alexametrics

Perguruan Tinggi Harus Punya Pola Pencegahan Paham Radikalisme

loading...
Perguruan Tinggi Harus Punya Pola Pencegahan Paham Radikalisme
Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius saat menyampaikan paparannya di Graha Kebangsaan Untag Semarang, Jumat 10 Agustus 2018. Foto/Istimewa
A+ A-
JAKARTA - Setiap perguruan tinggi diharapkan memiliki pola penanganan pencegahan paham radikalisme yang berkonotasi negatif agar tidak  mudah masuk dan menyebar di lingkungan kampus.

Apalagi kampus adalah lembaga yang digunakan untuk mendidik para generasi muda calon generasi penerus bangsa. 



Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius saat memberikan paparan pada acara Sosialisasi Penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam Menangkal Radikalisme kepada para pimpinan Perguruan Tinggi se-wilayah Jawa Tengah yang digelar Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi/LL Dikti (sebelumnya bernama Kopertis) wilayah VI Jawa Tengah bekerjasama dengan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang di Graha Kebangsaan Untag Semarang, Jumat 10 Agustus 2018.

 

“Kami menjelaskan bagaimana permasalah-permasalahan, nilai-nilai yang harus dijaga di lingkungan perguruan tinggi pada khususnya. Bagaimana radikalisme bisa kita reduksi. Radikalisme yang saya maksud di sini adalah radikalisme yang negatif, yaitu intoleransi, anti- NKRI, anti-Pancasila dan penyebaran paham-paham takfiri,” tutur Suhardi.

Dia menjelaskan secara rinci mengenai modus dan pola bagaimana kelompok-kelompok tersebut masuk untuk menyebarkan paham-paham radikal negatif terebut di lingkungan kampus.Tidak hanya memberikan penjelasan, Suhardi juga memberikan cara untuk mengantisipasi penyebaran paham tersebut.

Treatment ini kami sampaikan kepada para pimpinan perguruan tinggi. Nanti pada tingkat pengelola perguruan  tinggi lah yang membuat pola penanganannya, dengan apa dan bagaimana sebaiknya yang dilakukan oleh manajemen perguruan tinggi tersebut seperti apa yang sudah kami sampaikan,” ujar mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini.

Kendati demikian Suhardi menegaskan BNPT tidak masuk secara langsung ke wilayah kampus tersebut. Semuanya diserahkan kepada manajemen kampus. Jika kampus menghadapi kesulitan, BNPT akan melakukan asistensi.

“Nah ini yang kami perbuat  supaya semua berjalan dengan baik. Ini agar anak-anak yang menjadi anak didiknya itu dapat menjadi generasi penerus yang luar biasa dalam mempertahankan Negara Kesatuan  Republik Indonesia dengan baik. Ini tujuan yang kita sampaikan di sini kepada seluruh pengelola perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah,” tuturnya.

 

Mantan Kapolda Jawa Barat ini mengatakan, hal yang sama juga sudah dilakukannya dengan mengumpulkan para pimpinan perguruan tinggi swasta dan dosesn wilayah Jawa Timur sekitar dua pekan lalu di UPN Veteran Surabaya.

Dua berharap seluruh perguruan tinggi di Indonesia mempunyai pola sama. “Untuk pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN) sendiri sudah kita kumpulkan bersama Menristek Dikti  di Jakarta, kita sampaikan hal sama,” tuturnya.

Mantan Kapala Divisi Humas Polri ini berharap sosialsiasi ini menjadi suatu program yang merata untuk mencegah paham-paham itu agar tidak masuk dan tidak berkembang di lingkungan perguruan tinggi pada khususnya.

“Alhamdulillah ini dihadiri oleh Bapak Gubernur dan Bapak Kapolda serta yang lainnya. juga bisa memberikan ini. Sehingga bisa tahu secara langsung permasalah apa yang dihadapi di lingkungan pendidikan dan juga bagaimana mengatasinya,” tuturnya.
halaman ke-1 dari 2
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak