Bahlil Sebut Tim Pemantapan Bukan Transisi untuk Program Presiden Terpilih
Selasa, 27 Februari 2024 - 00:22 WIB
loading...
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menekankan perlunya Tim Pemantapan untuk melanjutkan yang sudah bagus dan memperbaiki yang belum bagus. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menekankan perlunya Tim Pemantapan untuk melanjutkan yang sudah bagus dan memperbaiki yang belum bagus.
Kalau Tim Transisi belum dibutuhkan karena Tim Transisi diperlukan jika pemerintahan terdahulu tidak sinkron dengan pemerintahan terpilih. “Ini (pemantapan) dalam rangka melengkapi visi misi dan program dari presiden terpilih nantinya,” ujar Bahlil, Senin (26/2/2024).
“Tapi kalau pemerintah sekarang yang judulnya berkelanjutan, apanya yang mau ditransisi?" sambungnya.
Disinggung pengisi kabinet, Bahlil mengatakan, timnya juga ada di kabinet sekarang. Namun, ketika ditanya apakah menteri-menteri mendatang sama dengan menteri sekarang, hal itu adalah hak prerogratif presiden.
Sebelumnya, kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas program prioritas Prabowo-Gibran. Termasuk di dalamnya program makan siang gratis.
“Kita membuat rancangan saja (tapi) tetap menunggu sampai penetapan KPU. Ini hanya rancangan, simulasi saja. Yang namanya simulasi tahap awal kan boleh-boleh saja,” ucapnya.
Begitu disahkan pada Oktober 2024, maka presiden terpilih akan menjalankan program yang sudah dibahas sekarang.
Kalau Tim Transisi belum dibutuhkan karena Tim Transisi diperlukan jika pemerintahan terdahulu tidak sinkron dengan pemerintahan terpilih. “Ini (pemantapan) dalam rangka melengkapi visi misi dan program dari presiden terpilih nantinya,” ujar Bahlil, Senin (26/2/2024).
“Tapi kalau pemerintah sekarang yang judulnya berkelanjutan, apanya yang mau ditransisi?" sambungnya.
Disinggung pengisi kabinet, Bahlil mengatakan, timnya juga ada di kabinet sekarang. Namun, ketika ditanya apakah menteri-menteri mendatang sama dengan menteri sekarang, hal itu adalah hak prerogratif presiden.
Sebelumnya, kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas program prioritas Prabowo-Gibran. Termasuk di dalamnya program makan siang gratis.
“Kita membuat rancangan saja (tapi) tetap menunggu sampai penetapan KPU. Ini hanya rancangan, simulasi saja. Yang namanya simulasi tahap awal kan boleh-boleh saja,” ucapnya.
Begitu disahkan pada Oktober 2024, maka presiden terpilih akan menjalankan program yang sudah dibahas sekarang.
(jon)
Lihat Juga :
