Fahri Hamzah Tutup Pintu Dialog dengan Presiden PKS
Kamis, 02 Agustus 2018 - 18:31 WIB
Fahri Hamzah Tutup Pintu Dialog dengan Presiden PKS
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menutup pintu dialog dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman. Hal ini sebagai respons keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS terkait pemecatan Fahri.
"Saya ingin perbaikan, saya tidak mau dirayu, saya sudah diacak-acak. Masa saya mau dirayu oleh hal-hal kecil," kata Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/8/2018).
Dirinya pun mengaku bakal agresif untuk menyelamatkan PKS. Karena kata dia, PKS adalah partai kader amanah dari akar rumput. "Partai tidak boleh dibiarkan seperti ini, harus diselamatkan," papar legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
(Baca juga: PKS Klarifikasi, Abstain di Pilpres Bukan Keputusan Partai)
Fahri yang merupakan salah satu pendiri PKS itu pun mendesak keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) segera dieksekusi. Adapun keputusan PN Jaksel mengembalikan Fahri sebagai kader dan PKS wajib membayar Rp30 miliar sesuai putusan pengadilan.
"Misalkan akan ada eksekusi, saya ingin ini dieksekusi segera, supaya ini harus dikaitkan dengan beban partai yang dipimpin oleh pimpinan-pimpinan yang sekarang ini terbukti berbuat salah," ujarnya.
"Saya ingin perbaikan, saya tidak mau dirayu, saya sudah diacak-acak. Masa saya mau dirayu oleh hal-hal kecil," kata Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/8/2018).
Dirinya pun mengaku bakal agresif untuk menyelamatkan PKS. Karena kata dia, PKS adalah partai kader amanah dari akar rumput. "Partai tidak boleh dibiarkan seperti ini, harus diselamatkan," papar legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
(Baca juga: PKS Klarifikasi, Abstain di Pilpres Bukan Keputusan Partai)
Fahri yang merupakan salah satu pendiri PKS itu pun mendesak keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) segera dieksekusi. Adapun keputusan PN Jaksel mengembalikan Fahri sebagai kader dan PKS wajib membayar Rp30 miliar sesuai putusan pengadilan.
"Misalkan akan ada eksekusi, saya ingin ini dieksekusi segera, supaya ini harus dikaitkan dengan beban partai yang dipimpin oleh pimpinan-pimpinan yang sekarang ini terbukti berbuat salah," ujarnya.
(maf)
