Refly Harun Jawab Tudingan Hak Angket Tunjukkan Ketidakpercayaan Diri: Masyarakat Tidak Boleh Bodoh
Sabtu, 24 Februari 2024 - 12:23 WIB
loading...
Jubir Timnas AMIN, Refly Harun menjawab tudingan hak angket DPR yang menunjukkan ketidakpercayaan diri atas hasil investigasi kubu Paslon 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Timnas AMIN, Refly Harun menjawab tudingan hak angket DPR yang menunjukkan ketidakpercayaan diri atas hasil investigasi kubu Paslon 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Menurutnya, meskipun ada wilayah-wilayah yang bisa diperjuangkan ke Bawaslu tetapi peran DPR juga diperlukan untuk turun tangan dalam beberapa wilayah.
“Kita tidak boleh seolah-olah kita orang bodoh, tidak paham politik, ada wilayah-wilayah yang bisa kita perjuangkan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi tapi ada wilayah-wilayah DPR harus turun tangan, sebagai contoh keterlibatan aparat itu nggak bisa diselesaikan di pengadilan,” ujar Refly Harun dikutip dalam tayangan iNews Prime, Sabtu (24/2/2024).
Baca juga: Puluhan Petugas KPPS Demo PDIP Bandung Tolak Hak Angket Kecurangan
Oleh karena itu dengan menghadirkan saksi-saksi menurutnya dapat membuat rasa ketakutan itu muncul lebih awal. Karena saat ini saksi-saksi yang memegang kunci persoalan sudah ‘tiarap’ jika masyarakat ingin membicarakan tentang kejujuran pemilu.
Lebih lanjut ditambah dengan mengecek semua peran-peran orang yang terlibat seperti Istana, TNI/Polri, ataupun negara maka dari sana lah masyarakat akan mengetahui seberapa besar masalah yang didapat.
“Kalau saya yakin masalahnya besar cuman kita nggak berani ngomong, karena kalau kita berani ngomong yang ada kriminalisasi, padahal kita semua masyarakat menuntut pemilu yang jujur,” jelasnya.
Di akhir pembicaraannya, Refly menyebut pemilu hanya bisa dilakukan kalau semua penyelenggaranya berperilaku netral. Sebab harus ada gestur politik untuk menyelesaikan wilayah yang tidak bisa diselesaikan secara bersama.
Baca juga: Menteri Era Gus Dur Sebut Hak Angket Jalan Paling Elegan
“Pemilu hanya bisa dilakukan kalau penyelenggaranya netral, aparatnya netral, presidennya menetralkan itu intinya, kenapa harus ada gesture politik untuk menyelesaikan wilayah tidak bisa diselesaikan secara bersama,” pungkasnya.
“Kita tidak boleh seolah-olah kita orang bodoh, tidak paham politik, ada wilayah-wilayah yang bisa kita perjuangkan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi tapi ada wilayah-wilayah DPR harus turun tangan, sebagai contoh keterlibatan aparat itu nggak bisa diselesaikan di pengadilan,” ujar Refly Harun dikutip dalam tayangan iNews Prime, Sabtu (24/2/2024).
Baca juga: Puluhan Petugas KPPS Demo PDIP Bandung Tolak Hak Angket Kecurangan
Oleh karena itu dengan menghadirkan saksi-saksi menurutnya dapat membuat rasa ketakutan itu muncul lebih awal. Karena saat ini saksi-saksi yang memegang kunci persoalan sudah ‘tiarap’ jika masyarakat ingin membicarakan tentang kejujuran pemilu.
Lebih lanjut ditambah dengan mengecek semua peran-peran orang yang terlibat seperti Istana, TNI/Polri, ataupun negara maka dari sana lah masyarakat akan mengetahui seberapa besar masalah yang didapat.
“Kalau saya yakin masalahnya besar cuman kita nggak berani ngomong, karena kalau kita berani ngomong yang ada kriminalisasi, padahal kita semua masyarakat menuntut pemilu yang jujur,” jelasnya.
Di akhir pembicaraannya, Refly menyebut pemilu hanya bisa dilakukan kalau semua penyelenggaranya berperilaku netral. Sebab harus ada gestur politik untuk menyelesaikan wilayah yang tidak bisa diselesaikan secara bersama.
Baca juga: Menteri Era Gus Dur Sebut Hak Angket Jalan Paling Elegan
“Pemilu hanya bisa dilakukan kalau penyelenggaranya netral, aparatnya netral, presidennya menetralkan itu intinya, kenapa harus ada gesture politik untuk menyelesaikan wilayah tidak bisa diselesaikan secara bersama,” pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
