKS). Hasto mengatakan, AKS bukan audit keuangan atau kinerja.

"Tetapi lebih banyak kepada kasus stuntingnya. Saya senang AKS benar-benar dilaunching dengan sangat baik sehingga bisa dipahami oleh semuanya,” ujar dokter Hasto pada acara Gebyar Audit Kasus Stunting di Kantor Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, Senin (4/3/2024).

Menurut Hasto, audit ini maknanya mencari apa underlying problem yang mendasari stunting. Sehingga satu per satu kasus stunting akan teridentifikasi dan ditindaklanjuti dengan rekomendasi intervensi yang tepat sasaran sesuai permasalahannya.



Hasto melanjutkan, dari hasil AKS tersebut akan bisa membedakan penyebab stunting yang terjadi antara kabupaten satu dengan kabupaten lainnya. “Tadi saya diskusi dengan Dinas Kesehatan (Provinsi Riau), TBC di sini juga masih cukup banyak, bisa menjadi underlying problemnya. Dengan audit ini ada beberapa pakar yang dihadirkan, akhirnya akan bisa menentukan penyebab-penyebab stunting di provinsi maupun kabupaten/kota,” tuturnya.

Di Kampar terdapat 44 Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) yang berasal dari berbagai pihak, baik perusahaan, lembaga bahkan pribadi, sehingga seluruh anak yang masih stunting sudah mempunyai BAAS. “Saya sudah keliling ke seluruh Indonesia, yang 'ngeroyok' stunting seperti di Kampar ini saya belum lihat. Ngeroyok stuntingnya ini serius sekali. Semua memberikan dukungan. Dan optimis sangat karena gotong royongnya betul banyak,” kata dokter Hasto.

Hasto membeberkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan akhir 2024 angka stunting harus mencapai target 14 persen secara nasional. Namun menariknya, di Kabupaten Kampar jangankan akhir 2024, akhir 2022 sudah mencapai 14 persen.

Menurut Hasto, kerja keras dan upaya yang dilakukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar sungguh luar biasa. "Tentu berkat dukungan yang digerakkan Pak Bupati dan Pak Sekda. Saya melihat Pak Sekda sejak beberapa tahun lalu sudah menggerakkan, termasuk juga mitra-mitra. Saya terima kasih sekali kepada para mitra," imbuhnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Riau yang diwakili Asisten 3 Setda Provinsi Riau Elli Wardani menjelaskan bahwa hasil AKS di Provinsi Riau pada 2023 di 12 kabupaten/kota masih menemukan kasus stunting yang perlu diintervensi.

“Secara umum hasil AKS tahun 2023 masih ditemukan. Ibu hamil yang terpapar asap rokok, ibu hamil dengan masalah psikologis emosional, bayi yang tidak mendapatkan ASI Eksklusif, balita dengan infeksi berulang, serta ibu nifas yang belum mendapatkan pelayanan KB dan tidak memberikan Inisiasi Menyusui Dini,” katanya merinci tantangan yang dihadapi.

Elli berpendapat, Gebyar AKS ini juga menjadi upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan AKS di Provinsi Riau 2024 untuk lima pendekatan. Yakni, memastikan penentuan keluarga dan individu target sasaran audit dilaksanakan dengan baik dan benar.

Berikutnya, memastikan setiap keluarga dan individu target sasaran audit masuk dalam daftar target sasaran intervensi pascaaudit; Memastikan setiap keluarga dan individu target sasaran memperoleh pelayanan program intervensi pascaaudit.

Selanjutnya, memastikan setiap keluarga dan individu target sasaran memanfaatkan program intervensi yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria program; dan memastikan semua pelaksanaan program intervensi tercatat dan terlaporkan sesuai kebutuhan moda pelaporan dan tepat waktu.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Kampar Hambali mengimbau kepada seluruh instansi terkait di Kabupaten Kampar agar segera melakukan segala upaya percepatan penurunan stunting sesuai dengan tugas masing-masing. Dia berharap segala upaya yang telah dilakukan tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Kampar dapat menjadikan kabupaten ini zero stunting di 2024.

Hambali menambahkan, percepatan penurunan stunting atau Audit Kasus Stunting merupakan salah satu dari lima kegiatan strategi nasional percepatan penurunan stunting. Menurut Hambali, audit kasus stunting Kabupaten Kampar adalah kegiatan yang wajib dalam program percepatan penurunan stunting, bahwa AKS dilaksanakan dua kali atau lebih dalam satu tahun.

"Untuk kali ini adalah kegiatan audit kasus stunting yang pertama di tahun 2024. Dan untuk kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan di kecamatan dan desa yang tercantum dalam penetapan desa lokus tahun 2024," ujar Hambali.

Gebyar AKS ini diikuti 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau dan dokter Hasto berkesempatan menyapa seluruh kabupaten/kota yang hadir secara virtual. Usai menyapa, dokter Hasto melanjutkan meninjau pelayanan KB di mobil unit pelayanan KB dan kegiatan dapur sehat atasi stunting (Dashat) yang juga dilaksanakan pada gebyar AKS ini.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Riau menggelar Gebyar Audit Kasus Stunting (AKS) 2024 serentak di seluruh kabupaten kota, berpusat di Kabupaten Kampar. Keberhasilan Kabupaten Kampar turunkan angka prevalensi stunting menjadi sorotan.

Di 2019 sebanyak 32,99%, pada 2020 sebanyak 23,7%, pada 2021 sebanyak 25,7%, dan terakhir data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) di 2022 menyatakan angka prevalensi stunting di Kabupaten Kampar sebesar 14,5% mendekati target nasional di angka 14%.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zainal Arifin dalam laporannya memaparkan bahwa selain kegiatan AKS terdapat rangkaian kegiatan lain yaitu pelayanan KB, pemberian tablet penambah darah bagi siswa SMA dan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin dan lainnya.

“Gebyar AKS kali ini menyasar sasaran audit sebanyak 562 orang sasaran yang terdiri dari 64 calon pengantin (catin), 151 orang ibu hamil, 73 orang ibu pasca persalinan, 282 orang bayi di bawah usia dua tahun, balita, dan sebanyak 455 sasaran pelayanan KB.

Selain sasaran tersebut, kegiatan ini juga melibatkan 39 orang pakar, terdiri dari 11 dokter spesialis anak, 12 spesialis ahli kandungan, 9 ahli gizi dan 7 orang psikolog. Gebyar AKS di Provinsi Riau ini diselenggarakan secara virtual dan dilakukan dialog antara Kepala BKKBN dengan para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau.

Acara ini juga dihadiri para Penyuluh KB, Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari TP-PKK, PPKB dan Sub PPKB, dan para bidan; anggota Forkominda Riau, anggota Forkominda Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Hadir juga Kepala Perwakilan BKKBN Riau, Kepala TP-PKK Riau dan Kabupaten/Kota se-Riau, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Riau dan kabupaten/kota, para mitra, camat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.