Mayoritas Penerima Bansos Pilih Prabowo-Gibran, Timnas AMIN: Sulit Bedakan Kebijakan untuk Rakyat atau Anak

Senin, 26 Februari 2024 - 23:59 WIB
loading...
Mayoritas Penerima Bansos...
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memeluk pasangannya di Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka usai debat cawapres, Minggu (21/1/2024). Foto/Dok SINDOnews
A A A
JAKARTA - Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Iwan Tarigan buka suara menanggapi mayoritas penerima bantuan sosial (bansos) memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Iwan sepakat dengan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) tersebut.

Sebab, diakuinya bahwa sangat sulit membedakan antara kebijakan untuk kepentingan rakyat atau kepentingan anak. Diketahui putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran ikut dalam kontestasi tersebut.

"Ya kami sependapat dengan LSI oleh karena itu dari awal kami sangat mengkritisi dan menentang politik bansos yang digelontorkan oleh Pemerintahan Jokowi karena akan sulit membedakan antara kebijakan untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan anaknya yang ikut kontestasi pilpres," ucap Iwan saat dikonfirmasi, Senin (26/2/2024).

Baca juga: Mayoritas Penerima Bansos Pilih Prabowo-Gibran

Iwan menegaskan dana bansos ratusan triliun dapat diindikasikan sebagai politik uang yang bersumber dari APBN untuk memenangkan Gibran Rakabuming Raka.

"Dana Bansos Rp496 triliun yang sangat besar tentunya bisa diindikasikan sebagai politik uang untuk memenangkan anaknya, Gibran menjadi cawapres dan tentunya ini lebih jahat lagi karena politik uang menggunakan APBN yang dibungkus dengan kebijakan bansos," ungkapnya.

Lebih lanjut, Iwan menekankan bahwa Koalisi Perubahan pengusung AMIN mendukung adanya hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. "Oleh karena itu kami sangat mendukung hak angket agar DPR menyelidiki penyalahgunaan kekuasaan abuse of power untuk kepentingan anak dan keluarganya," ujarnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kemensos Tindak Lanjuti...
Kemensos Tindak Lanjuti Temuan BPK atas 1.747 Pendamping PKH, Rp7,9 Miliar Harus Dikembalikan ke Negara
Jokowi Minta PSI Dukung...
Jokowi Minta PSI Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, AHY: Pemilu 2029 Masih Lama
Prabowo Instruksikan...
Prabowo Instruksikan Sinkronisasi Data Bansos, 88 Daerah Jadi Prioritas Pengentasan Kemiskinan
49 Pendamping PKH Diberhentikan...
49 Pendamping PKH Diberhentikan Akibat Pelanggaran Penyaluran Bansos
Selewengkan Bansos,...
Selewengkan Bansos, 49 Pendamping PKH Dipecat dan 500 Oknum Disanksi
Beredar Kabar Bansos...
Beredar Kabar Bansos Dipotong, Mensos: Itu Hoaks dan Menyesatkan
Purbaya Sebut Penyaluran...
Purbaya Sebut Penyaluran Bansos lewat Kopdes Arahan Langsung Prabowo
Digitalisasi Bansos...
Digitalisasi Bansos Diperluas ke 42 Daerah Mulai Juni 2026, Begini Penjelasan Komdigi
Belanja Pemerintah per...
Belanja Pemerintah per Januari 2026 Tembus Rp227,4 Triliun, Buat Apa?
Rekomendasi
Tidar Jakarta Barat...
Tidar Jakarta Barat Yakin Sudaryono Mampu Perkuat Tata Kelola Program MBG
Polisi Sudah Periksa...
Polisi Sudah Periksa 10 Saksi di Kasus Dugaan Penghinaan Profesi Wartawan oleh Hotman Paris
Tembus Blokade Laut...
Tembus Blokade Laut Merah, Tanker Raksasa China Bawa Pulang 4 Juta Barel Minyak Arab Saudi
Berita Terkini
Eks Jubir KPK Febri...
Eks Jubir KPK Febri Diansyah Resmi Jadi Kuasa Hukum Febrie Adriansyah
Eks Jampidsus Febrie...
Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Ditahan di Rutan KPK: Gak Pakai Rompi Ye!
Breaking News! Febrie...
Breaking News! Febrie Adriansyah Ditahan Kejagung
Eks Jampidsus Febrie...
Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Belum Selesai Diperiksa, 2 Mobil Tahanan Siaga di Kejagung
Pemeriksaan Febrie Adriansyah...
Pemeriksaan Febrie Adriansyah di Kejagung, Eks Penyidik KPK: Penahanan Penting agar Penyidikan Tak Diintervensi
Kritisi Rapat Pleno...
Kritisi Rapat Pleno IX AMPI, Wasekjen Leriadi: Produknya Cacat Hukum
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved