Kecurangan Pemilu 2024 Dinilai Harus Terus Disuarakan agar Tak Jadi Role Model
Sabtu, 24 Februari 2024 - 13:56 WIB
loading...
Omong-omong Media meminta masyarakat terus menyuarakan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Omong-omong Media meminta masyarakat terus menyuarakan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 . Founder Omong-omong Media, Okky Madasari menyebutkan, pentingnya hal tersebut agar kecurangan tersebut tidak menjadi role model penguasa selanjutnya dalam melanggengkan kekuasaan.
"Kita harus terus mempersoalkan ini menyuarakan ini, karena jika tidak maka kecurangan kemarin akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada, akan dianggap sebagai sesuatu yang normal saja terjadi," kata Okky saat konferensi pers Jaga Pemilu di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (24/2/2024).
"Dan yang lebih buruk lagi ini akan menjadi role model akan menjadi sebuah panduan bagi penguasa berikutnya untuk mengulang hal yang sama," sambungnya.
Okky menjelaskan, menyuarakan pendapat sudah bukan lagi urusan menang atau kalah. Hal itu menurutnya, demi menjaga demokrasi di Indonesia yang saat ini amburadul.
Baca juga: Roy Suryo Pertanyakan Sertifikasi Sirekap KPU
"Dari riset kami seminggu sebelum Pemilu saja, kita sudah melihat bagaimana otoritas lingkungan terlibat, bagaimana lurah, kepala desa, RT/RW juga aparat kepolisian itu terlibat untuk memenangkan paslon tertentu," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Okky menyatakan pihaknya menemukan pengkondisian dari tingkat kepala desa (kades) hingga RT untuk memenangkan paslon tertentu dalam Pemilu 2024.
Hal itu berdasarkan pemantauan pihaknya di enam provinsi, 17 kabupaten/kota yang terdiri dari Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan.
Hal itu ia sampaikan dalam diskusi ‘Jaga Pemilu’ bersama lembaga-lembaga masyarakat sipil pemantau pemilu yang digelar di Jakarta, Sabtu (17/2/2024).
"Di banyak TPS dan lingkungan yang dipantau menjelang coblosan, kepala-kepala desa, ketua lingkungan di bawah mulai dari Ketua RT, RW, Dukuh (Dusun) itu sudah bergerak memenangkan, mengarahkan pemilih untuk mencoblos satu paslon," kata Okky yang hadir secara virtual.
Bukan hanya di level pilpres, hal serupa juga terjadi di ranah caleg. "Bahkan di level caleg pun juga melibatkan kepala desa, RT, RW dukuh untuk memenangkan satu pasangan tertentu," ujarnya.
"Kita harus terus mempersoalkan ini menyuarakan ini, karena jika tidak maka kecurangan kemarin akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada, akan dianggap sebagai sesuatu yang normal saja terjadi," kata Okky saat konferensi pers Jaga Pemilu di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (24/2/2024).
"Dan yang lebih buruk lagi ini akan menjadi role model akan menjadi sebuah panduan bagi penguasa berikutnya untuk mengulang hal yang sama," sambungnya.
Okky menjelaskan, menyuarakan pendapat sudah bukan lagi urusan menang atau kalah. Hal itu menurutnya, demi menjaga demokrasi di Indonesia yang saat ini amburadul.
Baca juga: Roy Suryo Pertanyakan Sertifikasi Sirekap KPU
"Dari riset kami seminggu sebelum Pemilu saja, kita sudah melihat bagaimana otoritas lingkungan terlibat, bagaimana lurah, kepala desa, RT/RW juga aparat kepolisian itu terlibat untuk memenangkan paslon tertentu," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Okky menyatakan pihaknya menemukan pengkondisian dari tingkat kepala desa (kades) hingga RT untuk memenangkan paslon tertentu dalam Pemilu 2024.
Hal itu berdasarkan pemantauan pihaknya di enam provinsi, 17 kabupaten/kota yang terdiri dari Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan.
Hal itu ia sampaikan dalam diskusi ‘Jaga Pemilu’ bersama lembaga-lembaga masyarakat sipil pemantau pemilu yang digelar di Jakarta, Sabtu (17/2/2024).
"Di banyak TPS dan lingkungan yang dipantau menjelang coblosan, kepala-kepala desa, ketua lingkungan di bawah mulai dari Ketua RT, RW, Dukuh (Dusun) itu sudah bergerak memenangkan, mengarahkan pemilih untuk mencoblos satu paslon," kata Okky yang hadir secara virtual.
Bukan hanya di level pilpres, hal serupa juga terjadi di ranah caleg. "Bahkan di level caleg pun juga melibatkan kepala desa, RT, RW dukuh untuk memenangkan satu pasangan tertentu," ujarnya.
(maf)
Lihat Juga :
