Menristek Sampaikan Fokus Prioritas Riset Nasional pada Rakornas PRN

JAKARTA - Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional ( Menristek/Kepala BRIN ), Bambang Brodjonegoro memastikan implementasi Prioritas Riset Nasional (PRN) dapat berjalan di tahun 2020, baik melalui anggaran kementerian/lembaga maupun dengan melalui anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Oleh karena itu, Menristek/Kepala BRIN dengan dukungan Bappenas dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan meminta pimpinan lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Lemlitbangjirap) untuk tetap melaksanakan PRN dengan mengalokasikan anggaran untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. (Baca juga: Daftar Lengkap Penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dari Presiden Jokowi)

“Agar kegiatan riset dapat mencapai produk-produk yang bermanfaat bagi masyarakat, dalam suatu rangkaian kegiatan yang disebut Prioritas Riset Nasional (PRN) yang ditetapkan untuk tahun 2020-2024," ujar Bambang dalam Rapat Koordinasi Nasional Prioritas Riset Nasional Tahun 2020 (Rakornas PRN 2020) secara daring, Kamis (13/8/2020).

PRN 2020-2024 terbagi pada 49 produk riset dengan bidang fokus berupa: Pangan; Energi; Kesehatan; Transportasi; Rekayasa Keteknikan; Pertahanan Keamanan; Kemaritiman; Sosial Humaniora, Pendidikan, Seni Budaya; dan Multidisiplin (Lintas-Sektoral).

Bambang juga menjelaskan terdapat perhatian dalam aspek proses pelaksanaan yang disampaikan oleh berbagai konsorsium, yaitu terkait perubahan rincian bidang/produk riset serta penggunaan teknologi pendukung pelaksaan PRN 2020.

Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa dimungkinkan terjadinya perubahan topik/produk dan target akhir PRN jika hasil review, evaluasi, dan kebijakan strategis memerlukan penambahan produk, perubahan atau re-focusing. Terakhir, perlu adanya instrumen pendanaan untuk pengadaan dan perbaikan infrastruktur riset yang diperlukan untuk mendukung program PRN.

Bambang juga meminta produk PRN dapat menghasilkan produk inovasi yang siap didiseminasikan atau dikomersialisasikan dan diharapkan tidak hanya sebatas publikasi ilmiah. (Baca juga: Pidato Kenegaraan Jokowi Hanya Disaksikan Menko Tanpa Mantan Presiden)

Dirinya berharap standardisasi produk Litbangjirap harus disusun sesuai dengan kebutuhan nasional serta internasional agar mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri. Proses hilirisasi hasil Litbangjirap secara konkret didorong industri melalui kebijakan dan relaksasi regulasi yang memungkinkan teknologi dalam negeri termanfaatkan dengan skema inkubasi maupun transisi teknologi yang tepat.

“Produk hasil Litbangjirap yang sudah siap pasar didorong untuk dimasukan ke dalam e-katalog inovasi. Adanya fasilitasi untuk penguatan perlindungan HKI bagi produk inovasi hasil Litbangjirap," jelasnya.

Selain berbagai aspek tersebut, aspek regulasi dan sumber daya pelaksana dalam pelaksanaan PRN juga sangat penting untuk diperhatikan. Dengan dasar motif dan semangat PRN mampu menghasilkan produk inovasi, yang bisa meningkatkan daya saing bangsa.

"Jika diperlukan, dapat dilakukan perubahan Peraturan Menteri tentang Prioritas Riset Nasional 2020-2024 yang bisa menjadi dasar penyusunan program dan anggaran hasil re-focusing. Termasuk juga mengubah penamaannya menjadi “Prioritas Riset Inovasi Nasional (PRIN),” ungkapnya.

Tidak hanya itu untuk mendorong peningkatan dukungan pelaksanaan PRN dan dilakukannya sinkronisasi regulasi dari berbagai Kementerian terkait, diperlukan proses hilirisasi dan komersialisasi hasil Litbangjirap terutama untuk pengadaan dalam negeri.

Selain itu, meningkatkan kerja sama dan pelibatan pihak industri (BUMN/BUMD/Swasta) dalam program PRN agar produk inovasinya dapat sesuai dengan keinginan pasar juga harus dilakukan. Serta menguatkan riset dan inovasi dengan mitra dari luar negeri untuk mengembangkan produk-produk PRN yang bersifat advance technology.

Tak hanya itu dalam melaksanakan PRN keterlibatan pemerintah daerah harus didorong melalui sinergi kegiatan Litbangjirap di daerahnya. Komitmen dan kerja sama dari seluruh anggota konsorsium PRN dalam mencapai target akhir produk PRN juga sangat penting.

“Kementerian Riset dan Teknologi-Badan Riset dan Inovasi Nasional akan terus mengawal, mendorong, serta memperjelas alur strategi pengelolaan dan pelaksanaan PRN 2020-2024. Sebagai bagian dari upaya besar kita semua dalam meningkatkan kualitas, kapasitas, serta kapabilitas dunia riset dan inovasi Indonesia. Sehingga mampu meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di mata dunia,” pungkasnya. (Baca juga: Pesan Amien Rais untuk Jokowi: Terus Atau Mundur)

Rakornas ini dihadiri oleh 800 peserta undangan yang terdiri dari para pejabat dari kementerian/lembaga, para koordinator PRN, serta stakeholders terkait lainnya. Di samping itu, pejabat dari Kementerian Keuangan dan Bappenas juga memberikan sambutan dalam acara ini.